Iklan Responsive

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam KUH Perdata

Di pada pasal 1457 KUH Perdata, disebutkan bahwa jual belimerupakan suatu bentuk persetujuan yg dilakukan para pihak menggunakan pihak yangsatu mengikatkan dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak satulainnya buat membayar harga yang telah dijanjikan.

Jadi, sanggup dikatakan bahwa pengertian jual - beli menurut KUHPerd merupakan suatu perjanjian bertimbal pulang yang mana pihak yang satu (penjual)berjanji buat menyerahkan hak miliknya atas suatu barang, sedangkan pihaklainnya (pembeli) buat membayarkan harga yang terdiri berdasarkan sejumlah uangsebagai bentuk imbalan dari perolehan hak milik tadi (Subekti, 1995: 1)



Di pada perjanjian jual-beli yang dijelaskan menurut KUHPerdditentukan bahwa obyek perjanjian harus tertentu. Atau setidaknya, obyektersebut dapat ditentukan wujud dan jumlahnya ketika hendak diserahkan hakmilik atas atas barang tersebut kepada pihak pembeli.

Sederhananya, dalam saat terjadi perjanjian jual-beli, makaakan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing - masing pihak yangterlibat pada perjanjian tersebut. Pihak penjual mau pun pembeli, memiliki hakdan kewajibannya sendiri yang harus dipenuhi.

Hak serta Kewajiban Penjual

Bagi penjual, terdapat dua kewajiban primer yang harusdipenuhi. Kewajiban primer penjual pada perjanjian jual beli yaitu menyerahkanhak milik atas barang, sekaligus menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebutdan pula menanggung stigma tersembunyi.

Sebaliknya, pihak pembeli mempunyai hak atas pembayaranharga barang, hak buat menyatakan pembatalan menurut pasal 1518 KUHPerd sertahak reklame.

Hak dan Kewajiban Pembeli

Dalam hal ini, pembeli mempunyai kewajiban buat membayarharga barang menjadi imbalan haknya buat menuntut penyerahan hak milik atasbarang yang dibelinya. Pembayaran harga ini dilakukan sinkron dengan saat dantempat yg ditetapkan pada perjanjian.

Harga yang dibayarkan pembeli wajib berupa uang. Meskimengenai ketetapan ini nir ditetapkan pada undang -undang, akan namun dalamistilah jual- beli telah termaktub pengertian yg umum, bahwa pada satu pihakada barang dan pada lain pihak terdapat uang (Subekti, 1995: 21).

Ketentuan Lain

Apabila penjual nir terikat buat menyerahkan barang - barangpada tempat yg dipengaruhi, maka dia berkewajiban untuk menyerahkan barang - barangkepada pengangkut pertama supaya barang -barang tersebut dapat diserahkan kepadapihak pembeli (pasal 31 sub a).

Selain itu, penjual harus menyerahkan barang - barang padatanggal yg ditentukan, serta dalam jangka ketika yang ditentukan, buat jangkawaktu yg masuk akal (reasonable) sehabis pembuatan kontrak (pasal 33).

Menurut Pitlo (1988: 55) pada perjanjian ini bisa terjadi wanprestasiapabila pihak debitor mempunyai kesalahan. Kesalahan tersebut misalnya berupaadanya unsur kealpaan atau kesengajaan. Kesengajaan terjadi apabila debitordalam syarat tahu dan mau, buat tidak memenuhi kewajibannya.

Kealpaan terjadi ketika debitor dapat mencegah penyebab daritidak terjadinya prestasi namun tidak dilakukan. Apabila hal ini terjadi, debitordapat disalahkan karena nir mencegahnya.

Demikian demikian, seseorang bisa dinyatakan melakukanwanprestasi jika yg bersangkutan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untukmemenuhi prestasi serta nir terlaksananya kewajiban tersebut ditimbulkan olehkelalaian atau kesengajaan.

Menurut Van Dume (1989: 31), jika terjadi wanprestasi,maka pihak kreditor yg dirugikan menurut adanya perikatan timbal - kembali inimemiliki beberapa pilihan yang mungkin dilakukan atas banyak sekali macam kemungkinantuntutan. Pilihan yang mungkin dilakukan yaitu:
  1. menuntut prestasi saja;
  2. menuntut prestasi serta ganti rugi;
  3. menuntut ganti rugi saja;
  4. menuntut pembatalan perjanjian;
  5. menuntut pembatalan perjanjian serta ganti rugi.

Hak yang dimiliki pihak krediter tadi dimaksudkan untukmemberikan perlindungan bagi pihak kreditor, supaya bisa mempertahankan kepentingannyaterhadap debitor yang nir jujur. Namun, meski demikian, aturan jua tetap memperhatikandan memberikan proteksi bagi pihak debitor yang nir memenuhikewajibannya, selama hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menurut Subekti (1985: 55), seseorang debitor yang dinyatakanmelakukan wanprestasi masih dimungkinkan buat melakukan pembelaan. Hakpembelaan dari debitor yg dinyatakan wanprestasi, berupa:
  1. mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa;
  2. mengajukan bahwa kreditor sendiri jua telah lalai;
  3. mengajukan bahwa kreditor sudah melepaskan haknya buat menuntut ganti rugi.

Dalam poin pertama, disebutkan jika masih ada keadaanmemaksa. Keadaan memaksa ini terdapat ketentuan tersendiri sinkron yang dimaksuddalam KUH Perdata. Keadaan memaksa yg dimaksud dapat ditemui dalam pasal 1244dan 1245 KUH Perdata.

Dalam kedua pasal tadi, dibaut menggunakan maksud untukmelindungi pihak debitor yg telah beritikad baik dalam upaya memenuhikewajibannya.

Akan namun, Pitlo (1988: 65) menegaskan bahwa apabiladebitor telah melakukan wanprestasi, maka debitor nir bisa lagi membebaskandiri menggunakan alasan dalam keadaan memaksa yg terjadi sesudah debitor melakukaningkar janji.

Halangan debitor buat dapat melaksanakan perjanjian yg disebabkankeadaan memaksa secara teoritis dapat dibedakan antara keadaan memaksa mutlakdan tidak mutlak.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel