Khilafah Pemerintahan Dalam Islam Negara Unik

Khilafah Negara Unik
New%2BPicture%2B(3).bmp
                Khilafah adalahsisitem yg unik. Disebut unik lantaran memang berbeda berdasarkan sistem yg terdapat.sayangnya, konsep khilafah ini nir dipandang menjadi galat satu menurut sistempemerintahan  yang dilkenal pada dunia. Halini dapat dimengerti, sebab kekuasaan mayoritas sekarang adalah Kapitalisme.ilmu-ilmu sosial dan politik pun asal menurut ideologi tadi. Sementara itu,Islam dipandang sebagai ancaman bagi Kapitalisme dan Komunisme. Wajar saja,konsepsi Islam tentang kenegaraan pun dikubur. Konsekuensinya, tidak sedikitkaum muslim yang tidak tahu hakikat kekhalifahan yang diwariskan RasulullahSAW. Untuk itulah, penting tahu bahwa khilafah merupakan sistem kenegaraanyang unik.

Sistem Unik
                Khilafahmerupakan suatu sistem pemerintahan yg tidak sama menggunakan sistem lainnya. Diantaraperbedaan mendasarnya merupakan:
  1. Landasan Ideologi

Setiap Muslim pada berbagaiaktivitasnya haruslah berakibat Islam menjadi landasan kehidupannya. Begitujuga pada hal kenegaraan. Ideologi (mabda’)yang menjadi landasan khilafah merupakan Islam, bukan kapitalisme ataupunSosialisme-komunis. Ketika Islam sebagai mabda’ suatu negara berarti dasar yangdigunakan dalam pengaturan kehidupan merupakan akidah Islam menetapkan bahwa AllahSWT menurunkan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran menjadi wahyu pamungkas. AkidahIslam pun mengaharuskan setiap Mukmin buat menerapkan hukum-hukum yg dibawaoleh Rasullah SAW. Karenanya, hukum-aturan serta peraturan yg diterapkan untukmengatasi persoalkan dan mengatur rapikan hubungan masyarakat merupakan hukumsyariat Islam yg lahir dari akidah Islam menjadi aturan menurut Allah SWT.manusia, termasuk penguasa, hanyalah pihak yg memahami hukum Allah SWT danmenerapkannya.

            Berdasarkan haltersebut bisa dikatakan bahwa landasan ideologi dalam Khilafah tidak selaras denganlandasan sistem lain. Sistem demokrasi dilandaskan pada Kapitalisme-sekular,sistem Komunisme landasan ideologinya merupakan Sosialisme-komunis, dan sistemKhilafah memiliki landasan Islam.
  1. Sistem aturan

Hak menentukan aturan dalam Islamhanyalah milik Allah SWT. Menjadikan insan sebagai sang produsen hukummerupakan dosa akbar.
Sumber hukum dalam sistem Khilafahadalah wahyu Allah SWT, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, dan yg ditunjukanoleh keduanya berupa Ijmak Sahabat dan QiyasSyar’iyyah. Semua aturan serta peraturan wajib berasal menurut sumber-sumberhukum tadi, nir boleh diambil berdasarkan selainnya. Tentu, asal-asal hukumtersebut tidak dapat berbicara sendiri. Karenannya, beliau wajib dipahami.disitulah tugas Khalifah menjadi kepala negara melakukan ekskavasi ( istinbāth) hukum syariah yang akan diterapkan. Khalifah berijtihad sendiri ataumengambil salah satu pendapat para mujtahid. Sebelum ketetapan aturan, Khalifahmemiliki hak untuk meminta pendapat ( syura ) para wakil masyarakat ( Majelis Umat). Hukum yang ditetapkan Khalifah inilah yang merupakan hukum ‘resmi’ negara.
  1. Bentuk Negara

Khilafah tidak selaras dengan NegaraKonfederasi, federal, ataupun kesatuan seperti yang dipahami kini . Negaraberbentuk konfederasi terdiri dari beberapa Negara yg berdaulat penuh. Untukmempertahankan kemerdekaan eksternal serta internal, mereka dipersatukan olehdasar perjanjian internasional yg diakui menggunakan menyelenggarakan beberapaalat tersendiri. Beberapa indera ini memiliki kekuasaan tertentu terhadap Negaraanggota konfederasi, tetapi nir terhadap masyarakat Negara-negara itu.
Adapun negara kesatuan merupakan bentukNegara dengan kewenangan legislative tertinggi dipusatkan pada suatu badanlegislative nasional (pusat). Kekuasaan terletak dalam pemerintah pusat dantidak dalam pemerintah wilayah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untukmenyerahkan sebagian kekuasaannya kepada wilayah menurut hak otonomi, tetapipada termin akhir, kekuasaan tertinggi permanen pada Pemerintah sentra (nasional).
Dilihat menurut bentuknya, Negara dalamIslam bukanlah konfederasi, federasi, ataupun kesatuan pada makna misalnya yangditerapkan ketika ini. Bentuk Negara pada Islam merupakan Khilafah. Negara Khilafahmerupakan kepemimpinan umum kaum muslim semua global, bukan Negara Bangsa        ( nation state ), melainkan Negara Dunia( global state ) : satu Khilafahuntuk semua kaum muslim pada Dunia. Pemerintah/kekuasaan ( al-hukum ) bersifat sentralisasi/terpusat. Artinya, peleksanaankekuasaan atau penerapan hukum-hukum hanya berada di tangan yg diamati olehrakyat ( khalifah ) serta orang-orangyang diberi delegasi wewenang sang Khalifah.
Adapun persoalan administratif ( al-idarah ) bersifat desentralisasi.artinya, orang-orang yg diberi delegasi kewenangan dalam persoalanadministratif nir harus merujuk pada si-pemberi kewenangan. Sebaliknya, iamelaksanakannya sesuai dengan pendapatnya.
Dengan demikian, bentuk Negara Khilafahadalah satu dan kesatuan ( al-widahal-wahidah ) dengan sentralisasi kekuasaan aturan ( al-hukum ) dan desentralisasi administrasi ( al-idarah ).
  1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Islam bukanlahdemokrasi pada maknanya yang hakiki. Dalam sistem demokrasi, asal aturanadalah insan, yang tidak terikat pada hukum-hukum syariat Allah SWT. Dengandialih keserbabebasan             ( liberalisme ). Pembuatnya pun adalahManusia . Jadi, pada sesuatu itu halal atau haram, baik atau buruk, terpujiatau tercela, boleh terdapat di tengah Masyarakat atau nir, terserah Manusia.wakil warga dan pemerintah diposisikan menjadi sumber dan produsen aturan. Manusiadijadikan “Tuhan” atas dirinya sendiri. Jelaslah, makna hakiki demokrasi seprtiini bertentangan dengan Islam, yang menentukan bahwa hukum yang bolehditerapkan hanyalah aturan menurut Allah SWT.
Begitu jua dengan republik. Sistemrepublik adalah sistem Pemerintahan menurut rakyat, oleh masyarakat, dan untukrakyat. Sistem demikian itu dianggap jua menjadi demokrasi dengan pengertiantadi, jelaslah, sistem republik ini pun bukanlah sistem pemerintahan dalamIslam.
Sementara itu, topik ‘penguasa dipiliholeh warga ’ yakni Khalifah dipilih oleh rakyat, telah jelas di dalam teks-tekshadis tentang baiat. Dalam sistem Khalifah,  kedaulatan ada pada tangan aturan syariah. Tetapi,adanya baiat dari masyarakat mjerupakan kondisi fundamental seseorang khalifah telahdilakukan dalam ketika belahan dunia lain sedang hayati dalam kegelapankediktatoran serta tirani kerajaan. Mengapa ? Karena, dalam kerajaan, raja bukandipilih, melainkan dititiskan secara turun temurun dari prinsip putramahkota.
Sistem khilafah pun bukan teokrasi.betapa nir, sistem teokrasi menegaskan bahwa asal hukum adalah insan ;dalam hal ini merupakan penguasa.
Hukum halal-haram, baik-buruk,terpuji-tercela, mana yang boleh ada dimasyarakat serta mana yg nir, semuanyadigali berdasarkan benak serta otak mereka. Faktanya, kedaulatan ditempatkan pada tanganmanusia yang diwakili penguasa. Hanya saja, ada klaim bahwa penguasa itu wakilTuhan. Jadi, hukumk dan aturan yg ditetapkan penguasa wajib dipandang sebagaihukum dan aturan Tuhan. Lalu, penguasa dan warga menerapkan aturan yangbersumber berdasarkan manusia, serta diterapkan sang manusia itu menggunakan klaim sedangmenerapkan hukum Tuhan. Lantaran penguasa dicermati menjadi wakil pencipta,penguasa harus ditetapkan tidak pernah galat. Dalam teokrasi, kedaulatan beradaditangan penguasa menggunakan mengatasnamakan wakil Tuhan.
Berbeda menggunakan teokrasi, khalifah bukanwakil Tuhan, melainkan manusia biasa yang menerima amanat masyarakat untukmenerapkan aturan Allah. Khalifah mungkin saja keliru, bahkan mungkin sajamelakukan kekufuran yang konkret ( kufranbawăh[an] ). Jadi, asal hukumnya wahyu Allah, penggalinya khalifah danpara mujtahid dengan melibatkan majelis umat, kemudian diterapkan bagi seluruh warganegara baik muslim maupun non-muslim.
Sistem pemerintahan Islam bukandemokrasi, republik, teokrasi, ataupun kerajaan, melainkan sistem khilafah.dalam sistem khilfah, hukum dan perundang-undangan harus berasal dari AllahSWT. Melalui wahyu-Nya. Lalu umat menentukan seseorang khalifah untuk mengadopsihukum syariah serta menerapkan hukum serta anggaran tadi demi meraihkemaslahatan insan secara keseluruhan.

MELURUSKAN PEMAHAMAN

            Pada masa sekarangdan segelintir kalangan yang menduga khilafah merupakan utopis. Padahal kalomau menggunakan nalar sederhana saja, jelas bahwa khilafah merupakan sistem yangnyata. Khilafah Islam, terlepas dari pasang-surut kejayaannya, manggung didunia selama 12 abad. Adapun komunism berkuasa hanya ¾ abad. Kapitalismepimpinan Alaihi Salam pun, yg baru berkuasa 1 ¼ abad, sekarang sedang menggali lubangkuburnya sendiri. Apakah peradaban Islam yang dijaga sang khilafah demikianlama adanya dipercaya sama menggunakan nir adanya ? Sungguh, pengingkaran terhadapkhilfaha adalah tindakan ahistoris.
            Disisi lain,khilafah ditinjau menjadi gagasan yang tidak ‘ilmiah’, tidak terdapat dalamdisiplin ilmu politik terbaru. Pandangan ini timbul setidaknya karena 3 karena:
  1. Tidak adanya pemahan utuh serta integral terhadap sistem politik Islam. Akibatnya, cara pandang yg digunakan hanyalah berdasarkan aspek substansinya saja. Keadilan, persaman, kebebasan, dan sebagainya dilihat sebagai inti gagasan sistem politik serta pemerintahan Islam. Ketika ilmu politik modern menyajikan sistem demokrasi, misalnya, mengandung cita-cita menciptakan nilai-nilai substantatif yang sama, maka disimpulkanlah Islam sama menggunakan demokrasi. Kesalahan fatalpun terjadi. Coba saja, apakah akan dikatakan melon sama menggunakan mentimun hanya karena sama-sama berdaun hijau, merambat serta berakar serabut ? Demikian halnya menggunakan sistem khilafah bila dibandingkan menggunakan sistem diluar Islam. Perlu pemahaman mendasar sekaligus lebih jelasnya. Dilihat berdasarkan sisi ini aneka macam kalangan, khususnya para ilmuwan politik sejatinya mendalami sistem khilfah secara utuh, intergral, fundamental, dan detail.
  2. Kajian yg dilakukan dibelenggu oleh arus utama pemikiran politik barat. Kategorisasi yg dibentuk dalam sistem politik barat menutup kedap peluang masuknya sistem khilafah. Sebagai model, dalam sistem pemerintahan, jikalau nir demokrasi niscaya teokrasi. Dalam bentuk negara, dibatasi ; bila tidak republik ( pemerintahan masyarakat ), mestilah monarkhi / kerajaan. Begitu pula, kalau tidak sistem sentralistik, mestilah sistem federal. Padahal khilfah bukan demokrasi, bukan pula deokrasi ; bukan semua itu. Konfirmasi antara belenggu pemikiran barat dipadu menggunakan ketidakpahaman terhadap detail sistem politik Islam akan melahirkan kesimpulan sinis : khilafah adalah negara ‘bukan-bukan’.
Berdasarkan hal ini, kaum muslimseharusnya segera membuka cakrawala berpikir dengan nir mendasarkan pemikiranpada kategorisasi politik Barat. Bukankah barat memang berusaha untukmenjadikan kaum Muslim lupa terhadap sistem yg lahir berdasarkan akidahnya sendiri ?
  1. Sinkretisasi Islam dengan Barat. Sebagai contoh, demokrasi. Kalangan Barat dengan ideologi kapitalismenya paham bahwa konsep  ‘hukujm bersasal menurut insan / rakyat’. Tidak akan pernah kompatibel dengan Islam. Sebab Islam mempunyai Al-Quran serta As-sunnah. Sebagai asal hukum yang asal dari Allah SWT. Konsep bahwa rakyat memilih pemimpin serta musyawarah telah ditetapkan Islam sejak 1400 tahun kemudian, jauh sebelum Eropa mengalami renaissance. Akan namun, yang ditonjolkan dikalangan Islam justru yang ke 2 : demokrasi sama menggunakan syura. Bahkan dimunculkan sinkretisme Barat dan Islam : ‘demokrasi Islam’. Dengan melakukan tindakan demikian, justru konsepsi Islam tentang sistem politik Islam, negara dan pemerintah tereduksi. Konsekuensinya, kapitalisme tetap bercokol, dan problematika dan yang lahir darinya tetap nir dapat diatasi. Satu-satunya cara buat menegaskan kejernihan sistem Islam adalah dengan membuang perilaku sinkretisme. Dengan kata lain, jauhkan pencampuradukan Islam menggunakan Barat !

PENUTUP

            Allah SWT melaluiRasulullah SAW sudah menaruh kenikmatan bagi kaum muslim berupa ajaranIslam. Satu-satunya sistem negara dan pemerintahan dalam Islam adalah khilafah.tidak sekedar itu, khilafah jua merupakan sistem yg unik, tidak selaras dengansistem lain.
Ringkasannya :

  1. Landasan ideologinya Islam.
  2. Sistem aturannya bersumber Allah SWT.
  3. Bentuk negaranya merupakan khilafah, yakni satu-kesatuan ( al-wihdah al-wăhidah ) menggunakan sentralisasi kekuasaan ( al-hukm ) dan desentralisasi administrasi ( al-idărah ).
  4. Sistem pemerintahannya merupakan sistem Khilafah. Dalam sistem Khilfah, aturan dan perundangan wajib dari menurut Allah SWT melalui wahyu-Nya. Lalu umat menentukan seorang khalifah buat mengadopsi hukum syariah serta menerapkannya demi meraih kemaslahatan manusia secara holistik. Jelaslah, khilafah merupakan sistem yg unik.

            Empat pilar sistem khilafah, yaitu :

  1. Kedaulatan terdapat ditangan aturan syariah. Artinya, yg berhak menentukan halal-haram, baik-tidak baik, terpuji-tercela, adalah hukum syariat Islam yg digali menurut wahyu Allah SWT.
  2. Kekuasaan terdapat ditangan umat. Artinya, khalifah sebagai pemimpin kaum Muslim dipilih serta dibaiat oleh umat.
  3. Wajib hanya mengangkat seseorang khalifah. Artinya kaum Muslim hanya mempunyai satu pemimpin.
  4. hak mengadopsi aturan adalah milik khalifah. Artinya, aturan-aturan yg berlaku dan resmi diterapkan sebagai hukum negara hanyalah hukum-hukum syariah yang disetujui / ditetapkan oleh khalifah. 
Tentang-soal.