Iklan Responsive

Etika Bisnis dan Sanksi Hukum dalam Perjanjian

Dalam praktik bisnis, kerjasama adalah suatu hal yang lazimterjadi. Ketika melakukan kerjasama usaha, maka hal primer yang dibutuhkanadalah melakukan perjanjian atau perikatan. Perjanjian atau perikatan dalamkerjasama yang telah disepakati ini tentunya harus dipatuhi berdasarkanketentuan yg tertera pada perjanjian disertai adanya etika usaha.


Etika Bisnis

Sayangnya, praktik bisnis yg biasa terjadi terkadang masihcenderung mengabaikan etika serta rasa keadilan. Bahkan, praktik usaha kerapkalidiwarnai hal -hal tidak terpuji atau moral hazard. Hal misalnya ini tentu perludihindari dan diantisipasi. Karenanya, perlu adanya pemahaman mendalam mengenaiimplementasi dari etika bisnis yang selaras bagi para pelaku usaha, terutamayang sesuai dengan prinsip ekonomi.

Etika dalam berbisnis adalah hal krusial. Dalam konsep“Etika Bisnis”, maka terdapat 2 variabel yang perlu kita pahami. Pertama, Etikayang merupakan seperangkat kesepakatan umum yang bermanfaat buat mengaturhubungan antar orang per orang atau orang per orang menggunakan rakyat, ataumasyarakat menggunakan rakyat lainnya.

Tingkah laku manusia pada berafiliasi perlu diatursedemikian rupa, sehingga nir saling merugikan bagi siapa pun, dalam hidupbermasyarakat. Etika ini kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, sehinggalahirlah kebijakan yg berupa peraturan, hukum, undang -undang dan lainnya.

Selain etika yg tertulis, terdapat jua etika tidak tertulisyang hanya berupa konvensi generik pada warga atau pada kelompokmasyarakat saja. Kesepakatan umum yang nir tertulis ini biasa dikenal sebagaietiket, sopan santun serta sejenisnya.

Pada dasarnya, semua grup rakyat atau bentukanmasyarakat apa pun selalu memiliki perangkat anggaran, baik anggaran yang tertulismaupun nir tertulis. Perangkat aturan ini dibuat menggunakan tujuan supaya dapatmenjamin keberlangsungan hubungan antar anggota masyarakatnya sebagai akibatnya terjalindengan baik.

Hal yg sama pun terjadi dahal dunia bisnis. Di duniabisnis, terdapat pula seperangkat aturan yg mengatur rekanan antar pelaku usaha.perangkat anggaran ini dibutuhkan supaya rekanan usaha yang terjadlin bisaberlangsung dengan baik dan “fair”.

Perangkat anggaran yg dibuat ini mengatur secara internaldalam global usaha, mengenai bagaimana melakukan usaha, serta berafiliasi dengansesama para pelaku bisnis. Perangkat aturan bisnis ini mampu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, serta lainnya, termasukperjanjian yg disepakati beserta antar para pelaku usaha.

Dalam hubungan bisnis, tak jarang dibutuhkan kesepakatantersendiri antar pihak -pihak eksklusif yang melakukan kerjasama. Sebab, apayang disepakati masih belum tertulis secara jelas dalam perangkat anggaran yangsudah terdapat. Dalam hal misalnya inilah, perjanjian atau perikatan menjadi halpenting dalam hubungan usaha.

Ketika para pihak telah menyepakati perjanjian tertentu,maka isi berdasarkan perjanjian tadi sebagai aturan yang mengikat serta harusdipatuhi oleh pihak -pihak yang menyepakatinya.
Sanksi Hukum pada Perjanjian

Dengan terjadinya suatu perikatan, artinya para pihak yangterlibat telah terikat oleh suatu interaksi yg berupa interaksi aturan. Akibatnya,para pihak tersebut berkewajiban buat melaksanakan prestasi (ketentuan) sepertiyang telah disepakati dalam perjanjian.

Apabila prestasi tadi, misalnya yg dimaksud dalamperjanjian tidak dipatuhi, maka dia bisa dikatakan telah melakukan ingkar janji,cidra janji, lalai, atau wanprestasi. Ketika hal ini terjadi, maka dapatdiberlakukan hukuman hukum terhadap pihak yang melanggar perjanjian tersebut.

1) Ingkar Janji (wan prestasi)

Ingkar janji juga dianggap menjadi wan prestasi. Seseorangdapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi) bila beliau nir melaksanakan kewajibannyasesuai yang disepakati, namun bukan lantaran suatu keadaan memaksa.

Ingkar janji terdapat tiga bentuk. Bentuk ingkar janji, yaitu;
  • Tidak memenuhi prestasi sama sekali
  • Terlambat memenuhi prestasi
  • Memenuhi prestasi, akan tetapi secara nir baik

Sebagai akibat menurut adanya wanprestasi atau ingkar janji,maka pihak lain yg dirugikan bisa menuntut pihak yang melakukan wanprestasidalam bentuk tuntutan pemenuhan perikatan, seperti :
- pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
-ganti rugi
-pembatalan perjanjian timbal balik
-pembatalan dengan ganti rugi

2) Penetapan Lalai (somasi)

Penetapan lalai pula disebut menjadi gugatan. Seseorang dapatdinyatakan ingkar janji, sinkron peraturan undang -undang, yakni ketikadilakukannya gugatan atau penetapan lalai oleh pihak yang dirugikan.

Somasi adalah suatu bentuk teguran atau peringatan yangdiberikan sang satu pihak kepada pihak lain akan adanya tanda suatupelanggaran hukum. Penatapan lalai dalam dasarnya harus dilakukan secaratertulis. Akan tetapi, ketika ini telah hal yg lazim apabila gugatan dilakukansecara ekspresi, asalkan gugatan atau teguran atau peringatan tersebut dinyatakansecara tegas.

Penetapan lalai (gugatan) ini merupakan kondisi buat menetapkanterjadinya ingkar janji. Tapi, terdapat jalan bagi pihak yg disomasi buat terbebasdari sanksi. Yakni menggunakan menerangkan bahwa ketidakmampuannya pada memenuhikewajibannya tadi bukan lantaran hal yang disengaja atau lalai, melainkankarena keadaan yg memaksa.

2) Risiko pada Perikatan

Di pada suatu perikatan, risiko adalah suatu hal yg selalumenyertai. Risiko ini merupakan kewajiban untuk memikul kerugian yg disebabkanoleh suatu insiden atau perisitiwa yg terjadi pada luar kesalahan salahseorang pihak.

Untuk bisa memecahkan masalah tersebut, maka harusdiperhatikan terlebih dahulu apakah perjanjian yg diadakan tersebut merupakanperjanjian sepihak atau perjanjian timbal kembali. Jika adalah perjanjiansepihak, maka risiko harus dipikul sang pihak yg akan menerima benda.

Akan namun jika perjanjian yang dibentuk adalah perjanjian timbalbalik, maka risiko permanen dipikul oleh pihak yang mempunyai barang.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel