Iklan Responsive

CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG BADAN KERJA SAMA DESA

CONTOH FORMAT PERATURAN DESA TENTANG BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA 


KERJA%2BSAMA%2BANTAR%2BDESA.png



KEPALA DESA WUURA KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERATURAN DESA
NOMOR :TAHUN2019

TENTANG
BADAN KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WUURA

MENIMBANG         :   1.   bahwa Desa memiliki hak berasal usul dan haktradisional dalam mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat danberperan mewujudkan impian kemerdekaan dari Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  bahwa buat melaksanakan ketentuan Pasal 91, Pasal 92 ayat 1Undang-undang Nomor 6 tahun2019 tentang Desa jucto Pasal 143 ayat 2Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun2019 tentang Peraturan PelaksanaUndang-undang Nomor 6 tahun2019 mengenai Desa;
                                tiga.   bahwa buat mengoptimalkan penyelenggaraanPemerintahan Desa, aplikasi pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,serta pemberdayaan rakyat Desa, perlu memutuskan Peraturan DesaWuuratentangBadan Kerjasama Desa Wuura.
MENGINGAT          :   1.   Undang-Uandang Nomor 6 Tahun2019 TentangDesa (Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5495);
                                dua.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2019tentang  Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun2019 tentangdesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
                                tiga. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun2019 mengenai Dana Desa;
                                4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun2014 mengenai Petunjuk Teknis Peraturan di Desa;
                                5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113tahun2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;
                                6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114tahun2019 mengenai Pedoman Pembangunan Desa;
                                7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KementerianDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 402/2128/PNPM-MPD/II/2014 tentangPenegasan Tugas serta Kewajiban Fasilitator Satuan Tugas PNPM-MPD pada seluruhIndonesia.
Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESAWUURA
DAN
KEPALA DESAWUURA

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan :
PERATURAN DESAWUURA
TENTANG BADAN KERJASAMA DESA NOMORTAHUN2019
TENTANG BADAN KERJASAMA DESAWUURA

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Desa ini yangdimaksud menggunakan:
1.desa merupakan desa serta desa norma atauyang diklaim dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yg mempunyai batas wilayah yg berwenang buat mengatur danmengurus urusan pemerintahan, kepentingan warga setempat berdasarkanprakarsa warga , hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.pemerintahan Desa adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan warga setempat dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.pemerintah Desa merupakan ketua Desaatau yg diklaim dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.
4.peraturan Desa adalah peraturanperundang-undangan yg ditetapkan oleh Kepala Desa selesainya dibahas dandisepakati beserta Badan Permusyawaratan Desa.
5.badan Permusyawaratan Desa atau yangdisebut menggunakan nama lain,  yang selanjutnya disebut  BPD adalahlembaga yg melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya adalah wakildari penduduk Desa dari keterwakilan daerah dan ditetapkan secarademokratis.
6.pembangunan Desa merupakan upayapeningkatan kualitas hayati dan kehidupan buat sebanyak-besarnya kesejahteraanmasyarakat Desa.
7.aset Desa merupakan barang milik desayang dari menurut kekayaan orisinil desa, dibeli atau diperoleh atas beban AnggaranPendapatan serta Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yg absah.
8.keuangan  Desa merupakan  semua  hak  serta  kewajiban Desa yang dapat dinilaidengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yg berafiliasi denganpelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9.pemberdayaan Masyarakat Desa adalahupaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan warga denganmeningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, konduite, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan asal daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,dan pendampingan yg sesuai menggunakan esensi masalah dan prioritas kebutuhanmasyarakat Desa.
10.kerjasama Desa merupakan suaturangkaian aktivitas bersama antar desa atau desa menggunakan pihak ketiga dalambidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.
11.badan kerjasama desa yangselanjutnya dianggap BKD adalah badan kerjasama desa yang menjalankan kerjasamadesa menggunakan desa lain serta/atau  kerjasama desa dengan pihak ketiga.
12.pihak Ketiga adalah Lembaga, BadanHukum dan perorangan pada luar pemerintahan desa.
13.anggaran Pendapatan serta Belanja Desaselanjutnya disingkat APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desayang dibahas serta disetujui bersama sang Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkandengan Peraturan Desa.

BAB  II

BADAN KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Tujuan serta Asas


Pasal  2
1)BadanKerjasama DesaWuuradidirikan dengan tujuan :
a.mengelola,melindungi dan melestarikan aset DesaWuurabeserta output pembangunanpartisipatif berbasis pemberdayaan  rakyat;
b.menjalankankerjasama DesaWuuradengan Desa lain serta kerjasama DesaWuuradengan pihak ketiga;
c.untukmeningkatkan kepentingan DesaWuuradalam rangka menaikkan kesejahteraanmasyarakat; dan
d.sebagailembaga yg representatif mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunandi tingkat Kecamatan.
2)BKDWuuradalammelaksanakan kegiatannya berpedoman pada asas :
a.rekognisiyaitu pengakuan terhadap hak dari usul Desa;
b.kebersamaan;
c.kegotongroyongan;
d.partisipasif;
e.demokratis;
f.kesetaraan;
g.pemberdayaan;
h.berkelanjutan;dan
i.akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian

Pasal  3
1)BKDWuuradibentukatas dasar musyawarah desa.
2)Berdasarkanberita program musyawarah desa, selanjutnya hasil Musyawarah ditetapkan dalamKeputusan kepala desa.
3)KeputusanKepala Desa mengenai pembentukan serta penetapan anggota BKD disampaikan kepadaCamat sebagai laporan.
4)BKDWuuraberkedudukansebagai forum yg akan menjalankan kerjasama desa dengan desa lain dankerjasama desa dengan pihak ketiga.
5)BKDWuuraberkedudukansebagai lembaga yg menjaga kelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan danPelestarian Pembangunan Partisipatif.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Badan Kerjasama Desa Wuura

Pasal  4
1)AnggotaBKDWuuraadalah  masyarakat desa yang dipilih dalam musyawarah desaberdasarkan ketentuan yg berlaku.
2)AnggotaBKD berjumlah lima (5) atau 7 (tujuh) orang dari unsur Pemerintah Desa, AnggotaBadan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perwakilan Pemuda dan denganmemperhatikan keadilan gender.
3)UnsurPemerintah Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa masing-masing 1 (satu)orang menjadi anggota Badan Kerjasama Desa Wuura.
4)AnggotaBKD yang dimaksud pada ayat (dua), sebesar lima (5) orang anggota BKD sebagaiAnggota Badan Kerjasama Antar Desa pada Kecamatan Mowilayang bertugas sebagaiUtusan Wakil Desa Wuura.
5)Carapemilihan anggota Badan Kerjasama DesaWuuradiatur lebih lanjut dengan PeraturanKepala Desa Wuura.

Pasal  5

1)Dalamrangka optimalisasi peran Badan Kerjasama Desa, anggota Badan Kerjasama DesaWuuramemilikikualifikasi sebagai berikut :
a.jujur;
b.bertanggungjawab;
c.memilikijiwa kader dan darma kepada warga ;
d.mempunyaipengalaman dalam berorganisasi;
e.mempunyaibakat kepemimpinan;
f.mempunyaivisi dan perspektif membangun warga ;
g.mempunyaisifat kegotongroyongan, partisipatif, serta kebersamaan;
h.mampumenjalin komunikasi dan fasilitatif;
i.memilikimotivasi membuatkan kelembagaan serta organisasi;
2)Masajabatan anggota BKD selama 6 (enam) tahun, serta dapat dipilih pulang untukpaling usang 2 (2) kali masa jabatan.
3)Anggotayang berhenti serta/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir makadiganti keanggotaannya sang Kepala DesaWuurasetelah berkonsultasi menggunakan Badan Permusyawaratan Desa  menjadi anggota penggantian antar ketika.

Bagian Keempat
Pengurus Badan Kerjasama Desa Wuura

Pasal 6
Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawabkerjasama Desa Wuura.

Pasal 7
1)BKDdalam menjalankan kegiatannya kerjasama desa dengan desa lain serta/ataukerjasama desa menggunakan pihak ketiga dipimpin  sang Kepala Desa.
2)SusunanPengurus BKD terdiri berdasarkan :
a.ketua
b.sekretaris
c.bendahara
d.anggota
3)Pengurussebagaimana dimaksud dalam ayat (dua) disepakati melalui Rapat Pleno Anggotaterpilih.

BagianKelima
Tugasdan Fungsi Pokok Badan Kerjasama Desa Wuura

Pasal 8
BadanKerjasama Desa Wuura, memiliki tugas utama sebagai berikut :
1)MembantuKepala DesaWuuradalam merumuskan rencana serta acara kerjasama menggunakan desa laindan/atau pihak ketiga.
2)Membatusecara eksklusif pengelolaan, monitoring dan evaluasi aplikasi kerjasama DesaWuuradenganDesa lain serta/atau pihak ketiga.
3)menjagakelestarian Sistem Pengelolaan, Perlindungan serta Pelestarian PembangunanPartisipatif.
4)Memberikanlaporan berita pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama DesaWuurakepadamasyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa Wuura.

Pasal  9


BadanKerjasama Desa Wuura, mempunyai fungsi utama menjadi berikut :
a.perumusanrencana kerjasama DesaWuuradengan Desa lain dan/atau pihak ketiga.
b.persiapanbahan rancangan peraturan bersama kerjasama DesaWuuradengan Desa lain serta/aataupihak ketiga.
c.penjabaranperaturan bersama kerjasama menggunakan Desa lain serta/atau pihak ketiga dalamprogram serta rancangan kerja BKD Wuura.
d.pelaksanaanprogram serta rencana kerja.
e.penangananmasalah yg ditimbulkan dakibat dari kerjasama menggunakan Desa lain dan/atau pihakketiga.
f.pelestarian,pengamanan serta pengembangan aset serta/atau output berdasarkan kerjasama dengan Desa laindan/atau pihak ketiga.
g.pelaksanaanmonitoring, penilaian serta pelaporan kerjasama dengan Desa lain serta/atau pihakketiga.

BagianKedelapan
MusyawarahPengambilan Keputusan

Pasal10


MusyawarahDesaWuura(Musdes) adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi di tingkatDesa Wuura.

BagianKesembilan
Pembiayaan

Pasal11


1)KerjasamaDesa yang membebani rakyat serta desa, wajib menerima persetujuan BadanPermusyawaratan Desa Wuura.
2)Segalakegiatan serta porto menurut bentuk Kerjasama DesaWuurasebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib dituangkan pada APBDesa.
3)Pembiayaankegiatan dilaksanakan sesudah ditetapkan peraturan desa mengenai perubahanAPBDesa.
4)PerubahanAPBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (tiga) dengan persetujuan BPD.

BAB  III
PENYELESAIANPERSELISIHAN

                                                                Pasal 12
1)Setiapperselisihan yg timbul dalam kerjasama desa diselesaikn secara musyawarah dandilandasi semangat kekeluargaan.
2)Apabilaterjadi perselisihan kerjasama antar desa pada daerah kecamatan yangpenyelesaiaannya difasilitasi Camat.
3)Apabilaterjadi perselisihan kerjasama antar desa dalam daerah kecamatan yang berbedapenyelesaiaannya difasilitasi Bupati.
4)Penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta (tiga) bersifat final dandibuat liputan program dan ditanda tangani para pihak.
5)Apabilapenyelesaian sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) nir tercapai makaditempuh melalui jalur aturan.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 13


PeraturanDesa ini mulai berlaku dalam tanggal diundangkan.agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini denganpenempatannya pada Lembaran Desa serta Berita Desa.


Ditetapkan pada  :   Wuura
Pada lepas    :       Januari 2019
KEPALA DESA,


SITINUDIATIN




Diundangkan di Wuura
Pada Tanggal       Januari 2017

SEKRETARIS DESA




HAMID LASAHINA


Berita DesaWuura Kecamatan Mowila Kabupaten KonaweSelatan Tahun2019 Nomor 
Tentang-soal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel