Iklan Responsive

Alur Proses Penyusunan Pembuatan RPJM DESA LENGKAP

ALUR PPROSES PENYUSUNAN RPJM DESA (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH) DI DESA

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, dan planning kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan rakyat Desa. 

RPJM.png
(1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya :
(a) penetapan serta penegasan batas Desa; 
(b) pendataan Desa; 
(c) peny. Rapikan ruang Desa; 
(d) penyelenggaraan MUSDES; 
(e) pengelolaan warta Desa; 
(f) penyelenggaraan perencanaan Desa; 
(g) penyelenggaraan penilaian taraf perkembangan pemdes; 
(h) penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 
(i) pembangunan sapras tempat kerja Desa; dan 
(j) kegiatan lainnya sinkron kondisi Desa.

(dua) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
a. Pemb., pemanfaatan & pemeliharaan infrasruktur & lingk Desa :
(1) tambatan perahu; 
(2) jalan pemukiman; 
(tiga) jalan Desa antar permukiman ke daerah pertanian; 
(4) pembangkit listrik energi mikrohidro ; 
(5) lingkungan permukiman warga Desa; serta 
(6) infrastruktur Desa lainnya sinkron syarat Desa.

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wahana serta prasarana kesehatan antara lain:
(1) air higienis skala Desa; 
(dua) sanitasi lingkungan; 
(3) pelayanan kesehatan Desa cth posyandu; & 
(4) sapras lain sesuai kondisi Desa.

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana serta prasarana pendidikan serta kebudayaan antara lain:
(1) taman bacaan masyarakat; 
(dua) PAUD; 
(tiga) balai training/keg belajar masy; 
(4) pengembangan & pelatihan sanggar seni; & 
(5) sapras pendidikan & pembinaan lainnya sesuai syarat Desa.

d. Pengembangan bisnis ekonomi produktif dan pembangunan, pemanfaatan & pemeliharaan wahana & prasarana ekonomi :
(1) pasar Desa; 
(2) BUM Desa; 
(tiga) pembibitan tanaman pangan; 
(4) penggilingan padi; 
(lima) lumbung Desa; 
(6) pembukaan lahan pertanian; 
(7) pengelolaan bisnis hutan Desa; 
(8) kolam ikan serta pembenihan ikan; 
(9) kapal penangkap ikan; 
(10) cold storage (gudang pendingin); 
(11) tempat pelelangan ikan; 
(12) tambak garam; 
(13) sangkar ternak; 
(14) instalasi biogas; 
(15) mesin pakan ternak; 
(16) sapras ekonomi lainnya sesuai syarat Desa.

e. Pelestarian lingkungan hayati diantaranya :
(1) penghijauan;  
(dua) pemb terasering; 
(tiga) pemeliharaan hutan bakau; 
(4) perlindungan mata air; 
(lima) pembersihan DAS; 
(6) perlindungan terumbu karang; dan 
(7) keg lain sinkron kondisi Desa. 

(tiga) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diantaranya:
(a) pelatihan lembaga kemasyarakatan; 
(b) penyelenggaraan ketentraman & ketertiban; 
(c) training kerukunan umat beragama;
(d) pengadaan sapras olah raga; 
(e) training forum tata cara; 
(f) pembinaan kesenian & Sosbud masy. 
(g) keg. Lain sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat diantaranya:
(a) pembinaan bisnis ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; 
(b) pelatihan teknologi sempurna guna; 
(c) pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan bagi KADES, perangkat Desa, serta BPD; 
(d) peningkatan kapasitas masyarakat, diantaranya: 
  1. KPMD; 
  2. kelompok bisnis ekonomi produktif; 
  3. kelompok wanita, 
  4. kelompok tani,
  5. kelompok masyarakat miskin, 
  6. kelompok nelayan, 
  7. kelompok pengrajin, 
  8. kelompok pemerhati serta proteksi anak, 
  9. kelompok pemuda; dan 
  10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.


Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa menggunakan mengikutsertakan
unsur rakyat Desa sesuai kondisi objektif Desa dan prioritas acara dan
kegiatan kabupaten. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dgn kegiatan yg mencakup :

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
KADES membangun tim penyusun RPJMDesa berjumlah paling sedikit 7 orang &
paling poly 11 orang dgn mengikutsertakan perempuan . Komposisi tim : 
(a) KADES selaku pembina; 
(b) SEKDES selaku ketua; 
(c) kepala LPM selaku sekretaris; & 
(d) anggota yang dari dari perangkat Desa, LPM, KPMD, & unsur rakyat lainnya. 

Tim penyusun ditetapkan dgn Keputusan Kepala Desa. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan aktivitas : 
(a) penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kab; 
(b) pengkajian keadaan Desa; 
(c) penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
(d) penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
Penyelarasan dilakukan utk mengintegrasikan program & kegiatan pembangunan kabupaten dgn pembangunan desa dgn cara mendata & memilah rencana program & kegiatan kabupaten yg akan masuk ke Desa yang dituangkan pada FORMAT data planning program & aktivitas pembangunan yang akan masuk ke Desa . Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya mencakup : 
(a) RPJMD Kabupaten; 
(b) RENSTRA SKPD; 
(c) planning generik tata ruang daerah kabupaten; 
(d) renc. Rinci tata ruang wilayah kabupaten; 
(e) renc. Pembangunan daerah perdesaan.

Pengkajian Keadaan Desa
Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa yg meliputi kegiatan menjadi berikut:
(a) penyelarasan data Desa; 
(b) penggalian gagasan masyarakat; 
(c) penyusunan laporan output pengkajian keadaan Desa.

(1) Penyelarasan data Desa :
Penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan : pengambilan data menurut dokumen data Desa; & membandigkan data desa dgn kondisi Desa modern. Data Desa mencakup sumber daya alam, asal daya insan, sumber daya pembangunan, dan asal daya sosial budaya yang ada di Desa yg dituangkan pada FORMAT data Desa. 

(dua) Penggalian gagasan masyarakat
Penggalian gagasan dilakukan buat menemukenali potensi dan peluang eksploitasi sumber daya Desa, dan kasus yang dihadapi Desa yg dilakukan secara partisipatif menggunakan melibatkan semua unsur warga Desa sebagai asal data dan informasi melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah spesifik unsur rakyat. Rekapitulasi usulan output PEGAS dituangkan pada FORMAT usulan rencana aktivitas.

(tiga) Laporan Pengkajian Keadaan Desa
Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan output pengkajian keadaan Desa yg dituangkan dalam fakta program. Berita program Pegas dilampiri dokumen:
(a) data Desa yang sudah diselaraskan; 
(b) data planning program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; 
(c) data planning program pembangunan kawasan perdesaan; dan 
(d) rekapitulasi usulan rencana aktivitas pembangunan Desa dari dusun atau kelompok rakyat. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
BPD menyelenggarakan MUSDES berdasarkan laporan output pengkajian keadaan
desa yg dilaksanakan terhitung semenjak diterimanya laporan dari kepala Desa. MUSDES membahas dan menyepakati : 
(a) laporan output pengkajian keadaan Desa; 
(b) rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yg dijabarkan dari visi serta misi kepala Desa; serta 
(c) rencana prioritas aktivitas. 

Pembahasan planning prioritas kegiatan dilakukan menggunakan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pembangunan Desa, pelatihan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan rakyat Desa.

Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa menurut informasi program MUSDES. Rancangan RPJM Desa dituangkan pada FORMAT rancangan RPJM Desa. Penyusunan rancangan RPJMDes dibuatkan Berita Acara yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui MUSRENBANGDES
Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diadakan buat membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa, diikuti sang Pemerintah Desa, BPD, serta unsur masyarakat. Hasil konvensi MUSRENBANGDES dituangkan pada keterangan program.

Penetapan dan perubahan RPJM Desa

Penetapan RPJM Desa
KADES mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan pemugaran rancangan RPJMDesa berdasarkan output kesepakatan musrenbangdes. Kepala Desa menyusun rancangan PERDES tentang RPJMDesa yang dilampiri rancangan RPJMDes & selanjutnya dibahas dan disepakati bersama sang ketua Desa dan BPD buat ditetapkan sebagai PERDES mengenai RPJM Desa.

Perubahan RPJM Desa
Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa pada hal: 
  • terjadi insiden khusus, seperti bala alam, krisis politik, krisis ekonomi, serta/atau kerusuhan sosial yg berkepanjangan; atau 
  • terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, serta/atau pemerintah wilayah kabupaten. Perubahan RPJM Desa dibahas serta disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

ALUR%2BPENYUSUNAN%2BRPJM%2BOLEH%2BBPD.png
ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA MELALUI MUSDES OLEH BPD, SESUAI PERMENDES NO. 2_2015
ALUR%2BPENYUSUNAN%2BRPJM.png
ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA SESUAI PERMENDAGRI NO. 114_2014
ALUR%2BMUSREMBANG%2BRPJM%2BDAN%2BRKP%2BDESA.png
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDES & RKP DESA MELALUI MUSRENBANG DESA

SUMBER : 
BAHAN BACAAN
MATERI PELATIHAN
KADER PEMBERDAYAAN DESA
KLASTER DESA SE - KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Tentang-soal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel