Iklan Responsive

ALUR PROSES PEMBUATAN PENYUSUNAN RKP DESA LENGKAP

ALUR  PROSES PEMBUATAN PENYUSUNAN PERANCANGAN RKP DESA

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa serta sinkron dengan keterangan menurut pemerintah wilayah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa serta planning kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang mulai disusun dalam bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan menggunakan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Kepala Desa menyusun RKP Desa menggunakan mengikutsertakan masyarakat Desa dengan tahapan menjadi berikut :
RKPDES.png
Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui MUSDES
BPD menyelenggarakan MUSDES terkait penyusunan planning pembangunan Desa. Hasil MUSDES dituangkan dalam Berita Acara & sebagai pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Agenda 

MUSDES : 
  1. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
  2. menyepakati output pencermatan dokumen RPJM Desa; & 
  3. membentuk tim verifikasi sesuai jenis kegiatan & keahlian yang berasal menurut rakyat atau SKPD kabupaten


Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Kepala Desa menciptakan tim penyusun RKP Desa yg berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang serta paling poly 11 orang menggunakan mengikutsertakan wanita. Komposisi tim terdiri menurut : 
  1. KADES selaku pembina; 
  2. SEKDES selaku kepala; 
  3. ketua LPM selaku sekretaris; serta 
  4. anggota dari dari perangkat Desa, LPM, KPMD, serta unsur warga lainnya. 


Tim penyusun ditetapkan dgn Keputusan Kepala Desa
Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan : 
  • pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan acara/kegiatan masuk ke desa; 
  • pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (c) penyusunan rancangan RKP Desa; dan 
  • penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa


Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa
Kepala Desa mendapatkan data dan kabar berdasarkan kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan terkait:

Pagu Indikatif, pencermatan mencakup : 
  1. rencana dana Desa yang bersumber menurut APBN; 
  2. rencana alokasi dana Desa (ADD); 
  3. rencana bagian menurut output pajak wilayah dan retribusi daerah kabupaten; dan 
  4. rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi / kabupaten. Hasil pencermatan dituangkan ke FORMAT pagu indikatif Desa


Rencana program/aktivitas Pemerintah, pemerintah wilayah provinsi /
kabupaten yg masuk ke Desa, penyelarasan meliputi : 
  1. RENJA pemerintah kabupaten; 
  2. rencana acara dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi/kab; 
  3. hasil penjaringan aspirasi warga ol DPRD Kabupaten. Hasil penyelarasan dituangkan ke pada FORMAT aktivitas pembangunan yg masuk ke Desa.


Pencermatan Ulang RPJM Desa
Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan planning kegiatan pembangunan Desa buat satu tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes. Hasil pencermatan sebagai dasar pada penyusunan rancangan RKPDes

Penyusunan Rancangan RKP Desa
Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada : 
  1. hasil kesepakatan musyawarah Desa; 
  2. pagu indikatif Desa; 
  3. pendapatan asli Desa; 
  4. rencana aktivitas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; 
  5. jaring aspirasi warga yang dilakukan sang DPRD kabupaten; 
  6. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
  7. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan (h) hasil kesepakatan kerjasama Desa menggunakan pihak ketiga.


Hasil penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan ke dalam FORMAT rancangan RKP Desa. Rancangan RKPDes paling sedikit berisi uraian :
  1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; 
  2. prioritas acara, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola sang Desa; 
  3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yg dikelola melalui kolaborasi antar-Desa serta pihak ketiga; 
  4. rencana program, kegiatan, serta anggaran Desa yg dikelola oleh Desa menjadi kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah wilayah provinsi / kabupaten; serta 
  5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa atau unsur masyarakat Desa. PEMDES dapat merencanakan pengadaan energi pakar di bidang pembangunan infrastruktur utk dimasukkan ke pada rancangan RKPDesa. 


Tenaga pakar dpt asal dari warga desa, SKPD Kab yang membidangi pemb. Infrastruktur atau tenaga pendamping profesional. Tim penyusun RKPDesa menciptakan berita acara terkait penyusunan rancangan RKPDesa.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui MUSRENBANGDES
Kepala Desa Musrenbangdes yg diadakan buat membahas serta menyepakati rancangan RKP Desa, diikuti oleh PEMDES, BPD, serta unsur rakyat. Hasil kesepakatan Musrenbangdes dituangkan dalam fakta program.

Penetapan dan perubahan RKP Desa

Penetapan RKP Desa
KADES mengarahkan Tim penyusun RKPDesa melakukan perbaikan rancangan RKPDesa menurut hasil kesepakatan musrenbangdes. KADES menyusun rancangan PERDES mengenai RKPDesa yg dilampiri rancangan RKPDes & selanjutnya dibahas & disepakati bersama sang KADES & BPD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa mengenai RKP Desa.

Perubahan RKP Desa

Terjadi insiden spesifik (bala alam, dll) maka KADES melaksanakan aktivitas: 
  • berkoordinasi dgn pemerintah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait menggunakan kejadian khusus; 
  • mengkaji ulang aktivitas pembangunan dalam RKPDesa yang terkena impak terjadinya peristiwa
  • khusus; 
  • menyusun rancangan keg. Yg disertai planning kegiatan & RAB; serta 
  • menyusun rancangan RKPDesa perubahan.


Perubahan fundamental atas kebijakan maka KADES melaksanakan aktivitas:
  1. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah wilayah provinsi / kabupaten; 
  2. mengkaji ulang aktivitas pembangunan dalam RKP Desa yg terkena efek terjadinya perubahan fundamental atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi / kabupaten; 
  3. menyusun rancangan aktivitas yang disertai rencana aktivitas serta RAB; serta 
  4. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Perubahan RKPDes dibahas & disepakati pada Musrenbangdes & selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 
Kepala Desa membicarakan daftar usulan RKP Desa pada bupati melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan serta menjadi materi pembahasan di pada musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten. Hasil pembahasan daftar usulan RKP diterima oleh PEMDES sesudah diselenggarakannya MUSRENBANG pada kecamatan dalam tahun aturan berikutnya, paling lambat bulan Juli tahun berikutnya.

ALUR%2BPEYUSUNAN%2BRKPDES.png
ALUR PENYUSUNAN RKP DESA SESUAI PERMENDAGRI NO. 114.thn2019
ALUR%2BMUSREMBANG%2BRPJM%2BDAN%2BRKP%2BDESA.png
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDES DAN RKPDES MELALUI MUSREMBANG DESA
ALUR%2BPENYUSUNAN%2BRKPD%2BOLEH%2BBPD.png
ALUR PENYUSUNAN RKPD MELALUI MUSDES OLEH BPD SESUAI PERMENDES NO. Dua THN2019


SUMBER : 
BAHAN BACAAN
MATERI PELATIHAN
KADER PEMBERDAYAAN DESA
KLASTER DESA SE - KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Tentang-soal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel