Iklan Responsive

ALUR MEKANISME PENETAPAN PERATURAN DI DESA 2019 2019 PERDES

MEKANISME PENETAPAN PERATURAN DI DESA 
Peraturan pada Desa adalah Peraturan yang mencakup Peraturan Desa, PeraturanBersama Kepala Desa serta Peraturan Kepala Desa. Peraturan di desa dilarangbertentangan menggunakan kepentingan generik, dan/atau ketentuan PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi. 

PERATURAN DESA 
PERDES.pngPeraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa serta penjabaranlebih lanjut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahapanpenyusunan peraturan desa (PERDES) yakni : 

PerencanaanPerencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan olehKepala Desa dan BPD dalam RKP Desa. Lembaga kemasyarakatan,lembaga istiadat serta lembaga desa lainnya di desa bisa memberikanmasukan pada Pemerintah Desa dan BPD buat rencana penyusunanrancangan PERDES 

Penyusunan 

  1. Penyusunan Peraturan Desa yg diprakarsai oleh Kepala DesaRancangan PERDES disusun oleh pemerintah desa dan wajibdikonsultasikan pada warga desa terutama rakyat yangterkait eksklusif dengan substansi materi pengaturan serta dapatdikonsultasikan kepada camat buat mendapatkan masukan gunaperbaikan rancangan PERDES yang disusun oleh pemerintah desa,selanjutnya Rancangan PERDES disampaikan Kepala Desa kepada BPDuntuk dibahas serta disepakati bersama. 
  2. Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh BPDBPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan PERDES. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepadapimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan PERDES usulanBPD. Rancangan PERDES yang disusun BPD tidak termasuk untukrancangan PERDES tentang rancangan RPJM Desa, rancangan RKPDesa, rancangan APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentanglaporan pertanggungjawaban realisasi aplikasi APB Desa. 
  3. PembahasanBPD mengundang Kepala Desa buat membahas serta menyepakatirancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan PeraturanDesa prakarsa Pemerintah Desa serta usulan BPD tentang hal yg samauntuk dibahas pada waktu pembahasan yang sama, maka didahulukanrancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan PeraturanDesa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untukdipersandingkanRancangan PERDES yg telah disepakati bersama disampaikan olehpimpinan BPD kepada ketua Desa buat ditetapkan sebagai PERDESpaling lambat 7 Hari terhitung sejak lepas kesepakatan dan wajibditetapkan oleh ketua Desa menggunakan membubuhkan tanda tangan palinglambat 15 Hari terhitung semenjak diterimanya rancangan PERDES daripimpinan BPD 
  4. PenetapanRancangan PERDES yang sudah dibubuhi indikasi tangan disampaikankepada Sekretaris Desa buat diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidakmenandatangani Rancangan PERDES, Rancangan PERDES tersebut wajibdiundangkan dalam Lembaran Desa dan absah menjadi Peraturan Desa 
  5. PengundanganSekretaris Desa mengundangkan peraturan desa pada lembaran desa. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku serta mempunyai kekuatanhukum yang mengikat sejak diundangkan 
  6. PenyebarluasanPenyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejakpenetapan planning penyusunan rancangan PERDES, penyusunanRancangan PERDES, pembahasan Rancangan PERDES, hinggaPengundangan PERDES untuk memberikan keterangan serta/ataumemperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan 
  7. Evaluasi dan Klarifikasi 
    1. EvaluasiRancangan PERDES tentang APB Desa, pungutan, rapikan ruang, danorganisasi Pemerintah Desa yg sudah dibahas dan disepakati olehKepala Desa dan BPD, disampaikan sang Kepala Desa kepada Bupatimelalui camat paling lambat tiga hari sejak disepakati buat dievaluasi, Dalam hal Bupati tidak menaruh output penilaian pada batas waktutersebut, PERDES berlaku dengan sendirinya. Hasil penilaian rancanganPERDES diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitungsejak diterimanya rancangan PERDES sang Bupati. Dalam hal Bupatitelah menaruh hasil evaluasi, Kepala Desa harus memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan PERDES paling lama 20 hari sejakditerimanya output penilaian. Kepala Desa bisa mengundang BPD untukmemperbaiki rancangan PERDES hasil koreksi dan tindaklanjutdisampaikan pada Bupati melalui camat. Dalam hal Kepala Desatidak meninjaklanjuti hasil penilaian , serta tetap tetapkan menjadiPERDES, Bupati membatalkan PERDES dengan Keputusan Bupati. 
    2. KlarifikasiPERDES yg sudah diundangkan disampaikan sang Kepala Desa kepadaBupati paling lambat 7 Hari sejak diundangkan buat diklarifikasi. Bupati melakukan klarifikasi PERDES menggunakan menciptakan tim klarifikasipaling lambat 30 hari semenjak diterima. Dalam hal hasil klarifikasi PERDEStidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuanperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkansurat output klarifikasi yg berisi output penjelasan yg sudah sesuai. Dalam hal output klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum,dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yg lebih tinggiBupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati 

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA 

Peraturan Bersama Kepala Desa yang berisi materi kerjasama desa. Tahapan penyusunan Peraturan Bersama kepala Desa adalah : 

  • PerencanaanPerencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desaditetapkan beserta sang 2 Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerjasama antar-Desa. Selesainya menerima rekomendasi berdasarkan MUSDES 
  • PenyusunanPenyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan olehKADES pemrakarsa serta wajib dikonsultasikan ke masyarakat desa masing- masing & pada camat masing-masing untuk menerima masukan. 
  • Pembahasan, Penetapan dan PengundanganPembahasan rancangan Peraturan Bersama KADES dilakukan sang 2KADES atau lebih. Penetapan Rancangan Peraturan Bersama KADESdengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 hari terhitung sejaktanggal disepakati selanjutnya diundangkan pada Berita Desa olehSEKDES masing-masing desa 
  • PenyebarluasanPeraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada warga Desamasing-masing 


PERATURAN KEPALA DESA 
Rancangan Peraturan Kepala Desa disusun sang Kepala Desa yang memuatmateri pelaksanaan Peraturan di Desa serta peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, selanjutnya diundangkan dalam Berita Desa oleh SEKDES 

PEMBIAYAAN 
Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan dalam APB Desa 

PERATURAN DESA ADAT 
Peraturan Desa Adat diubahsuaikan dengan hukum norma dan norma adatistiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang nir bertentangan denganketentuan Peraturan Perundang-undangan. Teknik & mekanisme penyusunanperaturan desa tata cara sama dengan teknik penyusunan peraturan pada desa. 

KEPUTUSAN KEPALA DESAKADES 
dapat tetapkan Keputusan KADES untuk pelaksanaan Peraturan didesa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi & pada rangkapelaksanaan wewenang desa yang bersifat penetapan.
SUMBER :
BAHAN BACAAN
MATERI PELATIHAN
KADER PEMBERDAYAAN DESA
KLASTER DESA SE - KECAMATAN MOWILA
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Tentang-soal.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel