Pengertian Tentang Desa

Desa,berdasarkan definisi "universal", adalah sebuah loka permukiman pada area perdesaan. Di Indonesia, Desa merupakan pembagian daerah administratif di  di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa adalah perpaduan dari beberapa unit pemukiman mini yg diklaim kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau banjar (Bali) atau jorong (Sumatera Barat). Kepala Desa bisa disebut dengan nama lain contohnya Kepala Kampung atau Petinggi pada Kalimantan Timur, Klèbun pada Madura, Pambakal pada Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua pada Sulawesi Utara.
Pengertian-Tentang-Desa

Sejak diberlakukannya otonomi wilayah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, contohnya pada Sumatera Barat diklaim menggunakan istilah nagari, pada Aceh menggunakan istilah gampong, pada Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah serta institusi pada desa dapat disebut dengan nama lain sinkron dengan karakteristik norma norma desa tersebut. Hal ini adalah keliru satu pengakuan serta penghormatan Pemerintah terhadap dari usul dan norma norma setempat.
A. Pengertian Desa Menurut Para Ahli Dan Undang-Umdang
Berikut ini pengertian mengenai desa menurut para ahli pada bidangnya.
  1. Bambang Utoyo :  Desa adalah loka sebagian besar penduduk yang bermata pencarian pada bidang pertanian dan membentuk bahan makanan
  2. R. Bintarto :  Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan sang unsur-unsur fisiografis, sosial, hemat politik, kultural setempat dalam interaksi serta efek timbal pulang menggunakan wilayah lain
  3. Sutarjo Kartohadikusumo :  Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu rakyat yg berhak menyelenggarakan tempat tinggal tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat
  4. William Ogburn dan MF Nimkoff  :  Desa merupakan kesatuan organisasi kehidupan sosial di pada wilayah terbatas.
  5. S.D. Misra :  Desa merupakan suatu formasi tempat tinggal serta perpaduan wilayah pertanian dengan batas-batas eksklusif yang luasnya antara 50 – 1.000 are.
  6. Paul H Landis :  Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa menggunakan cirri-karakteristik sebagai berikut : Mempunyai pergaulan hayati yg saling kenal mengenal antra ribuan jiwa. Ada pertalian perasaan yg sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan. Cara berusaha (ekonomi) merupakan agraris yang paling umum yang sangat ditentukan alam lebih kurang misalnya iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yg bukan agraris adalah bersifat sambilan.
  7. UU no. 22 tahun 1999 :  Desa merupakan kesatuan rakyat hukum yang mempunyai kewenangan buat mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan dari usul dan tata cara adat setempat yg diakui pada sistem pemerintahan Nasional dan berada pada daerah Kabupaten
  8. UU no. 5 tahun 1979 :  Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk menjadi kesatuan rakyat termasuk pada dalamnya kesatuan rakyat aturan yg memiliki organisasi pemerintahan terendah eksklusif dibawah Camat serta berhak menyelenggarakan tempat tinggal tangganya sendiri pada ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  9. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa, dianggap bahwa Desa adalah kesatuan warga aturan yang mempunyai batas-batas daerah yg berwenang buat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut dari usul dan tata cara tata cara setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
B. Perbedaan Desa dengan Kelurahan
Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan adalah bagian berdasarkan perangkat wilayah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Tetapi dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya sebagai kelurahan.
C. Kewenangan Desa
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah terdapat menurut hak dari usul desa
  • Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sebagai kewenangan kabupaten/kota yg diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara eksklusif dapat menaikkan pelayanan masyarakat.
  • Tugas pembantuan berdasarkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
  • Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan pada desa.
  • Pemerintahan Desa[sunting sunting sumber]
  • Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
D. Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, serta dapat diperpanjang lagi buat satu kali masa jabatan. Kepala Desa jua mempunyai wewenang tetapkan Peraturan Desa yg sudah mendapat persetujuan beserta BPD.
Kepala Desa dipilih pribadi melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sang penduduk desa setempat. Syarat-kondisi sebagai calon Kepala Desa sinkron Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 sbb:
  1. Bertakwa pada Tuhan YME
  2. Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan pada NKRI, dan Pemerintah
  3. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
  4. Berusia paling rendah 25 tahun
  5. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa
  6. Penduduk desa setempat
  7. Tidak pernah dieksekusi karena melakukan tindak pidana kejahatan menggunakan hukuman paling singkat lima tahun
  8. Tidak dicabut hak pilihnya
  9. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan
  10. Memenuhi kondisi lain yg diatur Peraturan Daerah Kab/Kota
E. Perangkat Desa
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya. Perangkat Desa terdiri menurut Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi menurut Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat sang Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan penduduk desa, yg ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Perangkat desa juga memiliki tugas buat mengayomi kepentingan masyarakatnya.
F. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah forum perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD merupakan wakil menurut penduduk desa bersangkutan menurut keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku norma, golongan profesi, pemuka kepercayaan serta tokoh atau pemuka rakyat lainnya. Masa jabatan anggota BPD merupakan 6 tahun serta bisa diangkat/diusulkan balik buat 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan serta Anggota BPD nir diperbolehkan merangkap jabatan menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi memutuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat.
G. Keuangan Desa
Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai berdasarkan Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa (APB Desa), donasi pemerintah serta donasi pemerintah wilayah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dibiayai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yg diselenggarakan oleh pemerintah desa
Sumber pendapatan desa terdiri atas:
  • Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (misalnya tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya serta partisipasi, hasil gotong royongBagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
  • Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat serta Daerah
  • Bantuan keuangan berdasarkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka aplikasi urusan pemerintahan;
  • Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang nir mengikat.
  • Pinjaman desa
APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa serta Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD tetapkan APB Desa setiap tahun menggunakan Peraturan Desa.
H. Pengertian Desa Menurut aktivitasnya
  • Desa agraris, adalah desa yg mata pencaharian utama penduduknya merupakan di bidang pertanian serta perkebunan.
  • Desa industri, adalah desa yang mata pencaharian primer penduduknya adalah pada bidang industri kecil tempat tinggal tangga.
  • Desa nelayan, adalah desa yg mata pencaharian utama penduduknya merupakan di bidang perikanan serta pertambakan.
I . Pengertian Desa Menurut taraf perkembangannya
1. Desa Swadaya
Desa swadaya adalah desa yg memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan karakteristik:
  • Daerahnya terisolir dengan wilayah lainnya.
  • Penduduknya jarang.
  • Mata pencaharian sejenis yang bersifat agraris.
  • Bersifat tertutup.
  • Masyarakat memegang teguh tata cara.
  • Teknologi masih rendah.
  • Sarana serta prasarana sangat kurang.
  • Hubungan antarmanusia sangat erat.
  • Pengawasan sosial dilakukan oleh famili.
2. Desa Swakarya
Desa swakarya merupakan peralihan atau transisi menurut desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-karakteristik desa swakarya merupakan:
  • Kebiasaan atau tata cara istiadat sudah tidak mengikat penuh.
  • Sudah mulai menpergunakan indera-indera dan teknologi
  • Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh berdasarkan sentra perekonomian.
  • Telah mempunyai taraf perekonomian, pendidikan, jalur kemudian lintas serta prasarana lain.
  • Jalur kemudian lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.
3. Desa Swasembada
Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sinkron menggunakan aktivitas pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada :
  • Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
  • Penduduknya padat-padat.
  • Tidak terikat dengan adat istiadat
  • Telah mempunyai fasilitas-fasilitas yang memadai dan labih maju berdasarkan desa lain.
  • Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.
J. Potensi Desa
Potensi desa dibagi menjadi 2 macam yaitu:
  • Potensi fisik yg mencakup, tanah air, iklim dan cuaca, tumbuhan dan fauna
  • Potensi non fisik, meliputi; rakyat desa, lembaga-forum sosial desa, dan aparatur desa, apabila potensi dimanfaatkan menggunakan baik, desa akan berkembang dan desa akan mempunyai fungsi, bagi daerah lain maupun bagi kota.
K. Fungsi Desa
Fungsi desa adalah sebagai berikut:
  • Desa menjadi hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
  • Desa merupakan asal energi kerja kasar bagi perkotaan
  • Desa adalah mitra bagi pembangunan kota
  • Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di daerah Kesatuan Negara Republik Indonesia
L. Pola Persebaran Desa
Pola persebaran desa pada Indonesia dibagi menjadi 3 yaitu:
1, Pola Memanjang (linier).
Pola memanjang dibagi menjadi 4 yaitu:
  • Pola yang mengikuti jalan. Pola desa yg terdapat di sebelah kiri serta kanan jalan raya atau jalan generik. Pola ini banyak masih ada pada dataran rendah.
  • Pola yg mengikuti sungai. Pola desa ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai, umumnya terdapat di wilayah pedalaman.
  • Pola yang mengikuti rel kereta api. Pola ini poly terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera karena penduduknya mendekati fasilitas transportasi.
  • Pola yg mengikuti pantai. Pada umumnya, pola desa seperti ini adalah desa nelayan yg terletak di kawasan pantai yg landai.
Maksud berdasarkan pola memanjang atau linier adalah buat mendekati prasarana transportasi seperti jalan dan sungai sebagai akibatnya memudahkan buat bepergian ke loka lain apabila ada keperluan. Di samping itu, untuk memudahkan penyerahan barang serta jasa.
2. Pola Desa Menyebar
Pola desa ini umumnya masih ada di wilayah pegunungan atau dataran tinggi yang berelief kasar. Pemukiman penduduk membangun grup unit-unit yang mini dan menyebar.
3. Pola Desa Tersebar
Pola desa ini adalah pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah nir merata. Pola desa seperti ini masih ada di daerah karst atau wilayah berkapur. Keadaan topografinya sangat jelek.
M. Lembaga Kemasyarakatan.
Di desa bisa dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk sang warga sinkron dengan kebutuhan serta merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah menjadi penampungan serta penyaluran aspirasi rakyat pada pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif serta koordinatif.
N. Pembentukan Desa ( Pembagian Administratif Desa)
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan berasal usul desa serta kondisi sosial budaya rakyat setempat. Pembentukan desa bisa berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yg bersandingan, atau pemekaran dari satu desa sebagai 2 desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yg telah terdapat.
Desa dapat diubah atau diubahsuaikan statusnya sebagai kelurahan menurut prakarsa Pemerintah Desa beserta BPD menggunakan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah serta Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
Desa yg berubah statusnya sebagai Kelurahan, kekayaannya sebagai kekayaan daerah dan dikelola sang kelurahan yang bersangkutan buat kepentingan warga setempat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat tata cara lokal yang sangat urgen.
O. Pembagian Administratif Padukuhan (Dusun)
Dalam wilayah desa dapat dibagi atas dusun atau padukuhan, yg adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa serta ditetapkan dengan peraturan. Sebuah Dusun biasanya dipimpin oleh Kepala Dusun yang bertanggung jawab eksklusif dalam Kepala Desa. Dalam satu dusun umumnya terbagi pada banyak sekali RT.
Itulah sedikit poly mengenai pengertian mengenai desa. Tidak bisa dipungkiri bila sebuah desa juga memiliki sumbah sih pada perkembangan suatu negara terutama dalam bidang pertanian serta asal daya pangan.