Makalah Pengantar Hukum Pidana di Indonesia dalam KUHP

BABI

“PENDAHULUAN”

           
            Suatu kenyataanhidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampinganbahkan berkelompok-kelompok dan tak jarang mengadakan hubungan antar sesamanya.hubungan yg terjadi berkenaan menggunakan kebutuhan akan hidupnya yg tidakmungkin selalu bisa dipenuhi sendiri. Kebutuhan hayati manusia itubermacam-macam serta buat pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperolehdalam daya upaya yang dilakukan. Setiap ketika insan selalu ingin memenuhikebutuhannya dengan baik. Kalau pada waktu yg bersamaan 2 manusia inginmemenuhi kebutuhan yg pula sama dengan obyek kebutuhan yg hanya satu dankedua-duanya nir mau mengalah, maka akan terjadi friksi. Suatu bentrokanakan terjadi pula bila interaksi antara manusia satu dan insan lain ada yangtidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yg terjadi semacam itu sebenarnyasebagai dampak dari tingkah laris insan yg mau bebas. Suatu kebebasan dalambertingkah laris tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Apalagi kalaukebebasan tingkah lakunya itu nir dapat diterima sang grup sosial, baikdalam situasi kebersamaan maupun pada situasi sosial supaya teratur diperlukanketentuan-ketentuan yang bisa membatasi kebebasan tingkah laris itu. Ketentuan-ketentuanyang diharapkan hendaklah merupakan ketentuan yg ada menurut dan dalampergaulan hidup atas kesadarannya dan umumnya dinamakan hukum. Jadi, hukum merupakan ketentuan-ketentuanyang muncul dari serta pada pergaulan hidup manusia.

A.Latar Belakang

Hukum sangat krusial dalam kehidupan manusia untukmengatur serta membatasi tingkah laku insan dan bertujuan buat menciptakanketertiban, keamanan dan kedamaian pada dalam warga . Hukum pidana adalahsalah satunya. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminalyang merugikan insan lain di pada rakyat. Maka berdasarkan itu, perlu sekaliuntuk mempelajari serta mengetahui segala hal mengenai hukum pidana besertasanksi-sanksinya. Oleh karena itu, penulis tertarik buat membahas tentanghukum pidana yg dinilai sangat krusial di pada kehidupan insan dalambermasyarakat.



BABII

“HUKUMPIDANA”


  1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yg mengatur tentangpelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan generik. Pelanggaran serta kejahatantersebut diancam menggunakan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagiyang bersangkutan.
Pelanggaran merupakan perbuatan pidana yg ringan, ancamanhukumannya berupa hukuman atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolongpelanggaran diatur pada Buku III KHUP. Macam-macam pelanggaran merupakan :
1.pelanggaran terhadap keamananumum bagi orang, barang dan kesehatan umum diatur dalam Pasal 489-502.
2.pelanggaran terhadap ketertibanumum diatur pada Pasal 503-520.
3.pelanggaran terhadap kekuasaanhukum diatur pada Pasal 521-528.
4.pelanggaran terhadap kedudukanwarga diatur pada Pasal 529-530.
5.pelanggaran terhadap orang yangperlu ditolong diatur dalam Pasal 531.
6.pelanggaran terhadap kesopanandiatur pada Pasal 532-547.
7.pelanggaran terhadap polisidaerah diatur pada Pasal 548-551.
8.pelanggaran terhadap polisidaerah diatur pada Pasal 548-551.
9.pelanggaran dalam pelayarandiatur pada Pasal 560-569.
Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancamanhukumannya bisa berupa hukuman denda , sanksi penjara serta hukuman mangkat dankadang kala masih ditambah menggunakan hukuman penyitaan barang tertentu, pencabutanhak eksklusif serta pengumuman keputusan hakim.
Kejahatan yg dilakukan oleh seorang bisa digolongkan menurutsasarannya sebagai berikut :
1.kejahatan terhadap keamanan negaradiatur pada Pasal 104-129.
2.kejahatan terhadap martabatkedudukan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 130-139.
3.kejahatan terhadap negara yangbersahabat dan kejahatan terhadap kepala negara atau wakil ketua negaratersebut diatur dalam Pasal 139a-145.
4.kejahatan terhadap ketertibanumum diatur pada Pasal 135 bis-181.
5.kejahatan mengenai perkelahiansatu lawan satu diatur pada Pasal 182-186.
6.kejahatan yang mendatangkanbahaya bagi keamanan generik manusia atau barang diatur pada Pasal 187-206.
7.kejahatan terhadap kekuasaanumum diatur dalam Pasal 207-241.
8.kejahatan mengenai sumpah palsuatau keterangan palsu diatur pada Pasal 242-243.
9.kejahatan tentang pemalsuanmata uang serta mata uang kertas negara dan uang kertas bank diatur dalam Pasal244-252.
10.kejahatan tentang pemalsuanmaterai dan merek diatur pada Pasal 253-262.
11.kejahatan tentang pemalsuansurat-surat diatur pada Pasal 263-276.
12.kejahatan tentang terhadapkedudukan masyarakat diatur dalam pasal 281-303.
13.kejahatan terhadap kesopanandiatur dalam Pasal 281-303.
14.kejahatan tentang meninggalkanseseorang yg memerlukan pertolongan diatur pada Pasal 304-309.
15.kejahatan mengenai penghinaan diaturdalam Pasal 310-321.
16.kejahatan tentang membukarahasia diatur dalam Pasal 322-323.
17.kejahatan terhadap kemerdekaanseseorang diatur pada Pasal 324-337.
18.kejahatan terhadap jiwa orangdiatur pada Pasal 338-350.
19.kejahatan mengenai penganiayaandiatur dalam Pasal 351-358.
20.kejahatan tentang kesalahanyang mengakibatkan luka atau matinya seseorang diatur pada Pasal 359-361.
21.kejahatan tentang pencuriandiatur pada Pasal 362-367.
22.kejahatan tentang pemerasanatau ancaman diatur pada Pasal 368-371.
23.kejahatan mengenai penggelapandiatur pada Pasal 372-377.
24.kejahatan tentang penipuandiatur pada Pasal 378-395.
25.kejahatan tentang merugikanpenagih utang atau orang yg berhak diatur dalam Pasal 396-405.
26.kejahatan mengenai pengrusakanbarang atau penghancuran barang diatur pada Pasal 406-412.
27.kejahatan yang dilakukan dalamjabatan diatur dalam Pasal 413-437.
28.kejahatan dalam pelayarandiatur dalam Pasal 438-479.
29.kejahatan mengenai pertolonganjahat diatur dalam Pasal 480-485.
30.kejahatan yang dilakukanberulang-ulang diatur dalam Pasal 486-488.

Semua jenis kejahatan diatur pada Buku II kitab undang-undang hukum pidana. Namundemikian, masih ada kejahatan yg diatur diluar KUHP, dikenal menggunakan “tindakpidana spesifik”, misalnya tindak pidana korupsi, subversi, narkotika, tindakpidana ekonomi.

  1. Tujuan Hukum Pidana.

Tujuan hukum pidana terdapat dua macam :
§Untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka nir melakukanperbuatan pidana ( fungsi preventif ).
§Untuk mendidik orang yang sudah melakukan perbuatan yang tergolongperbuatan pidana agar mereka sebagai orang yg baik dan dapat diterima kembalidalam warga ( fungsi represif ).

Jadi, secara singkat bisa disimpulkan bahwa tujuanhukum pidana adalah untuk melindungi warga . Jika seseorang takutdihukum, seluruh orang pada rakyat akan tentram serta kondusif. Sebaliknya, jikaseseorang telah melakukan perbuatan pidana dan karena itu beliau dihukum, apabila orangitu kemudian sadar selesainya bertobat nir akan melakukan perbuatan semacam itulagi, pada akhirnya masyarakat menjadi kondusif serta tentram. Oleh karenanya, dapatjuga dikatakan bahwa tujuan hukum pidana sama dengan tujuan pemidanaan, yangmelindungi masyarakat.

  1. Pembagian Hukum Pidana.

Hukum pidana bisa dibedakan sebagai 2, yaitu :
    1. Hukum pidana objektif ( Ius Poenale ) ialah semua peraturan yang memuat mengenai keharusan atau embargo dengan disertai ancaman hukuman bagi yg melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi sebagai :
a.hukum pidana material adalahsemua peraturan yang memuat rumusan mengenai :
·Perbuatan-perbuatan apa yangdapat dieksekusi.
·Siapa yang bisa dihukum.
·Hukuman apa yang dapatditerapkan.
Hukum pidana material merumuskan tentang pelanggaran dankejahatan serta kondisi-syarat apa yang dibutuhkan supaya seorang dapat dieksekusi.hukum pidana marterial dibagi sebagai :
·Hukum pidana umum adalah hukumpidana yang berlaku bagi seluruh orang ( generik ).
·Hukum pidana spesifik adalahhukum pidana yg berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota ABRI atauuntuk perkara-kasus tertentu.

b.hukum pidana formal adalahperaturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara danmempertahankan aturan pidana material. Jadi, hukum pidana formal mengatur antaralain bagaimana menerapkan hukuman terhadap seorang yang melanggar hukum pidanamaterial.
    1. Hukum pidana subjektif ( Ius Puniendi ) adalah hak negara buat menghukum seorang berdasarkan aturan objektif. Hak-hak negara yang tercantum pada hukum pidana subjektif, contohnya :
oHak negara buat memberikanancaman sanksi.
oHak jaksa buat menuntut pelakutindak pidana.
oHak hakim buat memutuskansuatu masalah.

SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

  1. Peristiwa Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana ( deliet ) adalah suatu perbuatan ataurangkaian perbuatan yg bisa dikenakan hukuman pidana. Suatu insiden hukumyang bisa dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsurpidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :
1.obyektif, yaitu suatu tindakan( perbuatan yang bertentangan menggunakan hukum dan mengindahkan akibat yang olehhukum tidak boleh menggunakan ancaman sanksi. Yang dijadikan titik primer daripengertian objektif disini adalah tindakannya.
2.subyektif, yaitu perbuatanseseorang yg menjadikan tidak dikehendaki sang undang-undang. Sifat unsur inimengutamakan adanya pelaku ( seseorang atau bebarapa orang ).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka bila ada suatu perbuatanyang dilakukan oleh seorang harus memenuhi persyaratan agar dapatdinyatakan. Syarat yg harus dipenuhi menjadi suatu peristiwa pidana artinya :
a.harus ada suatu perbuatan.maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yg dilakukan oleh seseorangatau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat menjadi suatu perbuatan tertentuyang dapat dipahami oleh orang lain menjadi sesuatu yang merupakan peristiwa.
b.perbuatan ini harus sesuaidengan apa yg dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagaisuatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan aturan yang berlaku dalam waktu itu.pelakunya memang benar-benar sudah berbuat seperti yg terjadi serta terhadapnyawajib mempertanggungjawabkan akibat yang ada menurut perbuatan itu. Berkenaandengan kondisi ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yangtidak bisa dipersalahkan serta terhadap pelakunya nir perlumempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan ini lantaran dilakukanoleh seseorang atau beberapa orang pada melaksanakan tugas, membela diri dariancaman orang lain yg menganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
c.harus terbukti adanya kesalahanyang bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yg dilakukan olehseseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yangdisalahkan sang ketentuan hukum.
d.harus antagonis menggunakan hukum.artinya suatu perbuatan yang berlawanan menggunakan aturan dimaksudkan kalautindakannya nyata-nyata bertentangan menggunakan anggaran aturan.
e.harus tersedia ancamanhukumannya. Maksudnya jika ada ketentuan yg mengatur tentang embargo ataukeharusan pada suatu perbuatan eksklusif, maka ketentuaan itu memuat sanksiancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan sebagai secara tegasmaksimal hukumannya yg wajib dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau pada dalamsuatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu,maka pada insiden pidana terhadap pelakunya nir perlu melaksanakan hukumantertentu.

  1. Macam-Macam Perbuatan Pidana ( Delik )

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atausekelompok orang yang menimbulkan insiden pidana atau perbuatan yangmelanggar hukum pidana serta diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakanmenjadi beberapa macam, yaitu :
    1. Perbuatan pidana ( Delik ) formal merupakan suatu perbuatan pidana yg sudah dilakukan serta perbuatan itu sahih-sahih melanggar ketentuan yg dirumuskan dalam pasal undang-undang yg bersangkutan. Contoh : Pencurian merupakan perbuatan yg sesuai menggunakan rumusan pasal 362 kitab undang-undang hukum pidana, yaitu merogoh barang milik orang lain dengan maksud hendak mempunyai barang itu dengan melawan aturan. Dikatakan pelanggaran hukum formal bila perbuatan merogoh barang itu telah terselesaikan dilakukan dan menggunakan maksud hendak mempunyai.
    2. Delik Material adalah suatu perbuatan pidana yg tidak boleh, yaitu dampak yang timbul berdasarkan perbuatan itu. Contoh : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yg dianggap menjadi delik adalah matinya seseorang yg merupakan dampak menurut perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara.
    3. Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh : Pembunuhan berencana ( Pasal 338 kitab undang-undang hukum pidana ).
    4. Delik culpa merupakan perbuatan pidana yg nir sengaja, lantaran kealpaannya menyebabkan matinya seseorang. Contoh : Pasal 359 KUHP.
    5. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yg memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum ada pelanggaran hukum . Contoh : Perzinahan, penghinaan.
    6. Delik politik merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana yang ditujukan pada keamanan negara baik secara eksklusif maupun nir eksklusif. Contoh : pemberontakan akan menggulingkan pemerintah yang absah.

  1. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulisdikodifikasikan pada sebuah buku undang-undang serta pada perkembangannyabanyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa undang-undang. Hukum pidanayang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya didalam KitabUndang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang dari berdasarkan zaman pemerintahpenjajahan Belanda. Bagaimanakah aturan pidana itu diaturnya ? Buat menjawabpertanyaan ini, marilah kita tinjau.

G.Sejarah Singkat BerlakunyaKitab Undang-Undang Hukum Pidana        ( kitab undang-undang hukum pidana ).

Pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundanganyang berlaku di Indonesia bercorak “dualistis”. Corak dualistis itu dimaksudkanbahwa bagi orang Eropa berlaku suatu system hukum Belanda serta bagi orang-oranglainnya menjadi penghuni Indonesiaberlaku satu system hukum masing-masing. Dalam aturan pidana semula corakdualistis itu diwujudkan melalui undang-undang hukum pidana yg berlaku bagiorang Eropa tersendiri berdasarkan S.1866 : 55 sedangkan bagi orang-orangsebagai penghuni Indonesialainnya masih ada undang-undang hukum pidana tersendiri juga menurut S.1872: 85. Kemudian dalam tahum 1915, dibentuk suatu kodifikasi kitab undang-undanghukum pidana baru melalui S.1915 : 732. Kodifikasi aturan itu tertera dalam “wetboek van Straftrecht voorNederlandsch-Indie” yg berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918.melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu setiap peristiwa pidana yangterjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasalnya yg sinkron dengan peristiwahukumnya.
Pada zaman pendudukan Jepang, aturan hukum pidana yangberlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, berarti semua ketentuan hukumyang tertera pada wetboek van Straftrech voor Nederlandsch-Indie tetap berlakusaat itu. Dan sesudah Indonesia merdeka juga tetap berlaku anggaran aturan pidanaBelanda itu – menurut Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 ;namun dalam tahun 1946 melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 wetboek van Straftrecht voorNederlandsch-Indie selesainya mengalami perubahan seperlunya sebagai wetboek van Straftrech voor Indonesiedinyatakan berlaku. Setelah bepergian sejarah Indonesia menurut RepublikIndonesia Serikat sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, maka melaluiUndang-Undang No.73 tahun 1958 yg berlaku semenjak tanggal 29 September 1958merupakan Undang-Undang yg menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang No.1tahun 1946 Republik Indonesia mengenai peraturan hukum pidana untuk seluruhwilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.dengan undang-undang itu berarti sejaka lepas 29 September 1958 berlaku KitabUndang-Undang Hukum Pidana ( kitab undang-undang hukum pidana ) bagi semua penghuni Indonesia menggunakan corak unifikasi.

  1. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri atas 569pasal secara sistematik dibagi pada :
ØBuku I             : memuattentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Algemene Leerstrukken ). Pasal 1-103.
ØBuku II           :  mengatur mengenai tindak pidana kejahatan ( Misdrijven ). Pasal 104-488.
ØBuku III          :  mengatur mengenai tindak pidana pelanggaran (Overstredingen). Pasal 489-569.
            Buku I menjadi Algemen leerstrukken mengatur mengenaipengertian dan asas-asas aturan pidana positif dalam biasanya baik mengenaiketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam kitab II serta III juga peraturanperundangan aturan pidana lainnya yg terdapat diluar KUHP. Tindak pidana yangdimuat pada peraturan perundangan diluar kitab undang-undang hukum pidana harus selalu ditetapkan termasuktindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Dan kekuatan berlakunyaperaturan perundangan itu sama menggunakan KUHP, lantaran menurut pasal 103 KUHPketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Title I sampai dengan Title VII Buku Iberlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan pada peraturan-peraturanlain kecuali bila di pada undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditetapkanlain. Sebenarnya menurut pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana itu tidak ditutup kemungkinandibuatnya peraturan perundangan hukum pidana diluar kitab undang-undang hukum pidana menjadi perkembanganhukum pidana sinkron kebutuhan warga dalam perkembanganya.
  1. Asas-Asas Yang Terkandung Dalam KUHP.

1.asas Legalitas berdasarkanadagium nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenale. Artinya, nir terdapat perbuatan yang bisa dipidanakecuali atas kekuatan aturan pidana pada perundang-undangan yg telah adasebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari suara Pasal 1 ayat (1) KUHP.
2.asas Teritorialitas artinya suatuasas yg memberlakukan KUHP bagi seluruh orang yg melakukan perbuatan pidanadidalam lingkungan wilayah Indonesia.asas ini dapat ditinjau menurut ketentuan Pasal dua serta tiga KUHP. Namun KUHP tidakberlaku bagi mereka yang mempunyai hak kekebalan diplomatic menurut asas“Ekstertiorialitas”.
3.asas Nasional Aktif adalah asasyang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesiayang memberlakukan perubuatan pidana di luar daerah Republik Indonesia. Asasini bertitik tolak dalam orang yg melakukan perbuatan pidana. Asas inidinamakan pula asas personalitet.
4.asas Nasional Pasif ialah suatuasas yg memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yangmelakukan perbuatan pidana diluar daerah Indonesia. Jadi, yang diutamakanialah keselamatan, kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asasperlindungan.
5.asas Universalitas ialah suatuasas yang memberlakukan kitab undang-undang hukum pidana terhadap perbuatan pidana yg terjadi pada luarwilayah Indonesiayang bertujuan buat merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yangterjadi bisa berada pada daerah yg tidak termasuk kedaulatan negara manapun.jadi yg diutamakan oleh asas tadi adalah keselamatan internasional.
Contoh : pembajakan kapal di lautanbebas, pemalsuan mata uang negara eksklusif, bukan negara Indonesia.
  1. Jenis-Jenis Hukuman

      Jenis-jenishukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana menentukanadanya hukuman utama ( Hoofd strafen )dan sanksi tambahan                  ( Bijkomende straffen ).
Hukuman utama ( Hoofd strafen ) merupakan :
  1. Hukuman meninggal.
  2. Hukuman penjara.
  3. Hukuman kurungan.
  4. Hukuman denda .
Hukuman tambahan ( Bijkomende straffen ) merupakan :
  1. Pencabutan hak-hak eksklusif.
  2. Perampasan / penyitaan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman putusan hakim.
            Perbedaan antarahukuman utama serta hukuman tambahan merupakan :
            Hukuman pokokterlepas menurut sanksi lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secaramandiri.
            Hukuman tambahanhanya adalah tambahan dalam hukuman utama sebagai akibatnya tidak bisa dijatuhkantanpa ada hukuman pokok ( nir berdikari ).

  1. Perkembangan Hukum Pidana Indonesia.

Sejak Indonesiamerdeka hingga kini aturan-anggaran aturan pidana yg berlaku tidak saja yangtermuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan juga masih ada di dalamundang-undang lain menjadi hukum tertulis nir dikodifikasi serta yang dikodifikasi.undang-undang itu merupakan output produk pemerintah pada menasionalisasikanhukum yg sinkron menggunakan kebutuhan warga . Mengembangkan aturan hukumpidana mempunyai dasar hukum yang dicantumkan dalam pasal 103 KUHP. Ketentuanpasal ini menyatakan bahwa : “Ketentuan-ketentuan berdasarkan kedelapan Bab I dalamBuku I berlaku juga atas insiden yang padanya dipengaruhi pidana menurutketentuan perundangan lainnya kecuali jika pada undang-undang atau peraturanpemerintah ditentukan lain”. Berdasarkan ketentuan ini dimungkinkan dibuatuaturan aturan pidana pada luar KUHP dalam memenuhi kebutuhan warga asalkantidak bertentangan menggunakan aturan hukum pidana yg telah dikodifikasikan dalamKUHP.
Beberapa anggaran hukum pidana Indonesia yang perlu diketahuisebagai perkembangan aturan aturan selain Undang-Undang Lalu Lintas yg telahlama berlaku, ialah :
1.pemberantasan kegiatansubversi, diatur menurut Penetapan Presedien No.11 Tahun 1963.
2.pemberantasan tindak pidanakorupsi, diatur pada Undang-Undang No.tiga Tahun 1971.
3.penertiban perjudian diaturdalam Undang-Undang No.7 Tahun 1974.
4.pemberantasan Narkotika, diaturdalam Undang-Undang No.9 Tahun 1976.
BABIII

“PENUTUP”


A.Kesimpulan


            Hukum pidana perluuntuk diketahui, dipelajari dan dipahami oleh siapapun karena aturan pidanasangat krusial dan penting pada dalam kehidupan insan yang bertujuan untukmencegah tindakan kriminal atau perbuatan pidana yang bisa merugikan manusialain serta mencegah jatuhnya korban. Selain itu hukum pidana pula melindungihak-hak manusia di pada kehidupannya sehari-hari yang tidak boleh diganggugugat sang siapapun. Hukum pidana pula bersifat tegas serta siapapun yangmelakukan tindak pidana maka akan dijatuhi sanksi sinkron dengan hukum yangberlaku yang tercatat pada pada suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ).

B.Saran

      Diharapkankepada rakyat buat tahu dan menjalankan aturan yang berlaku agarmencegah pelanggaran-pelanggaran hukum yang merugikan insan lain ataupihak-pihak tertentu. Diharapkan jua supaya masyarkat bisa menghargai hukumyang berlaku serta mengetahui dampak-dampak serta sanksi menurut pelanggaran hukumsupaya dapat membatasi tingkah laris insan buat membentuk ketertiban,keamanan, kedamaian serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkanpula pada para aparat pemerintah dan kepolisian buat lebih tegas dalammenjunjung tinggi nilai-nilai hukum serta lebih mempertinggi pelayanan kepadamasyarakat pada mewujudkan proteksi keamanan, ketertiban serta kerukunanhidup pada dalam kehidupan bermasyarakat.












DAFTAR PUSTAKA

R. Abdoel Djamali, S.H., PengantarHukum Indonesiaedisi baru, ( PT.raja Grafindo
Persada, Jakarta,1993).
J.B. Daliyo, S.H., PengantarHukum IndonesiaBuku Panduan Mahasiswa, ( PT.gramedia
Pustaka Utama, Jakarta,1997).
     









Tentang-soal.