Makalah KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM DI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

 `KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM DI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL’ 

Oleh: 99250013 Jones, Oliver Richard

Laporan Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAKSI

Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (CEDAW) disahkan.   Menurut aturan hukum internasional dikenal menggunakan kata pacta sunt servanda, perjanjian internasional yg sudah disahkan wajib dilaksanakan.  Negara negara dunia nir boleh dikecualikan menurut kewajiban itu bersandarkan ketentuan hukum nasional mereka.  Melainkan, bila hukum nasional mengurangi aplikasi sesuatu perjanjian internasional, hukum nasional itu wajib diubah.   Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yg menyatakan Negara Negara Peserta CEDAW wajib membarui aturan nasional agar menghapuskan subordinat terhadap perempuan serta melindungi hak perempuan .   

Di Indonesia, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan CEDAW tersebut berarti bahwa aturan negara akan diubah dan, selanjutnya, hukum Islam serta hukum Adat akan diubah pula.  Itu lantaran hukum di Indonesia adalah tiga sistem, yaitu hukum negara, aturan Islam serta aturan Adat.    

Namun demikian, di Indonesia penghapusan subordinat terhadap wanita serta perlindungan hak wanita juga perubahan aturan jadi lebih rumit berdasarkan perkataan anggaran aturan internasional tadi.  Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan pada bidang politik, terutama setelah penggantian pemerintah Orde Baru menggunakan pemerintah Era Reformasi.    Persoalan politik ditambah menggunakan masalah sosial, yaitu perkembangan serta perbedaan pendapat dalam rakyat mengenai kebudayaan serta kepercayaan .  

Dalam rangka tadi, makalah ini ingin mengkaji kedudukan perempuan pada aturan negara dan hukum Islam pada Indonesia disamping CEDAW.   Makalah ini memeriksa persoalan menjadi berikut.  Apa isi CEDAW?  Kalau terdapat seseorang wanita yang mencari penghapusan subordinat atau proteksi haknya sebagaimana diklaim dalam CEDAW, apa kesempatan beliau pada aturan negara pada Indonesia?  Dan apa terjadi jika seseorang wanita tersebut beragama Islam?  Untuk dia, dalam lingkungan peradilan agama, terdapat ketentuan aturan Islam yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita serta tidak bersifat diskriminatif?  Sebaliknya, apa hubungan antara CEDAW dan hukum Islam?  Ada kemungkinan bahwa aturan Islam berupa sistem yang beda hingga nir perlu disesuaikan menggunakan sistem hukum lain, termasuk aturan internasional?  

Dalam sistem hukum negara, pemeriksaan dilema duduk perkara tersebut menampakan pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita sama hak wanita telah mengagumkan.  Pengakuan itu masih ada dalam UUD 1945 dan Pancasila yang dapat diperbaiki bersama Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta UU No.39/1999 Tentang HAM yang telah lengkap.  

Bagaimanapun, pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sama haknya perlu ditambah dengan penegakan.  Di Indonesia, penegakan peraturan perundangan tadi perlu diperbaiki.  Penegakan itu berupa diantaranya  wewenang menguji dalam lingkungan peradilan generik serta peradilan rapikan bisnis negara (TUN).  Ruang lingkup wewenang menguji yang telah terdapat berarti bahwa lebih banyak didominasi peraturan perundangan (termasuk Keputusan TUN) nir bisa diuji terhadap kaidah subordinat atau hak wanita.  Jadi, mayoritas peraturan perundangan boleh dikeluarkan dan berlaku baik bila bersifat diskriminatif serta melanggar hak wanita atau nir.   

Selain itu, penegakan bisa dilakukan melalui Komnas HAM.  Secara generik kewenangan Komnas HAM terhadap subordinat dan pelanggaran HAM tidak termasuk paksaan atau nir mengikat pihak bersangkutan.  Maka, diskriminasi serta pelanggaran HAM bisa berjalan baik secara sesuai menggunakan ketentuan Komnas HAM atau nir.   Ada kemungkinan masalah penegakan tadi akan diselesaikan pada masa depan yang telah diggariskan pemerintah Indonesia  serta kebijakan banyak sekali Partai Politik (Parpol).   

Hukum Islam belum sesuai menggunakan CEDAW.  Dalam sistem tersebut, ada ketentuan pada bidang perkawinan serta kewarisan.   Ketentuan tersebut belum menurut persamaan antara laki-laki serta wanita dan, bahkan, bersifat diskriminatif pada muka CEDAW.     Dalam rangka sumbernya  dan peraturan perundangan nasional,  aturan Islam bisa diubah selaras menggunakan CEDAW.  Namun demikian, kemauan mengganti aturan Islam di Indonesia belum diputuskan.  Peraturan perundangan yg telah dimuntahkan nir mengandung kemauan yang jelas.   Selanjutnya, kebijakan Parpol   serta perilaku orang Indonesia  belum sependapat terhadap dilema hukum Islam serta CEDAW.  Jadi, meskipun telah jelas aturan Islam belum sesuai dengan CEDAW, kemungkinan harmonisasi aturan Islam dengan CEDAW tidak yakin.  

Dengan inspeksi tadi, makalah ini menyimpulkan bahwa kedudukan wanita pada Indonesia sebagaimana digariskan menggunakan CEDAW perlu diwujudkan melalui perubahan aturan baik dalam sistem hukum negara dan sistem hukum Islam.  Tetapi demikian, makalah ini mengakui disparitas antara sudut hukum Islam dan sudut CEDAW.  Ketidakjelasan interaksi antara aturan Islam serta CEDAW merupakan produk kesulitan harmonisasi sudut sudut tadi.  

KATA PENGANTAR

Saya anggap kata pengantar yg panjang nir perlu pada goresan pena ini.  Latar belakangnya, tujuannya serta isinya sudah kentara.  Bagaimanapun, ada sesuatu yang tidak jelas, yang belum diucapkan pada batang tubuh goresan pena ini dan yang bersifat fundamental.  Yaitu, tulisan ini tidak sanggup dilakukan tanpa bantuan beberapa orang.  Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas Pak Agus, Pak David, Pak Habib, Bu Vina, Mbak Lestari, Mbak Liz dan para mahasiswa Program Pengalaman Lapangan ACICIS Universitas Muhammadiyah Malang.  Akhirnya (namun tidak sekurangnya) penulis ingin mengucapkan terima kasih atas keluarganya serta Sharifa Kyamanywa.    


BAB I – PENDAHULUAN

Dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 (UU No.7/1984), Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (CEDAW) disahkan.   Menurut anggaran hukum internasional dikenal dengan kata pacta sunt servanda, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan.  Negara negara global tidak boleh dikecualikan dari kewajiban itu bersandarkan ketentuan aturan nasional mereka.  Melainkan, jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan suatu perjanjian internasional, aturan nasional itu wajib diubah.   Kewajiban tadi ditambah menggunakan pasal CEDAW yang menyatakan Negara Negara Peserta CEDAW wajib membarui aturan nasional agar menghapuskan subordinat terhadap perempuan serta melindungi hak perempuan .   

Di Indonesia, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan CEDAW tersebut berarti bahwa aturan negara akan diubah dan, selanjutnya, hukum Islam serta hukum Adat akan diubah pula.  Itu lantaran hukum di Indonesia adalah tiga sistem, yaitu hukum negara, aturan Islam serta aturan Adat.    

Namun demikian, pada Indonesia penghapusan diskriminasi terhadap perempuan serta perlindungan hak wanita juga perubahan hukum jauh lebih rumit menurut perkataan anggaran aturan internasional tersebut.  Pelaksanaan CEDAW mengandung duduk perkara pada bidang politik, terutama selesainya penggantian pemerintah Orde Baru menggunakan pemerintah Era Reformasi.    Persoalan politik ditambah dengan kasus sosial, yaitu disparitas pendapat pada rakyat mengenai kepercayaan dan kebudayaan

Dalam rangka tadi, makalah ini ingin menyelidiki hukum negara dan aturan Islam pada Indonesia disamping CEDAW.   Makalah ini mempelajari persoalan sebagai berikut.  Apa isi CEDAW?  Kalau ada seseorang wanita yang mencari penghapusan subordinat atau proteksi haknya sebagaimana diklaim pada CEDAW, apa kesempatan dia pada aturan negara pada Indonesia?  Dan apa terjadi jika seseorang perempuan tersebut beragama Islam?  Untuk beliau, pada lingkungan peradilan kepercayaan , terdapat ketentuan aturan Islam yg berdasarkan persamaan antara laki-laki dan wanita dan tidak bersifat diskriminatif?  Sebaliknya, apa interaksi antara CEDAW serta hukum Islam?  Ada kemungkinan bahwa hukum Islam berupa sistem yang beda sampai nir perlu diubahsuaikan dengan sistem hukum lain, termasuk aturan internasional?  

Pemeriksaan problem tadi menunjukkan bahwa dalam aturan negara pengakuan kaidah penghapusan subordinat terhadap wanita sama hak wanita telah lengkap.  Namun, penegakan ketentuan aturan negara tersebut masih bisa diperbaiki.  Selanjutnya, dalam aturan Islam terdapat  beberapa ketentuan yg tidak sesuai dengan CEDAW.  Namun demikian, ada disparitas pendapat tentang keperluan harmonisasi aturan Islam menggunakan CEDAW.
BAB II – PENJELESAN ISI CEDAW

1.  Hukum Internasional serta Hak Asasi Manusia (HAM)
Hukum internasional melindungi HAM melalui kesepakatan atau perjanjian internasional serta kebiasaan international.   Ketentuan aturan internasional terhadap HAM yang paling lama adalah Maklumat Sedunia Tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) (UDHR).  UDHR dikeluarkan dalam tahun 1948.  UDHR sudah mempengaruhi dan diakui  Republik Indonesia.   UDHR bukan kesepakatan atau perjanijian internasional, melainkan itu Ketetapan Majelis Bangsa Bangsa yang lembaga tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).  Sebagaimana demikian, UDHR sendiri nir harus dilaksanakan negara anggota PBB.   Bagaimanapun, UDHR sudah lama diumumkan.  Ada orang yg beropini bahwa pelaksanaan UDHR sebagai kebiasaan internasional serta, oleh sebabnya, ketentuan UDHR wajib dipenuhi semua negara global.    

Kebiasaan hukum internasional terhadap HAM ditambah dengan Konvensi.  Konvensi tentang HAM diundangkan negara negara global menggunakan donasi PBB.  Konvensi atau perjanjian internasional wajib dilaksanakan secara tadi.  Di bidang Konvensi mengenai HAM terdapat Konvensi bersifat generik serta Konvensi bersifat spesifik.  Konvensi bersifat generik adalah Konvensi Internasional Tentang Hak Hak Asasi Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) (ICCPR) serta Konvensi Internasional Tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic Social and Cultural Rights) (ICESCR) yang akan disahkan Indonesia.    

Konvensi bersifat khusus tercantum Konvensi terhadap hak hak asasi perempuan .  Konvensi itu termasuk Konvensi Tentang Hak Hak Politik Wanita (Convention on the Political Rights of Women) yang sudah disahkan Indonesia dengan Undang Undang No.18/1956 maupun CEDAW. 

2.  Ketentuan CEDAW Bersifat Umum
CEDAW dimaksud menghapuskan subordinat terhadap wanita dan melindungi hak perempuan .  Pasal 1 CEDAW menegaskan istilah “subordinat” berarti setiap perbedaan, dispensasi atau pembatasan menurut jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan buat mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun menurut persamaan antara pria serta perempuan .  Namun demikian, Pasal 4 tetapkan "subordinat” tersebut dianggap nir terjadi menggunakan peraturan spesifik sementara buat mencapai persamaan antara laki-laki serta perempuan (affirmative action).

Pasal dua CEDAW memuat ketetentuan generik yang akan dilaksanakan oleh Negara Negara Peserta CEDAW.  Pertama, Pasal 2 butir a menetapkan kaidah persamaan perempuan menggunakan pria  wajib dicantumkan dalam Undang Undang Dasar dan perundang-undangan Negara Negara Peserta, kecuali jika itu telah dilaksanakan.  

Kedua, Pasal dua butir b berbunyi Undang Undang serta peraturan perundangan lain yang melarang subordinat terhadap perempuan akan diundangkan.  apabila dianggap perlu, peraturan perundangan tadi akan tetapkan hukuman untuk subordinat terhadap wanita.  Selain itu, Pasal dua buah e menyatakan Negara Negara Peserta akan mengklaim diskriminasi terhadap wanita tidak  dilakukan oleh seseorang, badan aturan perdata atau sekelompok di mana pun.  

Ketiga, Pasal 2 butir d memilih aktivitas atau norma yang bersifat diskriminatif nir akan dilakukan oleh segala pejabat dan forum pemerinatah Negara Negara Peserta.  Keempat, Pasal 2 buah f menyatakan Undang Undang, peraturan perundangan, norma serta praktek yg bersifat diskriminatif terhadap wanita akan diubah atau dicabut.  Sebagaimana demikian, Pasal lima buah a berbunyi kebudayaan Negara Negara Peserta akan diubah sinkron menggunakan CEDAW.  Jadi,  kebiasaan atau praktek yg bersifat diskriminatif terhadap perempuan akan dihapuskan.  

3.  Ketentuan CEDAW Di Bidang Tertentu
Pasal 7 hingga menggunakan Pasal 14 memuat ketentuan khusus di bidang politik, ekonomi, sosial serta domestik.  Di bidang politik, Pasal 7 butir a yuncto buah b memutuskan hak memilihi serta dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) akan berdasarkan persamaan perempuan dengan pria.  Selanjutnya, hak mengikuti perumusan serta aplikasi kebijakan pemerintah pula akan  disandarkan kaidah tadi.  Akhirnya, perempuan bersama dengan pria akan mempunyai hak menduduki segala pekerjaan dalam pemerintahan juga hak melaksanakan segala fungsi pemerintahan dalam seluruh tingkatnya.  

Di bidang sosial serta internasional, Pasal 7 butir c yuncto Pasal 8 menentukan partisipasi perempuan beserta menggunakan pria di lembaga sosial rakyat (LSM) juga dalam taraf internasional akan dijamin.  Di bidang lain, Pasal 10 sampai menggunakan Pasal 14 menggariskan penghapusan subordinat terhadap wanita serta proteksi hak wanita dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan serta pedesaan.  

4.  CEDAW Dan Hukum
Pasal 15 mengandung ketentuan tentang hukum.  Pasal 15 Ayat (1) menyatakan persamaan wanita dengan laki-laki akan diberikan di muka hukum.  Khususnya, Pasal 15 Ayat (dua) tetapkan persamaan perempuan menggunakan pria akan dijamin terhadap kecakapan aturan pada hal sipil maupun kesempatan melakukan kecakapan tadi.  Kecakapan tadi tercantum hak yang sama buat mengesahkan perjanjian serta mengurus harta benda.  Kecakapan tadi jua tercantum perlakuan yang sama dalam lingkungan peradilan dalam  tingkat pertama, banding dan kasasi.  Pasal 15 Ayat (4) menyatakan persamaan wanita menggunakan pria akan diberikan buat mengadakan pergerakan dan memilih loka kediaman.   

5.  CEDAW Dan Kekeluargaan
Pasal 16 memuat ketentuan pada bidang aturan famili dan perkawinan.  Secara generik, Pasal 16 Ayat (1) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak dan tanggung jawab pada interaksi kekeluargaan dan semua urusan mengenai perkawinan.  Khususnya, beberapa hak wanita bersama dengan laki-laki akan dijamin di bidang perkawinan.   Pertama, Pasal 16 Ayat (1) huruf a mensyaratkan hak yg sama buat melakukan ikatan perkawinan.  Kedua, Pasal 16 Ayat (1) huruf b menggariskan hak perempuan memilihi suami secara bebas serta haknya memasuki ikatan perkawinan hanya menggunakan persetujuan yang bebas sepenuhnya.   

Ketiga, Pasal 16 Ayat (1) alfabet c mensyaratkan hak serta tanggung jawab yg sama pada perkawinan maupun pada putusnya.  Keempat, Pasal 16 Ayat (1) huruf d mensyaratkan hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas menurut status kawin mereka, dalam  urusan yang berhubungan dengan anak mereka.  Tetapi demikian, dalam seluruh perkara, kepentingan anak akan diutamakan.   

Kelima, Pasal 16 Ayat (1) huruf g mengakui hak langsung yg sama sebagai suami isteri termasuk hak buat memilihi nama, keluarga, profesi serta jabatan.  Keenam, Pasal 16 Ayat (1) alfabet f mensyaratkan hak yang sama buat kedua suami dan isteri bertalian dengan harta benda.   Ketujuh, Pasal 16 Ayat (2) melarang pertunangan serta perkawinan seorang anak.

6.  Ketentuan CEDAW Bersifat Teknis
CEDAW disimpulkan dengan Pasal 17 yuncto Pasal 19 sampai menggunakan Pasal 22 terhadap Pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita serta Pasal 25 hingga menggunakan Pasal 30 terhadap hal yang bersifat administrasi serta prosedural terhadap CEDAW.

BAB III - HUKUM NEGARA

Kalau seorang perempuan mencari penghapusan diskriminasi serta proteksi haknya sebagaimana dianggap pada CEDAW, sistem pemerintahan dan tata urutan peraturan perundangan pada Indonesia perlu dipahami.  Dalam rangka itu, seseorang perempuan tadi boleh mencari perlindungan melalui keberlakuan CEDAW dalam aturan negara di Indonesia, ketentuan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bersama perundang-undangan lain mengenai HAM.  

Dalam peraturan perundangan tadi, seseorang perempuan tadi perlu mencari pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi dan proteksi hak wanita.  Selain itu, dia pula perlu mencari penegakan kaidah tadi pada lingkungan peradilan negara maupun forum legislatif atau eksekutif.  Seorang wanita tadi dapat menyimpulkan bahwa pengakuan tersebut sudah lengkap sedang penegakannya dapat diperbaiki.  Namun demikian, terdapat masa depan yg baik buat penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan proteksi haknya.
1.  Lembaga Pemerintahan serta Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia

1.1  Wewenang dan Susunan Lembaga Pemerintahan
Lembaga pemerintahan pada negara kita merupakan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada Daerah.   Pemerintah di Daerah adalah pejabat wilayah, yaitu Gubernur, Bupati, Walikota serta wakil-wakilnya; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II).   Wewenang dan susunan forum forum pemerintahan tadi diggariskan  Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditambah Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Umum MPR Tahun 1999 bersama perundang-undangan. 

MPR adalah lembaga tertinggi negara.  MPR memegang serta melaksanakan kedaulatan warga sepenuhnya.   MPR mempunyai tugas memutuskan Garis Garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN), menentukan Presiden serta wapres dan mengganti UUD 1945.   MPR terdiri atas anggota DPR ditambah menggunakan utusan wilayah dan utusan golongan.   Utusan wilayah dipilih DPRD I sedang utusan golongan dipilih DPR.  Utusan golongan `tidak menjadi bagian dari suatu partai politik serta yang kurang atau nir terwakili secara proposional pada DPR serta terdiri atas golongan ekonomi, kepercayaan sosial, budaya, ilmuwan, dan badan badan kolektif lainnya'. 

Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan.   Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) kepada DPR.   Setiap RUU dibahas DPR serta Presiden buat menerima persetujuan beserta.  Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu.  Presiden mengesahkan RUU yang sudah disetujui bersama buat menjadi Undang Undang.   

Selanjutnya, Presiden bisa memutuskan Peraturan Pemerintah (PP) buat menjalankan UU sebagaimana mestinya.   Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi terhadap Angkatan Bersenjata dan jua berwenang terhadap keadaan bahaya secara ditetapkan dengan UU.   Presiden mengangkat duta serta mendapat penempatan duta negara lain menggunakan memperhatikan pertimbangan DPR.   Presiden memberi pengampunan hukuman serta rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (beoordeling van de Volksraad) serta memberi amnesti dan abolisi menggunakan memperhatikan pertimbangan DPR. 

Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan kedua-duanya memegang jabatan selama lima tahun serta sesudahnya bisa dipilih pulang dalam jabatan yg sama hanya buat satu kali masa jabatan.   apabila Presidan mangkat , berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti wapres hingga habis waktunya.  Sebagaimana demikian, Presiden Soeharto diganti Wakil Presiden Habibie dalam tanggal 21 Mei 1998.   Presiden jua dibantu oleh para Menteri.  Presiden berwewenang mengangkat serta memberhentikan semua Menteri tersebut. 

Presiden dan wapres baru diangkat dalam Sidang Umum MPR Tahun 1999.  Presiden artinya K.H. Abdurrahman Wahid serta wapres adalah Megawati Soekarnoputri.   Presiden artinya pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan wapres merupakan pemimpin Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.  Keanggotaan para Menteri atau Kabinet baru diumumkan sang Presiden pada tanggal 26 Oktober tahun 1999. Para Menteri atau Kabinet tadi tercantum anggota anggota PKB, PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Pembangunan Persatuan (PPP).  Para Menteri atau Kabinet tadi pula termasuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).   

DPR adalah lembaga tinggi negara.   DPR memegang kekuasaan membentuk Undang Undang serta akan melaksanaan kekuasaan itu menggunakan Presiden secara tadi.   Anggota DPR berhak mengajukan usul RUU.   Selanjutnya, DPR memiliki tugas dan kewenangan terhadap hal keuangan, interaksi internasional serta aspirasi warga .   Dalam aplikasi tugas serta kewenangan tersebut DPR berhak terhadap pejabat pemerintah serta forum pemerintahan lain.   Susunan DPR ditetapkan UU No.4/1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR serta DPRD berlandaskan Pasal  19 Ayat (1) UUD 1945.  DPR terdiri atas 462 anggota Partai Politik (Parpol) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) dan 38 anggota ABRI.   

Sebagaimana tersebut, forum lembaga pemerintah pada daerah artinya Gubernur, Bupati serta Walikota daerah dan DPRD I serta DPRD II.    DPRD I dan DPRD II menciptakan perda menggunakan persetujuan masing masing pejabat pemerintah pada daerah.   DPRD I serta DPRD II berhak mengajukan Rancangan perda.   Selanjutnya, DPRD I dan DPRD II berkuasa terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan (wetmatigheid)  serta Pemilihan Pejabat Pemerintah di Daerah dan Presiden.   Akhirnya, DPRD I serta DPRD II bertugas dan berwenang terhadap hal keuangan,  hal internasional beserta menggunakan Pemerintah Negara,  dan aspirasi warga . 

Susunan DPRD I dari Parpol output Pemilu dan anggota ABRI yang diangkat.   Jumlah Anggota DPRD I ditetapkan sekurang-kurangnya 45 orang serta sebanyak-poly 100 orang termasuk 10% anggota ABRI.   Susunan DPRD II pula menurut Parpol dan ABRI secara dianggap.  Jumlah Anggota DPRD II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang termasuk 10% anggota ABRI. 

Pemilihan Umum baru dilaksanakan dalam tanggal 7 Juni Tahun 1999 berlandaskan UU No.dua/1999 Tentang Parpol yuncto Undang Undang No.tiga/1999 Tentang Pemilu.  Parpol output Pemilu dalam DPR, DPRD I dan DPRD II termasuk antara lain PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP dan PAN.

1.dua  Parpol dan ABRI menjadi Lembaga Dasar Pemerintahan di Indonesia
Dengan susunan forum lembaga pemerintahan tadi, Parpol serta ABRI menjadi forum dasar pemerintahan pada Indonesia.  Anggota Parpol hasil Pemilu serta anggota ABRI yang diangkat menjadi Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II.  Anggota DPRD I serta DPRD II memlihi masing masing pejabat pemerintah daerah.  Anggota DPRD I dan Anggota DPRD II jua memilihi utusan daerah yang menjadi anggota MPR.  Anggota DPR sebagai anggota MPR.  Anggota DPR jua memilihi utusan golongan yg menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.  MPR memilihi Presiden.  

Sebagaimana demikian, susunan atau keanggotaan setiap lembaga pemerintahan tadi adalah, menurut atau ditentukan keanggotaan Parpol serta ABRI.  Oleh sebabnya, tiap tiap ketentuan lembaga pemerintah tersebut baik peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain ditetapkan anggota Parpol dan ABRI bersandar kebijakan (beleid) Parpol serta ABRI.  Maka, kebijakan Parpol dan ABRI sebagai kebijakan forum dasar pemerintahan menjadi pedoman penetapan pemerintah Indonesia pada masa kini dan masa mendatang.

1.3  Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia
Tata urutan peraturan perundangan lembaga pemerintahan pada Indonesia dari kaidah negara hukum (Rechstaat).    Unsur primer kaidah tadi merupakan setiap peraturan perundangan harus berdasarkan serta bersumber pada peraturan perundangan yg lebih tinggi.   Tata urutan peraturan perundangan diatur dengan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Republik Indonesia No.xx/MPRS/1966.   Bentuk peraturan perundangan ditetapkan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya misalnya Peraturan Menteri, Instruksi Menteri serta lain lainnya.   

UUD 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi.  Oleh sebabnya, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dan asal bagi seluruh peraturan perundangan bawahan pada negara.   Undang-Undang Dasar 1945 dirancang saat Indonesi diduduki Pemerintah Militer Jepang dan dimuntahkan sehari sehabis Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia lepas 17 Agustus tahun 1945.   UUD 1945 diganti Konstitusi Republik Indonesia Serikat  (RIS) tanggal 31 Januari tahun 1950 yang kemudian diganti Undang Undang Dasar Sementara  (UUDS) Republik Indonesia dalam lepas 15 Agustus tahun 1950.  UUD 1945 berlaku lagi menggunakan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal lima Juli 1959.  Dekrit Presiden itu bertentangan menggunakan prosedur perubahan pada UUDS 1950,  meskipun dikatakan Dekrit Presiden tersebut berlandaskan aturan darurat negara (Staatsnoodsrecht).   

Dalam rapikan urutan peraturan perundangan pada bawah UUD 1945, TAP MPR melaksanakan ketentuan UUD 1945 bersangkutan terutama ketentuan terhadap GBHN.  Undang Undang  melaksanakan ketentuan UUD 1945 atau TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang GBHN pada bidang legislatif.  Peraturan Pemerintah melaksanakan Undang Undang.  Keputusan Presiden  melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 bersangkutan, TAP MPR mengenai GBHN di bidang eksekutif dan / atau Peraturan Pemerintah tadi.  Akhirnya, peraturan peraturan aplikasi lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri serta lain lainnya bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi. 

2.  Pengakuan Kaidah Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita serta Pengakuan Hak Hak Asasi Wanita pada Hukum Negara

2.1  Hubungan Antara Hukum Internasional serta Hukum Negara di Indonesia
Ada kemungkinan seorang perempuan dapat mencari penghapusan atau proteksi tersebut melalui keberlakuan CEDAW secara disahkan UU No.7/1984.  Hubungan antara aturan internasional serta aturan nasional menurut ajaran incorporasi maupun ajaran transformasi.  Ajaran incorporasi menyatakan perjanjian internasional dan / atau kebiasaan internasional eksklusif berlaku pada aturan nasional.  Dengan perkataan lain, hak, kewajiban serta ketentuan hukum internasional berlaku, mengikat serta bisa ditegakkan dalam aturan nasional.  Ajaran incorporasi dilaksanakan di Amerika Serikat terhadap perjanjian internasional serta norma internasional serta dilaksanakan di Inggris hanya terhadap norma internasional.    

Bagaimanapun, ajaran transformasi berbunyi perjanjian internasional dan / atau kebiasaan internasional tidak berlaku pada hukum nasional secara tadi kecuali melalui perundang-undangan.  Ajaran transformasi dilaksanakan di  Inggris, Perancis dan Australia terhadap perjanjian internasional dan di Australia terhadap kebiasaan internasional. 

Di negara kita, tidak kentara kalau ajaran transformasi atau ajaran incorporasi dilaksanakan.  Hubungan antara aturan internasional serta hukum nasional nir ditetapkan secara tersurat dengan UUD 1945.   Namun demikian, rapikan cara pengesahan perjanjian internasional yang digariskan Pasal 11 UUD 1945 beserta peraturan perundangan pelaksananya memuat kemungkinan Indonesia melaksanakan ajaran "transformasi" dan tidak melaksanakan ajaran "incorporasi".  Dengan perkataan lain, terdapat kemungkinan perjanjian internasional nir berlaku di Indonesia.

Pasal 11 UUD 1945 berbunyi, `Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian serta perjanjian menggunakan negara lain'.  Pasal itu memang nir kentara.  Pengertian `perjanjian menggunakan negara lain' nir dijelaskan.  Perjanjian itu dapat berupa kesepakatan , traktat atau cuma persetejuan internasional.  Bentuk `persetujuan' DPR juga nir dijelaskan.  Persetujuan itu dapat diucapkan dalam bentuk UU atau menggunakan ketetapan yg bentuk lain.  Selanjutnya, Pasal 11 UUD 1945 nir relatif luas.  Pemerintah Indonesia hanya dapat membuat perjanjian menggunakan negara lain serta tidak boleh membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional. 

Masalah Pasal 11 tersebut diselesaikan dengan Surat Presiden No.2826/HK/60 Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Pembuatan Perjanjian Dengan Negara Lain.  Surat Presiden itu berpendapat bahwa `perjanjian' sebagaimana diklaim dalam Pasal 11 UUD 1945 tidak berarti segala jenis perjanjian internasional.  Melainkan, `perjanjian' itu hanya berupa perjanjian internasional terpenting.  Perjanjian internasional terpenting merupakan perjanjian berbentuk traktak yg menyangkut dilema seperti soal soal politik, perubahan daerah negara, ekonomi serta sebagaimana.   

Oleh sebabnya, Surat Presiden No.2826/HK/60 menyatakan hanya perjanjian internasional terpenting secara tadi akan diajukan dalam DPR buat persetujuannya.  Perjanjian internasional lain akan disahkan Presiden sendiri serta disampaikan dalam DPR hanya buat diketahui.   Surat Presiden itu pula mengajukan pengertian bahwa persetujuan DPR tidak perlu diucapkan pada bentuk UU melainkan bisa diucapkan menggunakan ketetapan yg bentuk lain. 

CEDAW disahkan menggunakan UU No.7/1984 waktu Surat Presiden tadi berlaku.  Pasal 1 UU tadi menyatakan Pengesahan CEDAW.  Selanjutnya, Lampiran UU tersebut memuat isi CEDAW. UU No.7/1984 tidak menyatakan hak, kewajiban dan ketentuan lain diucapkan dalam CEDAW berlaku secara pribadi atau sesuai menggunakan ajaran "incorporasi" tadi.  Melainkan, secara sinkron menggunakan ajaran "transformasi", UU tadi menyiratkan ketentuan CEDAW nir berlaku kecuali sepanjang peraturan pelaksana UU tersebut akan melindungi ketentuan CEDAW. 

Surat Presiden tadi baru diganti dengan UU No.4/1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR serta DPRD.  Pasal 36 Ayat (1) UU tadi memutuskan, `Perjanjian perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan hajat hayati orang poly bangsa dan negara baik di bidang politik, keamanan, sosial budaya, ekonomi juga keuangan yg dilakukan Pemerintah memerlukan persetujuan DPR sinkron dengan perundang-undangan yg berlaku'.   Pasal 36 Ayat (1) UU tadi nir mengganggu pelaksanaan ajaran "transformasi".  Bahkan, UU yg dimuntahkan pada bawah Pasal tersebut mengesahkan perjanjian internasional secara sama dengan UU No.7/1984. 

Bagaimanapun, ada kemungkinan pelaksanaan ajaran "transformasi" memang diganggu di bidang perjanjian international tentang HAM.  Pasal 36 Ayat (1) UU No.4/1999 baru ditambah dengan UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  Pasal 7 Ayat (dua) UU No.39/1999 menyatakan `Ketentuan aturan internasional yang sudah diterima negara Republik Indonesia yg menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional'.  Maksudnya nir jelas serta tidak ditegaskan lebih lanjut dengan Penjelesan Atas UU No.39/1999.. 

Ada kemungkinan maksud Pasal 7 Ayat (2) berupa ketentuan hukum internasional mengenai HAM sebagai aturan nasional hanya sepanjang ketentuan hukum tersebut menguasakan peraturan pelaksana, secara sinkron menggunakan Pasal 11 UUD 1945 dan Pasal 36 Ayat (1) UU No.4/1999 tadi.  apabila adalah itu, ajaran transformasi masih dilaksanakan terhadap perjanjian internasional tentang HAM.

Namun demikian, ada kemungkinan lain Pasal 7 Ayat (dua) berarti bahwa ajaran incorporasi akan dilaksanakan terhadap perjanjian internasional dan kebiasaan internasional tentang HAM.  Jika maksudnya itu, UDHR serta Konvensi tentang HAM pribadi berlaku di negara kita serta CEDAW memang bisa ditegakkan oleh wanita bersangkutan.  Ada kesulitan dengan pengertian ini.  Dalam UU No.39/1999 maupun peraturan perundangan lain, jalan pembuatan aturan terhadap ketentuan hukum internasional tersebut tidak jelas.  Pengadilan bersangkutan maupun Hukum Acaranya tidak disebut.  Jadi, meskipun kemungkinan dikatakan UU No.39/1999, sulit disimpulkan bahwa CEDAW berlaku secara pribadi pada Indonesia.  

2.dua  UUD 1945
Seorang perempuan sanggup mendapat beberapa pasal pada UUD 1945 yang mengakui penghapusan diskriminasi serta melindungi hak perempuan secara bisa diperbaiki.  Bab X hingga dengan Bab XIV Undang-Undang Dasar 1945 mengandung hak serta kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI).  

UUD 1945 melindungi persamaan antara pria dan wanita secara sinkron dengan Pasal dua buah b yuncto Pasal 15 CEDAW.  Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan `Segala masyarakat negara Indonesia bersamaan kedudukannya pada dalam Hukum serta Pemerintahan serta harus menjunjung hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak terdapat kecualinya'.  Pasal ini menjamin persamaan antara pria, wanita dan kaum lain di muka aturan serta pada dalam segala peraturan perundangan.   Secara implisit, Pasal 27 Ayat (1) mengakui kaidah penghapusan subordinat terhadap perempuan .  Jadi, peraturan perundangan yang bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pasal tersebut.  

Bagaimanapun, Pasal 27 Ayat (1) pula menetapkan kewajiban WNI mengenai penjunjungan aturan dan pemerintahan di Indonesia.  Keberadaan kewajiban berdasarkan kaidah kolektifisme.  Yaitu, hak hak asasi seseorang ditambah dengan kewajiban terhadap warga karena kepentingan seorang dilindungi seleras dengan kepentingan rakyat.  Kaidah kolektifisme itu diucapkan dalam Rancangan UUD 1945 oleh Ir. Soekarno  serta diakui negara berkembang secara generik. 

UUD 1945 juga mengakui HAM menurut persamaan antara laki-laki dan wanita.  Pasal 27 Ayat (2) menaruh hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan buat segala WNI secara sesuai dengan Pasal 11 CEDAW.   Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui kemerdekaan sipil serta politik secara sinkron dengan Pasal tiga CEDAW.  Pasal 28 tersebut menyatakan `Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluaskan pikiran dengan verbal serta tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan Undang Undang'.  

Bagaimanapun, Pasal 28 dapat disempurnakan.  Pertama, Pasal 28 dikukuhkan apabila kemerdekaan tadi menjadi hak pribadi, yaitu: hak berserikat, hak berkumpul serta hak mengeluarkan pikiran.  Kedua,  Pasal 28 juga dikukuhkan bila proteksi kemerdekaan tersebut diluaskan.  Pasal 28 menyatakan kemerdekaan tadi akan `ditetapkan dengan Undang Undang'.  Dengan perkataan lain, kemerdekaan tersebut dapat dilindungi atau dilanggar menggunakan UU.   Pasal 28 diperbaiki jika kemerdekaan tidak boleh dilanggar atau dikurangi secara tadi.

Dahulu, proteksi yg lebih luas diberikan dengan Konstitusi RIS 1950 serta UUDS 1950.  Pasal 19 Konstitusi RIS 1950 yuncto Pasal 19 UUDS 1950 yg hampir sama menyatakan, `Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai serta menegeluarkan pendapat'.  Selanjutnya, Pasal 20 Konstitusi RIS 1950 dan Pasal 20 UUDS 1950 tersebut berbunyi, `Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui serta diatur menggunakan Undang Undang'.  

Akhirnya, Pasal 32 Konstitusi RIS 1950 sebagaimana diubah dengan Pasal 33 UUDS 1950 tetapkan, `Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebabasan yang diterangkan dalam bagian ini hanya bisa dibatasi menggunakan peraturan-peraturan Undang-undang semata-mata buat mengklaim pengakuan dan penghormatan yg tidak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan orang lain serta untuk memenuhi kondisi syarat yg adil buat ketentraman, kesusilaan dan sejahteraan dalam suatu warga yg demokratis'.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 melindungi kemerdekaan kepercayaan dan juga sesuai menggunakan Pasal 3 CEDAW.  Pasal 29 Ayat (dua) berbunyi `Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk buat memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat dari agamanya dan kepercayaannya itu'.   Selain itu, Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap rakyat negara berhak menerima pedagogi secara sinkron dengan Pasal 10 CEDAW. 

Ketentuan UUD 1945 perlu ditambah menggunakan hak dan kemerdekaan yang lain.  Menurut Prof. Dr. Muchsan, SH, UUD 1945 bisa tercantum proteksi hak administratif, hak pertisi, hak perekonomian dan hak mendirikan organisiasi amal dan sosial secara sesuai dengan ketentuan CEDAW. 

2.3  Pancasila
Seorang perempuan pula bisa menerima pengakuan penghapusan serta perlindungan tadi dalam Pancasila secara kolektif, tanpa rinci dan belum disesuaikan dengan Era Reformasi.  Pancasila adalah 5 sila: pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; ke 2, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab; ketiga, Persatuan Indonesia; keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan dan kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  

Sila yang paling krusial terhadap perlindungan perempuan secara tersebut merupakan sila "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab".  Maksudnya, setiap insan adalah ciptaan Tuhan yg berbudi dan memiliki cipta, rasa serta karsa.  Untuk melakukan menggunakan potensi itu, segala manusia mempunyai hak dan kewajiban asasinya.  Hak dan kewajiban tersebut menurut persamaan, yaitu nir dibedakan menurut jenis kelamin, kedudukan sosial, rona kulit serta sebagainya.   

Sila "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" nir memperinci haknya dan kewajibannya, terutama terhadap CEDAW.  Selanjutnya, interaksi antara hak dan kewajiban dalam Pancasila nir jelas.  Prof. Darji Darmodiharjo, SH, beropini bahwa kewajiban mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak tadi.  Oleh sebabnya, kewajiban wajib dipenuhi sebelum hak dapat dinikmatkan.   Pendapat ini mengandung kaidah kolektifisme tersebut serta pula menjadi disparitas pendapat mengenai HAM antara Indonesia dan negara barat. 

Bagaimanapun jua, isi Pancasila saat Era Reformasi memang nir konfiden.  Pancasila dirumuskan pada masa penjajahan Angkatan Perang Jepang tahun 1945.  Pancasila dicantumkan  pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Mukadimah Konstitusi RIS 1950 dan Mukadimah UUDS RI 1950.   Pada masa Orde Lama, Pancasila memiliki kedudukan yang penting disamping ideologi serta asas lain Presiden Soekarno.   

Pada masa Orde Baru, Pancasila melalui TAP MPRS No.xx/MPR/1966 menjadi `Sumber menurut segala sumber aturan'.  Sebagaimana demikian, Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan meliputi `Pandangan hayati, pencerahan dan cita cita aturan serta cita cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari Bangsa Indonesia...'.   Dengan TAP MPR No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) isi Pancasila ditegaskan secara lanjut.  

Namun demikian, TAP MPR No.ii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 baru dicabut menggunakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xviiI/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998.   Konsiderans menimbang b TAP MPR No.xviiI/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 menyebutkan TAP MPR No.ii/MPR/1978 `nir sinkron menggunakan perkembangan kehidupan bernegara'.  Pasal 1 TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xviiI/MPR/1998 menegaskan Pancasila masih berfungsi menjadi `dasar negara'.  Bagaimanapun, Pancasila `wajib dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara'.  

Dengan perkataan lain, isi Pancasila perlu diperbaharui.  Namun, TAP ini tidak mengajukan pembaharuan isi Pancasila menjadi pengganti TAP MPR No.ii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978.  Oleh sebabnya, meskipun telah kentara Pancasila masih dasar Negara Indonesia, isinya pada Era Reformasi belum ditetapkan.

2.4  Perundang-undangan
Seorang perempuan bisa mencari pengakuan kaidah penghapusan diskriminasi serta hak perempuan yang lengkap pada TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU No.39/1999.   TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 mengakui dan melindungi segala HAM dari persamaan antara pria dan wanita secara sesuai dengan Pasal tiga CEDAW.  TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut adalah Pembukaan, Batang Tubuh dan Lampiran.  Lampirannya berupa "Pandangan Dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia" dan "Piagam Hak Asasi Manusia".

Pasal 1 hingga dengan Pasal 6 Piagam HAM tersebut menaruh hak hak individu terhadap hidup, famili dan perkembangan diri.  Pasal 7 hingga menggunakan Pasal 12 membentuk hak keadilan di bidang aturan.  Pasal 13 hingga dengan Pasal 19 menggariskan hak kemerdekaan di bidang politik serta sosial.  Pasal 20 yuncto Pasal 21 memutuskan hak atas kebebasan liputan.  Pasal 22 sampai menggunakan Pasal 26 memberikan hak keamanan.  Pasal 33 membangun hak kesejahteraan.  

Setiap Pasal tersebut menyatakan hak hak asasinya diberikan dalam `setiap orang'.  Selanjutnya, Pasal 38 menyatakan, `Setiap orang berhak bebas menurut serta mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yg bersifat diskriminatif'.  Akhirnya, Pasal 39 berbunyi, `Dalam pemenuhan hak asasi insan, laki laki serta wanita berhak menerima perlakuan dan proteksi yang sama'.   Ketentuan tadi sesuai dengan Pasal dua butir b, Pasal 7, Pasal 12 serta Pasal 15 CEDAW.

TAP tadi menetapkan hak asasinya akan dilindungi dan dilaksanakan forum pemerintahan Indonesia.  Pasal 1 Batang Tubuh TAP tadi `menugaskan pada Lembaga-lembaga Tinggi Negara serta seluruh Aparatur Pemerintah buat menghormati, menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman tentang hak asasi manusia kepada seluruh rakyat'.  Dengan tujuan ini, Presiden serta DPR akan mengesahkan kesepakatan internasional terhadap HAM.   Selanjutnya, HAM akan ditetapkan menggunakan Perundang-undangan.   Akhirnya, pertanggung-jawaban Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Kom Nas HAM) yang dalam masa itu ditetapkan dengan Kep Pres No.50/1993 akan ditambah menggunakan Undang Undang.  

TAP tersebut pula menyelenggarakan ruang lingkup restriksi terhadap HAM.  Pasal 36 Piagam HAM TAP itu berbunyi, `setiap orang harus tunduk pada restriksi yg ditetapkan oleh Undang Undang dengan maksud semata-mata buat menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain, dan buat memnuhi tuntuan yg adil sinkron menggunakan pertimbaganan moral, keamanan dan ketertiban generik dalam suatu masyarakat demokratis'.  Namun demikian, Pasal 44 memutuskan ada beberapa HAM yg bersifat nir dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).  

TAP No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 mengakui kewajiban dasar insan.  Pasal tiga menegaskan HAM akan dilaksanakan, `melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran serta tanggung jawabnya menjadi masyarakat negara pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara'.  Selanjutnya, hak hak asasi tadi ditambah dengan kewajiban.  Pasal 35 yang berlandaskan Pasal 30 UUD 1945 tetapkan `setiap orang harus ikut serta pada upaya pembelaan  negara'.  Kewajiban tersebut didasarkan kaidah "kolektifisme" sebagaimana UUD 1945 beserta Pancasila.

TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 baru dilaksanakan dengan UU No.39/1999.  UU tadi memperinci ketentuan TAP itu pada bidang Hak buat Hidup,  Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan,  Hak Mengembangkan Diri,  Hak Atas Kebebasan Pribadi,  Hak Atas Rasa Aman  serta Hak Atas Kesejahteraan.  

Selanjutnya, UU No.39/1999 mengandung hak hak asasi insan berdasarkan ketentuan UDHR serta ICCPR  pada bidang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan,  Hak Memperoleh Keadilan,  Hak Atas Kebebasan Pribadi,  Hak Atas Rasa Aman,  Hak atas Kesejahteraan  serta Hak Turut Serta dalam Pemerintahan.   

UU No.39/1999 juga memuat hak anak serta hak perempuan dari Konvensi Tentang Hak Hak Asasi Anak (Convention on the Rights of the Child) beserta CEDAW.   Bagian Kesembilan UU tadi menyangkut Hak Wanita.  Pasal 45 menetapakan hak perempuan mempunyai kedudukan sebagai hak asasi manusia secara sinkron menggunakan Pasal tiga CEDAW.  Pasal 46 UU No.39/1999 berbunyi, `Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif serta sistem pengankatan pada bidan geksekutif, yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang dipengaruhi'.  Pasal 46 tadi sesuai menggunakan Pasal 7 yo. Pasal 8 CEDAW.   

Pasal 47 UU No.39/1999 melindungi hak perempuan terhadap kewarganegaraan serta menyatakan kewarganegaraan perempuan tidak akan ditetapkan secara otomatis dari kewarganegaraan suaminya.  Pasal 47 tersebut dari Pasal 9 CEDAW.  Pasal 48 UU No.39/1999 menentukan perempuan berhak pendidikan serta pengajaran di semua jenis, jenjang serta jalur pendidikan pula sinkron menggunakan persyaratan yg telah dipengaruhi.  Pasal 48 bersandarkan Pasal 10 CEDAW.  

Pasal 49 menyatakan hak wanita pada bidang pekerjaan secara sesuai menggunakan Pasal 11 CEDAW.  Pasal 49 Ayat (1) berbunyi `wanita berhak buat menentukan, dipilih, diangkat pada pejerjaan, jabatan dan profesi sinkron menggunakan persyaratan dan peraturan perundang-undangan'.  Pasal 49 Ayat (2) serta Ayat (tiga) mengandung ketentuan terhadap fungsi reproduksi dan pekerjaan.  

Pasal 50 yuncto Pasal 51 mengandung hak perempuan pada perkawinan menurut Pasal 16 CEDAW.  Pasal 50 menetapakan, `Wanita yg telah dewasa dan atau telah menikah berhak buat melakukan perbuatan aturan sendiri, kecuali ditentukan lain sang hukum agamanya'.  Pasal 51 Ayat (1) memilih, `Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yg sama dengan suaminya atas seluruh hal yg berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, interaksi dengan anak-anaknya serta pengelolaan harta bersama'.  

Selanjutnya, Pasal 51 Ayat (2) menyatakan, `Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak serta tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas seluruh hal yg berkenaan menggunakan anak-anakynya, menggunakan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak'.  

Akhirnya, Pasal 51 Ayat (3) tetapkan, `Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yg sama menggunakan mantan suaminya atas seluruh hal yang berkenaan menggunakan harta bersama tanpa mengurangi hak anak sesuai menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No.39/1999 melaksanakan ketentuan TAP No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 terhadap Kewajiban Dasar Manusia.   Selain itu, UU No.39/1999 tetapkan interaksi antara hak asasi serta kewajiban dasar insan tadi.  Pasal 1 butir dua UU No.39/1999 menyatakan, `Kewajiban dasar manusia adalah separangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terealisasi serta tegaknya hak asasi manusia'.

UU No.39/1999 melaksanakan ketentuan TAP tadi tentang Kewajiban serta Tanggung Jawab Pemerintah.  UU tadi pula mengandung aturan khusus mengenai restriksi dan embargo HAM.  Pasal 73 UU No.39/1999 menggariskan restriksi sebagaimana diklaim pada Pasal 36 TAP tersebut.  Tetapi demikian, Pasal 73 diikuti Pasal 74 UU yg menyatakan, `Tidak satu ketentuanpun dalam Undang Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, Mengganggu atau menghapuskan hak asasi insan atau kebebasan dasar yang diatur pada Undang Undang ini'.  

3.  Penegakan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita serta Perlindungan Hak Hak Asasi Wanita

3.1  Penegakan pada Lingkungan Peradilan Umum
Seorang perempuan sanggup mencari penegakan perundang-undangan mengenai HAM melalui hak menguji (toetsingsrecht atau judicial review) yang bisa diperbaiki.  Di Indonesia, hak tadi adalah kewenangan menguji peraturan perundangan yg lebih rendah dari Undang Undang terhadap peraturan perundangan yg berfungsi sebagai sumbernya.  Hak menguji dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Umum.  

Hak menguji tersebut nir diberikan dengan UUD 1945.  Bab IX UUD 1945 menyangkut kekuasaan kehakiman.  Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, `Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman dari Undang Undang'.  Pasal 24 Ayat (dua) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, `Susunan serta kekuasaan Badan Badan kehakiman itu diatur dengan Undang Undang'. 

Melainkan, hak menguji diberikan pada Mahkamah Agung dengan UU No.14/1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.   Pasal 26 Ayat (1) UU tadi memutuskan, `Mahkamah Agung berwenang buat menyatakan tidak sah semua peraturan perundangan menurut taraf yang lebih rendah berdasarkan Undang Undang atas alasan bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi'.  

Ruang lingkup hak menguji secara ditetapkan menggunakan Pasal 26 Ayat (1) tersebut dapat dipahami   dengan Penjelesan UU No.14/1970 juga Tata Urutan Peraturan Perundangan pada Indonesia.  Menurut Penjelesan tadi,  Pasal 26 (1) berarti bawah Mahkamah Agung nir boleh antara lain menguji Undang Undang dan peraturan pelaksananya terhadap UUD 1945.  Penjelesan UU No.14/1970 menegaskan hak menguji hingga taraf tersebut hanya bisa diberikan oleh MPR menjadi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.  

Selanjutnya, Tata Urutan Peraturan Perundangan di Indonesia tersebut menyatakan bahwa setiap peraturan perundangan berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundangan yang `lebih tinggi’.   Dalam rangka itu, Pasal 26 Ayat (1) nir berarti bahwa Mahkamah Agung boleh menguji sesuatu peraturan perundangan yang lebih rendah menurut Undang Undang terhadap segala peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.  Melainkan, Pasal 26 Ayat (1) berarti bahwa Mahkamah Agung hanya boleh menguji sesuatu peraturan perundangan tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi serta berfungsi sebagai sumbernya.  

Jadi, hak menguji dapat dilakukan sebagai berikut.  Pertama, Undang Undang dan peraturan pelaksananya nir boleh diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat.  Kedua, Peraturan Pemerintah dapat diuji terhadap Undang Undang yg berfungsi sebagai sumbernya.  Tetapi demikian, Peraturan Pemerintah tadi nir boleh diuji terhadap peraturan perundangan lain.  

Ketiga, Keputusan Presiden dapat diuji terhadap Ketentuan UUD 1945, TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang GBHN di bidang Eksekutif dan Peraturan Pemerintah yg berfungsi sebagai sumbernya.  Bagaimanapun, Keputusan Presiden tidak boleh diuji terhadap peraturan perundangan lain.  

Keempat, peraturan pelaksana lain seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri bisa diuji terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan atau yg berfungsi menjadi sumbernya.  Sebagimana tersebut, peraturan Pelaksana tersebut nir boleh diuji terhadap peraturan perundangan lain.  

Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang No. 14 Th.1970 diikuti menggunakan Pasal 26 Ayat (dua) yg berbunyi, `Putusan mengenai pernyataan nir sahnya peraturan perundang-undangan tadi dapat diambil berhubung inspeksi dalam taraf kasasi.  Pencabutan dari peraturan perundangan yg dinyatakan tidak absah tadi dilakukan sang instansi yang bersangkutan'.  

Prof. Dr. Soehino berpendapat bahwa pencabutan itu harus dilaksanakan oleh instansi tersebut, menurut perkataan Penjelesan UU No.14/1970.   Namun demikian, Samsul Wahidin, SH beropini bahwa pencabutan itu nir harus dilaksanakan.  Menurut beliau, instansi  bersangkutan bisa melanggar Putusan Mahkamah Agung terhadap peraturan perundangannya.  Oleh sebabnya, Pasal 26 Ayat (2) UU No.14/1970 perlu diubah agar pencabutan tadi  sebagai kewajiban instansi bersangkutan. 

Pasal 26 UU No.14/1970 ditambah dengan Pasal 11 Ayat (4) TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 Tentang Kedudukan serta Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara yang sudah dilaksanakan menggunakan  Pasal 31 UU No.14/1985 Tentang Mahkamah Agung.  TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat dan UU No.14/1985 tersebut merumuskan hak menguji secara tepat sama ketentuan UU No.14/1970.  

UU No.14/1970 bersama TAP MPR Nomor III/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 dan UU No.14/1985 ditambah lagi menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1/1993.  PERMA No.1/1993 bersumber dalam Pasal 79 UU No.14/1985 yg menyatakan Mahkamah Agung berhak mengatur aturan program terhadap kekuasaan kehakiman yg diberikan dengan Undang Undang itu.   Sesuai dengan Pasal 79 UU No.14/1985, PERMA tadi menetapkan aturan acara terhadap hak menguji Mahkamah Agung.  

Bagaimanapun, PERMA No.1/1993 jua mengganti hak menguji dalam lingkungan peradilan generik.  Pasal 26 Ayat (2) UU No.14/1970 bersama Pasal 31 Ayat (3) UU No.14/1985 tersebut memutuskan hak menguji Mahkamah Agung hanya bisa dilakukan dalam tingkat kasasi.  Bagaimanapun, Pasal 1 Ayat (1) yuncto Pasal 2 Ayat (1) PERMA No.1/1993 menentukan somasi mengenai hak menguji juga bisa diajukan eksklusif kepada Mahkamah Agung. 

Selanjutnya, PERMA No.1/1993 tetapkan hak menguji dapat dilakukan sang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam kasus perdata dan pidana atau perkara Tata Usaha Negara (TUN).   Tetapi demikian, Pengadilan Negeri tadi nir boleh menyatakan perundang-undangan nir absah sebagaimana Mahkamah Agung.  Melainkan, Pasal 3 Ayat (1) PERMA No.1/1993 memutuskan Pengadilan Negeri hanya bisa menyatakan perundang-undangan yg digugat `nir mempunyai hukum dan tidak mengingat pihak pihak yang berpekara'.  Dengan perubahan hak menguji tadi, PERMA Nomor 1 Tahun 1993 mungkin bertentangan menggunakan sumbernya, yakni Pasal 79 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985. 

Dalam rangka hak menguji ditegaskan, penegakan perundang-undangan terhadap HAM dapat dikukuhkan.  Pada masa kini , seseorang perempuan tidak boleh mencari pengujian Undang Undang dan peraturan pelaksananya terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai HAM atau TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998.  

Selanjutnya, seorang perempuan hanya sanggup mencari pengujian sesuatu peraturan perundangan yang lebih rendah dari Undang Undang terhadap Ketentuan UUD 1945 mengenai HAM, TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xvii/MPR/1998, UU No.39/1999 jika peraturan perundangan tersebut bersumber dalam Ketentuan UUD 1945 tentang HAM, TAP MPR No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998, UU No.39/1999.  Seorang perempuan tadi nir boleh mencari pengujian peraturan perundangan lain yang nir bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR No.xvii/MPR/1998, UU No.39/1999 (yaitu secara umum dikuasai peraturan perundangan di Indonesia) baik jika diskriminasi dilakukan serta haknya dilanggar atau nir.  Oleh sebabnya, penegakan perundang-undangan tentang HAM juga penghapusan diskriminasi serta proteksi hak wanita perlu dikukuhkan menggunakan hak menguji  yang lebih luas. 

3.2  Penegakan pada Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Seorang wanita mampu mencari penegakan perundang-undangan mengenai HAM melalui hak menguji di lingkungan TUN yg jua dapat dikukuhkan.  Hak menguji Pengadilan TUN (Verwaltungs Gericht) ditetapkan menggunakan UU No.lima/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan pelaksananya.   

Urusan dasar hak menguji Pengadilan TUN merupakan Keputusan TUN (Beschikking).  Pengertian Keputusan TUN diajukan menggunakan Pasal 1 yuncto Pasal dua UU No.5/1986.  Pasal 1 tetapkan `Putusan Tata Usaha Negara merupakan suatu penetapan tertulis yang dimuntahkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yg bersifat konkret, individual dan final, yg menimbulkan dampak aturan bagi sesorang atau badan aturan perkata'.  

Sekalipun, Pasal dua dan Penjelesan Atas UU No.5/1986 menentukan Keputusan TUN yg dapat diuji dari Undang Undang itu tidak termasuk yang berikut: a. Keputusan TUN yang `merupakan perbuatan aturan perdata', umpamanya keputusan yang menyangkut kasus jual beli dilakukan antara instansi pemerintah serta perseorangan; 

b. Keputusan TUN yang `adalah pengaturan yang bersifat generik', yaitu ketentuan badan atau pejabat TUN yg berlaku pada setiap orang; 

c. Keputusan TUN yg `masih memerlukan persetujuan', yaitu keputusan yg buat bisa berlaku masih memerlukan persetujuan instansi pemerintah lain; 

d. Keputusan TUN yang dikeluarkan dari peraturan perundang-undangan yg menyangkut aturan pidana; 

e. Keputusan TUN yg `dikeluarkan atas dasar output inspeksi badan peradilan'; 

f. Keputusan TUN mengenai rapikan bisnis ABRI; 

g. Keputusan TUN Panitia Pemilihan mengenai hasil pemilihan umum. 

Ruang lingkup hak menguji Pengadilan TUN ditetapkan dengan Pasal 53 Ayat (1) UU No.5/1986.  Pasal 53 Ayat (1) tadi menyatakan `Seseorang atau badan aturan perdata yg merasa kepentingannya dirugikan sang suatu Keputusan Tata Usaha Negara bisa mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yg berwenang yg berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan / batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi serta atau direhabilitasi.'  

Pasal 53 Ayat (dua) UU No.lima/1986 mengandung alasan alasan yang dapat dipakai pada somasi tersebut.  Pasal 53 Ayat (2) alfabet a menetapkan alasan alasan tadi tercantum Keputusan TUN digugat lantaran `bertentangan menggunakan peraturan perundang-undangan yg berlaku'.  

Penjelesan Atas UU No.lima/ 1986 menegaskan Pasal 53 Ayat (dua) huruf a berupa 3 bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan.  Pertama, pelanggaran yang bersifat prosedural / formal, umpamanya bila Keputusan TUN dikeluarkan tanpa aplikasi kewajiban membela pihak bersangkutan.  Kedua, pelanggaran bersifat materiil / substansial.  Ketiga, pelanggaran peraturan dasar Keputusan TUN atau, dengan perkataan lain, Keputusan TUN dikeluarkan sang Badan atau Pejabat TUN yang tidak berkuasa.

Secara tersurat, Pasal 53 UU No.5/1986 membedakan hak menguji Keputusan TUN terhadap perundang-undangan secara generik dan hak menguji Keputusan TUN terhadap perundang-undangan yang berfungsi sebagai sumber Keputusan TUN tadi.  Maka, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan TUN berhak menguji Keputusan TUN terhadap segala peraturan perundang-undangan baik yang berfungsi sebagai asal Keputusan TUN itu atau nir.   

Namun demikian, beberapa pertimbangan Pengadilan TUN beropini lain.  Pertimbangan tadi menetapkan bahwa hak menguji Keputusan TUN hanya dapat dilaksanakan terhadap peraturan perundang-undangan yg `lebih tinggi sebagai asal aturan buat mengeluarkan keputusan'. 

Dalam keadaan pelanggaran tersebut, Pengadilan TUN berhak memerintah pencabutan Keputusan TUN.   Selain itu, Pengadilan TUN bisa memerintah Pejabat atau Badan TUN bersangukutan melaksanakan ganti rugi atau rehabilitasi sebagaiamana diatur menggunakan Pasal 120 yuncto Pasal 121 UU No.5/1986.

Di bidang perundang-undangan tentang HAM yang mengakui kaidah penghapusan subordinat terhadap perempuan serta hak perempuan , hak menguji Pengadilan TUN dapat dijelaskan atau diperbaiki.  Pada masa sekarang, ada kemungkinan seorang perempuan dapat mencari pengujian sesuatu Keputusan TUN terhadap segala peraturan perundangan, tercantum Ketentuan UUD 1945 mengenai HAM, TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 beserta UU No.39/1999.  apabila hak menguji Pengadilan TUN mencapai tingkat itu, seorang wanita tadi memang dilindungi dari Keputusan TUN yang melakukan subordinat atau melanggar haknya.  

Namun demikian, terdapat kemungkinan lain seseorang wanita tadi hanya boleh mencari pengujian Keputusan TUN terhadap peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi sebagai sumbernya.  Jadi, seorang perempuan hanya dilindungi berdasarkan subordinat dan pelanggaran haknya sepanjang sudah diberikan melalui Mahkamah Agung serta Pengadilan Negeri serta secara bisa dikukuhkan.

3.3  Penegakan Lembaga Legislatif
Seorang perempuan bisa mencari penegakan perundang-undangan mengenai HAM melalui wewenang pengawasan DPR.  Wewenang tersebut diberikan dengan TAP MPR No. III/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara.  

Pasal 7 Ayat (1) TAP MPR tadi menyatakan DPR `berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan tindakan Presiden pada rangka aplikasi Haluan Negara'.   Sesuai dengan kewajiban itu, Pasal 7 Ayat (2) memutuskan bila DPR menganggap Presiden sungguh sungguh melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum buat mengingatkan Presiden.  

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (tiga) menentukan bila dalam saat tiga bulan Presiden nir memperhatikan memorandum DPR tadi pada Ayat (dua), maka DPR mengungkapkan memorandum yg kedua.  

Akhirnya, Pasal 7 Ayat (4) berbunyi apabila pada saat satu bulan Presiden nir memperhatikan memorandum yang ke 2, maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang spesial buat meminta pertanggungan jawab Presiden.  MPR bisa menghentikan masa jabatan Presiden bila beliau sungguh sungguh melanggar Haluan Negara.   

Di bidang penegakan perundang-undangan tentang HAM, bila Presiden melanggar TAP MPR No.xvii/MPR/1998 tentang HAM, DPR dapat mengawasi tindakan beliau secara tadi.   Tentu saja menggunakan wewenangnya DPR nir boleh memerintah Presiden buat menghormati HAM.  Namun pada hakikatnya, Memorandum DPR akan menghipnotis Presiden.  Lantaran bila Presiden menolak Memorandum tersebut, DPR bisa mohon Sidang MPR.  Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian dapat menghentikan masa jabatan Presiden bersandarkan pelanggaran HAM tadi.  Oleh sebabnya, Presiden akan memperhatikan Memorandum DPR.

Bagaimanapun, wewenang pengawasan DPR memuat masalah buat seorang wanita yg mencari penegakan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998.  Memorandum yg disampaikan kepada Presiden juga Permintaan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dimuntahkan menggunakan suara DPR yang terbanyak.  Dapat disimpulkan bahwa bunyi DPR tersebut hanya disebabkan pelanggaran HAM yg bersifat berat, luas dan secara terus-menerus.  Jadi, wewenang supervisi DPR jelek buat pelanggaran menyangkut seorang wanita saja.

3.4  Penegakan Lembaga Eksekutif
Seorang perempuan bisa mencari penegakan perundang-undangan tentang HAM melalui forum eksekutif.  Lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekarasan Terhadap Perempuan (KNKP).  Wewenang kedua-duanya dapat dikukuhkan.

Komnas HAM dibentuk menggunakan Keputusan Presiden (KepPres) No.15/1993 yg telah diganti menggunakan UU No.39/1999.   Komnas HAM bertujuan mengembangkan syarat yg aman bagi pelaksanaan HAM sesuai menggunakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Internasional.   Komnas HAM pula dimaksud menaikkan perlindungan dan penegakan HAM.   

Seorang wanita yang mempunyai alasan kuat bahwa hak asasinya sudah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.   Selain itu, seseorang wanita berhak membicarakan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM.   Akhirnya, seorang perempuan berhak mengajukan usulan mengenai perumusan serta kebijakan yg berkaitan dengan hak asasi manusia pada Komnas HAM. 

Tetapi terdapat apa yg Komnas HAM dapat melakukan terhadap pengajuan serta penyampaian tadi?  Fungsi Komnas HAM merupakan `fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi mengenai hak asasi insan'.   Kalau pengajuan atau penyampaian seseorang perempuan menyangkut Konvensi atau peraturan perundangan, Komnas HAM bisa menyelidiki dan meneliti berbagai instrumen internasional HAM `menggunakan tujuan menaruh saran saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi'.   

Komnas HAM jua bisa menyelidiki dan meneliti peraturan perundang-undangan buat `memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan serta pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan menggunakan [HAM]'.   

Sebagaimana tadi, output tugas Komnas HAM tadi cuma berupa saran dan rekomendasi.  Pembatasan ini didasarkan keadaan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tetapkan pengesahan perjanjian internasional juga pembentukan perundang-undangan merupakan wewenang forum pemerintahan lain dari Komnas HAM.  Bagaimanapun juga, Komnas HAM memang dihormati serta rekomendasinya acapkali dilaksanakan olen forum pemerintahan bersangkutan. 

Kalau pengajuan seseorang wanita menyangkut pelanggaran HAM yg terjadi pada warga , Komnas HAM dapat melaksankan menggunakan fungsi pemantauan.  Fungsi pemantauan berupa penyelidikan dan inspeksi maupun buat laporan terhadap pelanggaran HAM dalam masyarakat.  

Dalam penyelidikan dan inspeksi tadi, Komnas HAM bisa melakukan, `pemanggilan pada pihak pengadu atau korban juga pihak yang diadukuan buat dimintai dan didengar keterangannya'  dan `pemanggilan saksi buat diminta serta didengan kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yg diharapkan'.   Pemanggilan tadi wajib dipenuhi sang pihak atau saksi bersangkutan.   

Komnas HAM pula dapat memeriksa serta menyelidiki melalui `peninjauan di loka peristiwa dan loka lainnya'.   Dalam keadaan eksklusif, Komnas HAM harus menerima persetujuan serta donasi Ketua Pengadilan Umum untuk penyelidikan dan pemeriksaan tersebut. 
Setelah penyelidikan serta pemeriksaan dilakukan, Komnas HAM buat laporan.   Dalam laporan tadi, pendapat Komnas HAM mengenai pelanggaran HAM dalam rakyat jua bersifat saran atau rekomendasi.  Jadi, pendapat Komnas HAM nir wajib dipenuhi oleh pihak bersangkutan.  Dengan perkataan lain, pelanggaran HAM dapat berjalan secara tidak sinkron dengan pendapat Komnas HAM.   Perlindungan seseorang wanita memang dikukuhkan apabila pendapat HAM menjadi wajib dipenuhi.

Kalau pengajuan seseorang wanita menyangkut pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkungan peradilan, Komnas HAM melalui fungsi pemantauan tadi bisa memberikan pendapatnya.  Pasal 89 Ayat (3) buah h UU No.39/1999 menetapkan pendapat Komnas HAM hanya boleh diucapkan `bilamana dalam masalah tersebut masih ada pelanggaran hak asasi insan pada masalah publik serta program pemeriksaan sang pengadilan'.  Penjelesan Atas UU No.39/1999 mengajukan model perkara publik tadi, yakni `pertamajam, ketenagakerjaan dan lingkungan hayati'.   Selain itu, pendapat Komnas HAM hanya bisa dijatuhkan menggunakan persetujuan Ketua Pengadilan bersangkutan.     Pendapat Komnas HAM harus diberitahukan sang hakim pada para pihak bersengketa.       

 Kalau pengajuan seorang wanita berupa sengketa dengan sepihak lain, Komnas HAM bisa melaksanakan fungsi mediasi.  Untuk fungsi itu, Komnas HAM bisa melakukan perdamaian kedua belah pihak dan penyelesaian masalah melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta peniliaian ahli.   Perdamaian atau penyelesaian sesuatu kasus secara tadi sebagai kesepakatan antara pihak bersangkutan yang harus dipenuhi dan bisa ditegakkan sang Pengadilan Negeri.   Kalau dianggap perlu, Komnas HAM dapat memberikan saran pada para pihak buat merampungkan konkurensi melalui pengadilan.   

Komnas HAM jua dapat mengungkapkan rekomendasi atas suatu perkara pelanggaran HAM kepada Pemerintah atau DPR untuk ditindaklanjuti.   Fungsi mediasi jauh lebih lanjut menurut fungsi Komnas HAM lain lantaran ketentuannya berupa paksaan serta wajib dipenuhi oleh pihak bersangkutan.  

KNKP baru dibuat menggunakan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan belum mulai fungsinya.   Di bidang hak perempuan , KNKP bertujuan `pengingkatan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi manusia wanita' secara diasaskan Pancasila. 

Seorang perempuan nir berhak mengajukan atau membicarakan laporan atau usulan sebagaimana Komnas HAM.  Bagaimanapun, KNKP dapat melakukan antara lain kegiatan pengkajian serta penelitian terhadap kesepakatan internasional mengenai hak perempuan dan peraturan perundang-undangan yg berlaku menggunakan tujuan `mengungkapkan banyak sekali saran dan pertimbangan pada pemerintah, forum legislatif dan warga dalam rangka penyusunan serta penetapan peraturan dan kebijakan berkenaan menggunakan upaya....proteksi dan penegakan hak asasi manusia bagi wanita'.   Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, KNKP bersifat mandiri atau independen.   

Secara tersurat, aktivitas KNKP dipusatkan pada kekerasaan terhadap wanita dan hanya pada bawah itu proteksi hak perempuan .  Di bidang hak perempuan , fungsi KNKP berupa pengkajian serta penelitian. Dalam fungsi pengkajian serta penelitian tersebut, saran dan pertimbangan KNKP nir bersifat paksa atau nir wajib dipenuhi.  Selain itu, KNKP masih belum mempunyai fungsi pemantauan serta mediasi sebagiamana sudah diberikan kepada Komnas HAM..  Maka, perlindungan wanita melalui KNKP memang diperbaiki apabila wewenangnya dikukuhkan serta diluaskan sebagaimana dijelaskan terhadap Komnas HAM. 

4.  Masa Depan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita serta Perlindungan Hak Hak Asasi Wanita dalam Hukum Negara

4.1   Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia
Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia (RANHAM) menggariskan masa depan yg baik buat penghapusan diskriminasi terhadap wanita juga proteksi haknya.  RANHAM ditetapkan menggunakan KepPres No.129/1998 serta termaktub pada Lampiran KepPres tersebut.   

Bab I Lampiran KepPres tadi menyatakan wawasan HAM di Indonesia yang bersifat kolektif.  Wawasannya berupa tiga prinsip.  Sehubungan dengan kaidah tersebut, prinsip ekuilibrium berarti bahwa hak asasi manusia seseorang atau segolongan perlu diseimbangkan dengan tanggung jawabnya terhadap rakyat dan bangsa.   Prinsip itu selaras dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut.

Bab II yuncto Bab III Lampiran KepPres itu menetapkan metode pelaksanaan HAM di Indonesia.  Secara generik, Indonesia beropini bahwa pemajuan serta perlindungan HAM merupakan proses yg panjang.  Proses itu akan dilakukan secara terus menerus serta menjadi pertanggung jawaban `pemerintah, organisasi organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun aneka macam lembaga forum swadaya kemasyarakatan serta seluruh kalangan dan lapisan warga serta warga negara'.   Selanjutnya, dalam aplikasi HAM masih ada aneka macam  prioritas.  Prioritas tercantum jenis HAM yg bersifat nir bisa dikurangi (non-derogable rights) maupun perlindungan kaum rentan, yakni wanita anak dan buruh. 

Bab IV Lampiran KepPres tadi menetapakan Program atau Jadwal Kegiatan RANHAM secara baik buat masa depan kaum perempuan di Indonesia.  Kegiatan  tersebut adalah ratifikasi atau pelaksanaan banyak sekali Konvensi Internasional tentang HAM juga penyebarluasan serta pendidikan terhadap HAM.  

Di bidang hak perempuan , Optional Protocol CEDAW akan disahkan.  Tata cara penyampaian laporan pada Komite CEDAW akan diperbaiki.  Harmonisasi peraturan perundangan yang berlaku menggunakan CEDAW akan dilakukan.   Peraturan perundangan akan dirancang secara sesuai dengan CEDAW.  Pelaksanaan CEDAW dalam langkah-langkah administratif akan dijamin.  Akhirnya, advokasi serta mobilasisi sosial akan dilakukan. 

RANHAM akan sangat memperbaiki perlindungan HAM secara generik maupun proteksi hak perempuan di Indonesia.  Pelaksanaan RANHAM dijamin dengan pembentukan Panitia Nasional Hak Asasi Manusia.  Keanggotaannya adalah para Menteri Republik Indonesia yang bersangkutan.  Panitia tersebut bertanggunng-jawab mengawasi pelaksanaan RANHAM.   Ketentuan RANHAM di bidang Pengesahan Konvensi Internasional tentang HAM sedang dilaksanakan.   Mudah-mudahan ketentuan lain akan dilaksanakan secepat-cepatnya.

4.dua   Pengadilan HAM
Penegakan kaidah penghapusan subordinat terhadap perempuan serta proteksi hak perempuan akan diperbaiki menggunakan Pengadilan HAM.  UU No.39/1999 mengandung Rencana Pengadilan Hak Asasi Manusia.  

Pasal 104 Ayat (1) UU No.39/1999 berbunyi, `Untuk mengadili pelanggaran hak asasi insan yg berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia pada lingkungan Peradilan Umum'.  Pasal 104 Ayat (2) UU No.39/1999 menetapkan Pengadilan itu akan dibuat dengan Undang Undang dalam jangka ketika paling usang empat tahun.  Pasal 104 Ayat (3) menentukan pada masa sekarang kasus masalah pelanggaran HAM akan diselesaikan dalam lingkungan peradilan umum yang sudah ada.

Dari pengkajian penegakkan perundang-undangan tentang HAM tadi, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan HAM perla adalah urusan menjadi berikut.  Pertama, Pengadilan HAM berhak menguji peraturan perundangan dari tingkat Undang Undang sampai ke bawah terhadap segala perundang-undangan lain baik yang berfungsi sebagai sumbernya atau tidak.  Kedua, Pengadilan HAM dapat memecahkan konkurensi yg menyangkut HAM antara orang dan / atau badan aturan perdata secara paksaan atau menggunakan ketentuan yang harus dipenuhi.

4.3  Kebijakan Parpol dan ABRI Sebagai Lembaga Dasar Pemerintahan di Indonesia Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita serta Perlindungan Hak Wanita
Ada disparitas antara kebijakan berbagai Parpol tentang soal soal di bidang penghapusan subordinat terhadap wanita dan proteksi haknya.  Semua Parpol berpendapat bahwa Konvensi HAM perlu disahkan juga dilaksanakan.  Bagaimanapun, ada disparitas hemat Parpol terhadap keperluan mengganti UUD 1945 serta UU No.39/1999.  Selain itu, terdapat perbedaan pemahaman Parpol tentang kebutuhan melindungi hak perempuan secara terpisah dari hak asasi insan.   Akhirnya, terdapat disparitas kebijakan Parpol mengenai ruang lingkup kewenangan menguji Mahkamah Agung dan / atau Pengadilan HAM.

Partai PDI-P memiliki kebijakan yang menyambut soal soal tersebut.  Drs. Ellya Totok Sujiyanto adalah Anggota Fraksi PDI-P dan Wakil Ketua Panitia Urusan Ruman Tangga (PURT) DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  Menurut Pak Sujiyanto, PDI-P sangat baik sama Konvensi tentang HAM.  

PDI-P mau seluruh Konvensi tentang HAM disahkan serta dilaksanakan secara lengkap.  Namun demikian, PDI-P tidak mau mengubah UUD 1945.  Melainkan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuannya hanya perlu dilaksanakan.  Dalam rangka perundang-undangan tadi, subordinat terhadap perempuan perlu dihapuskan serta haknya perlu dilindungi secara lengkap.  

PDI-P memang ingin memberikan hak menguji yang lengkap pada Mahkamah Agung dan Pengadilan HAM.  Hak menguji tadi perlu adalah kewenangan menilik peraturan perundangan pada semua tingkat serta hak mencabut peraturan perundangan yg bertentangan dengan HAM.  PDI-P tidak memiliki keberatan bahwa kekuasaan kehakiman hingga tingkat tersebut nir sinkron menggunakan demokrasi.  Melainkan, PDI-P merasa demokrasi berarti bahwa kekuasaan legislatif serta eksekutif nir boleh dilaksanakan secara nir sinkron menggunakan HAM dan Mahkamah Agung dipercaya perlu menjaga karakteristik demokrasi tersebut. 

Partai Golkar pula mempunyai kebijakan yg menyambut soal soal tadi.  Drs. John S. Keban ialah Ketua Komisi Pemilihan Umum (Pemilu) Partai Golkar, DIY.  Menurut Pak John, Golkar merasa semua Konvensi tentang HAM perlu disahkan serta dilaksanakan.  Kalau masih ada Konvensi yang nir sinkron menggunakan kesadaran warga Indonesia, pencerahan tadi perlu diubah.  Pak John menganggap itu aspek kemanusiaan abad ke-21.  

Selain itu, Partai Golkar menyadari UUD 1945 sedang direvisi serta dianggap perlu diubah.  Pusat perhatian revisi tadi merupakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai HAM.  Golkar menyambut revisi tadi.  Namun demikian, Golkar merasa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditambah menggunakan pelaksanaannya.  Dengan perkataan lain, mungkin realisasi UUD 1945 perlu sebagai pusat perhatian orang bersangkutan.  

Dalam rangka perundang-undangan tersebut, Partai Golkar menganggap hak wanita perlu dilindungi.  Pak John mengungkapkan bahwa perlindungan tersebut melanggar budaya tradisional.  Budaya tradisional perlu disesuaikan menggunakan persamaan antara pria serta wanita.  Tetapi, perubahaan budaya tradisional berupa proses yang panjang.  

Sebagaimana kebijakan PDI-P tersebut, Partai Golkar mau menaruh hak menguji yg luas kepada Mahakamah Agung dan Pengadilan HAM.  Pak John merasa badan peradilan tadi harus berhati-hati menggunakan wewenangnya serta tidak boleh bertentangan kekuasaan legislatif atau eksekutif. 

Kebijakan PPP nir lain menurut Kebijakan PDI-P serta Golkar tadi.  Ketua Fraksi Persatiuan DPRD Propinsi DIY artinya H. Abdurrachman, SH.  Pak Abdurrachan jua Ketua H. Abdurrachman, SH dan Rekan, Advokat / Penasehat Hukum  Sebagai wakil PPP, Pak Abdurrachman berpendapat bahwa semua Konvensi yg herbi HAM seharusnya disahkan sebagai suatu Undang Undang.  

Bagaimanapun, Undang-Undang Dasar 1945 nir perlu diubah.  Melainkan, Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No.39/1999 `sudah memadai terutama Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perubahan tentang proteksi HAM pada UU No.39/1999’.   Dalam rangka perundang-undangan tadi, hak perempuan `masih jauh menurut yang diinginkan oleh aturan sebagai akibatnya proteksi hak hak wanita tersebut menjadi prioritas buat dibuat dan diperbaiki’.   

PPP mau memberikan hak menguji kepada Mahkamah Agung serta / atau Pengadilan HAM yang berupa wewenang menguji segala peraturan perundangan terhadap serta hak menaruh rekomendasi output pengujiannya, `sehingga dapat dicabut dan diperbaiki dengan anggaran yang lebih baik’. 

Kebijakan PKB memuat disparitas menurut kebijakan Parpol lain.  Para Anggota Fraksi PKB DPRD Propinsi DIY menyambut baik atas terbitnya Konvensi HAM.  PKB menduga Konvensi HAM perlu dikonseptualisasikan serta diaktualisasikan usahakan.

Terhadap UUD 1945, PKB secara amanah mengakui UUD 1945 belum sepenuhnya tentang HAM dan ketentuannya `perlu secara khusus digambarkan lebih lanjut’.   Perubahan tersebut perlu termasuk, `konkritisasi atas pemberlakuan hukuman bagi pelanggaran yg terjadi dengan masa hukuman yg sepadan menggunakan perbutannya serta dikenakan bagi siapapun pelanggarnya’.   Bagaimanapun, dalam rangka perubahan tersebut, PKB menegaskan perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengakui HAM terutama hak setiap bangsa buat terlepas berdasarkan penjajahan serta mencapai kemerdekaan.  

Selanjutnya, PKB menegaskan bahwa UUD 1945 dalam hakekatnya nir perlu diubah.  Melainkan, Undang-Undang Dasar 1945 adalah, `aturan anggaran prinsipil moralitas secara dunia serta makro sebagai akibatnya dikatakan menjadi landasan berdasarkan segala peraturan hukum’.   Aturan tadi sudah memuat prinsi prinsip keadilan dan memang perlu tidak bertele-tele.  

Akhirnya, PKB mengakui kebutuhan bahwa UUD 1945 diubahsuaikan menggunakan aspirasi masyarakat.  PKB ingin mengatasi kemungkinan bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 akan tercipta perbedaan pandangan dan jarak yg sangat jauh antara pemerintah serta rakyat. 

PKB menyambut ketentuan UU No.39/1999.  Tetapi demikian, PKB memiliki keberatan UU No.39/1999 hanya didasarkan kalangan pemerintah dan dilakukan tanpa obrolan serta diskusi interaktif menggunakan rakyat.  Jadi, pada UU No.39/1999 masih ada `beberapa pasal [yang] perlu ada perbaikan dan lebih menampung aspirasi serta relevan terhadap perkembangan kebutuhan terbaru yg pada taraf implementasinya tidak berkesan hanya akan sebagai pemuas tangan besi pemerintah’. 

Dalam rangka perundang-undangan tersebut, PKB merasa `perlindungan hak terhadap perempuan dalam prinsipnya sama dengan perlindungan terhadap setiap manusia jadi nir perlu terdapat perbeaan antara laki serta wanita’.   Bahkan, PKB `sangat nir sepaham jika terdapat pembedaan tadi apalagi dalam pemberlakuan aturan positif yg adalah hak bagi stiap insan’.   Tetapi demikian, PKB ada pemahaman bahwa pemberlakuan aturan antara laki serta perempuan berbeda apalagi pada taraf pembelaan dari diskriminasi serta penyelesaiannya. 

PKB berpendapat bahwa hak menguji nir perlu diberikan pada Mahkamah Agung atau Pengadilan HAM.  Kalau peraturan perundangan didasarkan kesepahaman bersama antara penguasa serta warga memang nir perlu diuji.  Kesepahaman tersebut dijamin bila setiap planning pembuatan anggaran, `seharusnya pada tataran konseptual telah mengalami termin penyarinan terhadap kebutuhan, kemauan atau aspiratif menurut keinganan masyarakat (masyarakat) serta sinkron dengan tuntutan zaman serta asas kepatutan dan keadilan’. 

Kebijakan ABRI hampir sama kebijakan PKB tadi.  Drs. H. M. Fakkih merupakan Wakil Ketua Fraksi TNI / POLRI di DPRD Propinsi DI.  Sebagai Wakil ABRI, Drs. Fakkih mengungkapkan ABRI mau Konvensi HAM yg telah disahkan  Indonesia `dilaksanakan menjadi bagian hukum positif’.   ABRI pula mau Konvensi lain diupayakan disahkan pula di Indonesia `sepanjang bersifat universal’.   

Menurut ekonomis ABRI, Undang-Undang Dasar 1945 bersama UU No.39/1999 telah relatif memuat anggaran mengenai HAM.  Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 nir perlu dirubah dalam rangka menaikkan perlindungan HAM.  Melainkan, `yg dibutuhkan adalah anggaran pelaksanaan serta UU yg lebih merinci mengenai proteksi HAM’. 

Drs. Fakkih beropini bahwa hak wanita sudah cukup baik, khususnya di Tentara Nasional Indonesia serta merasa hak wanita pula sama menggunakan hak pria.  Tetapi demikian `spesifik buat melindungi perempuan perlu penyempurnaan-penyempurnaan seperlunya, sinkron kebutuhan masa kini ’.   Selain itu, ABRI hanya mau hak menguji bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan HAM selama diubahsuaikan menggunakan ketentuan aturan yg telah berlaku. 
BAB IV – HUKUM ISLAM

Hukum Islam dipercaya aturan Allah.  Yaitu, hukum Islam berupa anggaran Allah yang bertujuan mengatur hubungan insan dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan insan menggunakan rakyat, hubungan antara manusia serta kegiatan manusia sehari-hari (muammalah).   

Hukum Islam bersifat universal.   Ketentuannya menyangkut segala bidang aturan.   Munakahat mengatur perkawinan serta perceraian.  Wirasah mengatur kewarisan.  Muamalat tetapkan tata cara perdagangan.  Jinayat menyangkut hukum pidana.  Al ahkam as sulthaniyah menyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara.  Siyar memutuskan perdamaian dan peperangan pada bidang hukum internasional.  Akhirnya, Mukhasamat mengatur kekuasaan kehakiman juga hal  peradilan. 

Di Indonesia, aturan Islam dianut dalam lingkungan peradilan Agama.  Seorang perempuan yg memilihi beperkara di Pengadilan Agama perlu memahami sejarah perkembangannya maupun sumber hukumnya.   Dalam rangka tersebut, seorang perempuan hanya boleh beperkara di bidang perkawinan dan kewarisan.  Di bidang tadi, seseorang perempuan tidak menemui ketentuan hukum yang menurut persamaan antara pria serta perempuan .  Melainkan, dia menemui ketentuan hukum yang belum sinkron dengan CEDAW.  

Bagaimanapun, pada masyarakat Indonesia masih ada perbedaan pendapat mengenai hubungan antara aturan Islam dan CEDAW.  Ada orang yang beropini hukum Islam perlu diubahsuaikan menggunakan CEDAW.  Ada orang lain yg berpendapat aturan Islam tidak perlu diubah secara tersebut.  

1.  Sumber Sumber Hukum Islam
Sumber sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi sumber diturunkan Allah atau Rasul-Nya yang bersifat tidak aktif (syari'at) juga sumber dari logika manusia yg bersifat bergerak maju (Fiq'h).  Sumber hukum Islam yg disebut sebagai sumber primer serta pertama adalah al-Quran.   Kitab al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammed s.A.W. Melalui malaikat Jibral.   al-Quran dihimpun sang sahabat Nabi dan terdiri atas 30 (3 puluh) juz (bagian).  Setiap juz terdiri atas 114 (seratus empat belas) surah (bab).  Jumlah ayat pada surah tersebut berdasarkan surah pertama al-Fatihah sampai menggunakan annas sebanyak 6666 ayat. 

al-Quran bersifat statis.   al-Quran adalah kitab suci umat Islam.  Ayat-ayatnya berupa kebenaran, dipercaya wajib dilakukan dan memang tidak boleh diubah.   Di bidang hukum, ayat ayat al-Quran memuat aturan ibadah, pemerintah, peradilan, dagang dan famili.  Aturan tadi ditetapkan secara garis garis akbar saja.  Jadi, anggaran tadi perlu diuraikan serta dikembangkan melalui nalar insan.  Maka, meskipun al-Quran bersifat tidak aktif, aturannya menjadi bergerak maju melalui proses logika manusia yg akan dianggap.  

Sumber yg paling tinggi sesudah al-Quran merupakan Sunnah atau hadits Nabi Muhammed s.A.W.   Di bidang hukum, Sunnah berupa aturan berdasarkan hidup Nabi Muhammad s.A.W. Yang sebagai contoh buat kehidupan insan sehari-hari.   Ada anggaran Sunnah yg berlandaskan ayat ayat al-Quran secara pribadi.  Sebaliknya, ada anggaran Sunnah yang nir diklaim pada al-Quran serta berdiri sendiri.  Bagaimanapun pula, ketentuan Sunnah tidak boleh bertentangan menggunakan al-Quran.   

Sunnah bersifat tidak aktif atau dinamis berdasarkan tingkatnya.  Sunnah Mutawatir bersifat tidak aktif. Sunnah Mutawatir diriwayatkan dari Nabi Muhammed s.A.W. Dalam poly jamaah dan tidak mungkin berdusta.  Maka, Sunnah Mutawatir bersifat yakin mengenai kebenarannya dan sebagai sunnah tertinggi yg wajib diamalkan.   

Secara umum, Sunnah Masyur bersifat statis jua. Sunnah Masyur diriwayatkan berdasarkan Nabi Muhammad s.A.W. Oleh poly orang yg belum mencapai banyak sekali sebagaimana Sunnah Mutawatir.  Oleh karena itu, Sunnah Masyur hanya menyebabkan dugaan bertenaga terhadap kebenaran isinya.  Dengan dugaan tersebut, Sunnah Masyur masih wajib diterapkan.  Tetapi, terdapat golongan umat Islam yang nir menaruh kedudukan itu pada Sunnah Masyur serta menolak amalannya. 

Sunnah Ahad bersifat dinamis.  Sunnah Ahad hanya diriwayatkan sang orang perseorangan Sunnah Ahad hanya menimbulkan dugaan yg biasa terhadap kebenarannya.  Secara umum, Sunnah Ahad nir boleh diterapkan terhadap perkara yg perlu didasarkan kepastian atau keyakinan.  Melainkan, Sunnah Ahad hanya boleh dipakai pada bidang fiqh. Sunnah Ahad nir wajib dilakukan. 

Sumber hukum Islam tertinggi yang berupa nalar manusia merupakan idjma.   Idjma wajib berlandaskan ayat ayat al-Quran juga Sunnah Mutawatir atau Sunnah Masyur.  Idjma nir boleh bertentangan menggunakan al-Quran dan tidak boleh berdiri sendiri.   Idjma diundangkan melalui ketetapan para ulama Islam besar .  Ulama tadi wajib tersusun sekurang-kurangnya tiga orang dan tidak boleh tercantum orang awam.  Ketetapannya harus berdasarkan kebulatan pendapatnya.  Dengan perkataan lain, Idjma nir boleh dikeluarkan melalui bunyi terbanyak ulama tersebut.  Idjma bersifat bergerak maju.  Idjma yang telah dimuntahkan wajib dilaksanakan.  Tetapi demikian, sesuatu aturan Idjma dapat diubah melalui ketetapan ulama Islam baru. 

Sumber hukum Islam di bawah idjma adalah qiyas.  Qiyas merupakan suatu garis aturan baru yang berdasarkan suatu garis aturan lama .   Jadi, qiyas digunakan dalam keadaan bahwa nir terdapat ketentuan aturan Islam eksklusif buat suatu masalah antara umat Islam.   

Sumber hukum Islam yg didasarkan qiyas merupakan istihsan.  Istihsan mengecualikan suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum Islam yg umumnya dianut.  Istihsan kemudian mengajukan ketentuan lain yang berupa ketentuan Qiyas atau ketentuan apapun yang sesuai menggunakan syariah atau fiqh.   Istihsan hanya dipakai buat alasan yg bertenaga seperti ketidakadilan, kepentingan warga atau keadaan darurat.   Dinamisme qiyas  serta istihsan sangat kentara.      

Sumber hukum Islam yg paling lepas merupakan Maslahah Mursalah.   Maslahah Mursalah berupa keputusan yg menurut pertimbangan kepentingan masyarakat. Maslahah Mursalah digunakan dalam keadaan bahwa tidak ada ketentuan aturan Islam apapun buat masalah bersangkutan.  Keputusan melalui Maslahah Mursalah nir boleh bertentangan dengan ketentuan aturan Islam yg sudah ada. 

Semua sumber aturan Islam tersebut ditambah menggunakan hukum Adat melalui 'Urf.  'Urf  menyatakan bahwa norma atau norma masyarakat bisa dianut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan aturan Islam yang sudah ada.  Kebiasaan tadi harus dilaksanakan oleh rakyat bersangkutan secara monoton (yaitu tanpa dispensasi) atau berlaku secara umum atau secara terbanyak.  'Urf  bersifat bergerak maju karena diubah secara sesuai menggunakan perkembangan kebiasaan warga .   

2.  Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia Pada Masa Awal Sampai 1945
Pada masa awal sejarah Indonesia, hukum Islam mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia.  Hukum Islam berlaku buat pertama kali pada Indonesia menggunakan kedatangan umat Islam.  Masa kedatangan tadi tidak kentara.  Ada kemungkinan orang Islam tinggal di Indonesia sejak abad ketujuh atau kedelapan Musehi.  Ada kemungkinan lain masa kedatangan tadi adalah abad ketigabelas Musehi.  

Bagaimanapun jua, orang Islam berdiam pada pesisir Sumatra Utara.  Masyarakat Islam kemudian dibentukkan pada Aceh Timur.  Kerajaan Islam dibentukkan untuk pertama kali pada Aceh Utara dan diikuti menggunakan poly kerajaan lain.  Hukum Islam kemudian berlaku bersama dengan Hukum Adat dan mencapai kedudukan krusial tadi. 

Waktu orang Belanda tiba, kedudukan aturan Islam dikurangi sampai hanya berupa sistem aturan yang dianut di bidang perkawinan serta kewarisan melalui Pengadilan Agama pada perkara antara orang Islam . 

Verenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Dagang Hindia Belanda) (VOC) menerapkan aturan Belanda, membatasi bidang hukum Islam serta mencari kepastiannya.  Pada tahun 1596, VOC mulai berdagang di Indonesia.   Pada tahun 1602, kedudukan VOC dikukuhkan.  Pemerintah Belanda memberikan kekuasaan pada VOC pada bidang dagang serta pemerintahan di kepulauan Indonesia.  Kekuasaan tadi merupakan tiga hak, yakni hak mencetak serta mengedarkan mata uang, hak menciptakan angkatan perang juga hak membuat perjanjian internasional dengan negara lain.   

Pada masa awal penjajahan VOC, hukum Belanda dianut.  Tetapi, hukum Belanda tidak diterima orang orisinil Indonesia.  Maka, VOC menetapkan aturan orisinil Indonesia boleh diterapkan pada bidang eksklusif.  Jadi, Statuta Batavia (Undang Undang Jakarta) tahun 1642 memutuskan aturan kewarisan Islam dianut antara umat Islam.   

Selain itu, dalam tanggal 24 Mei tahun 1670, VOC mendapat Compendium Freijer.  Compendium tersebut adalah kompilasi aturan Islam pada bidang kekeluargaan yang dikumpulkan sang ahli hukum D W Freijer.  Sebagaimana demikian, VOC kemudian menerima buku buku lain yg berupa kompilasi aturan Islam.  Kompilasi aturan Islam tersebut dipakai oleh pengadilan VOC dalam perkara umat Islam.  

Dengan penggantian VOC dengan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1800, bisnis kepastian aturan Islam berjalan melalui penujukan penasehat aturan Islam. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendals mengeluarkan peraturan terhadap aturan Islam pada wilayah daerah Jawa tertentu.  Peraturan tadi memutuskan ketua mesjid (penghulu) wajib bertindak sebagai penasehat pengadilan negeri dalam masalah antara orang Islam.  

Kedudukan penghulu dikukuhkan ketika Pemerintah Hindia Belanda diganti menggunakan Pemerintah Inggris dalam tahun 1811.  Letnan Gubernur Indonesia Sir Thomas Stamford Raffles menetapkan peraturan Daendals dianut di seluruh Indonesia.  Selanjutnya, penghulu yg sudah penasehat diangkat anggota Pengadilan Negeri.   

Pemerintah Hindia Belanda pulang lagi dalam tahun 1814 serta penetapan baru mengenai penghulu diundangkan.   Pasal 13 Regenten Instructie (Aturan Untuk Para Bupati) tahun 1820 menetapkan penghulu wajib memecahkan masalah perkawinan serta kewarisan antara umat Islam serta harus dibayar bupati bersangkutan.  

Regenten Instructie tadi diganti Staatsblad 1835/No.56 yang membatasi kewenangan penghulu.  Meskipun penghulu masih berhak memecahkan secara tersebut, konkurensi mengenai hal uang atau pembayaran wajib diajukan pada Pengadilan Negeri.  Staatsblad tadi disahkan dengan aneka macam dekrit Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1845 dan 1851. 

Pemerintah Hindia Belanda mengurangi kedudukan aturan Islam melalui para hakim Belanda.  Pasal 75 Ayat (1) Regeering Reglemen 1855  (Undang Undang Dasar Hindia Belanda) memutuskan hukum Islam dianut antara umat Islam cuma sepanjang aturan Islam tersebut tidak bertentangan menggunakan asas asas kepatutan dan keadilan yang diakui generik.  `Diakui umum' berarti diakui sang hakim hakim Belanda pada masa itu.  Pasal 75 Ayat (2) tetapkan orang Islam harus melaksanakan putusan hakim kepercayaan atau ketua warga terhadap kasus bersangkutan. 

Pemerintah Hindia Belanda membatasi kewenangan Pengadilan Agama pada Jawa dan Maudura.  Pada tahun 1830, ditetapkan putusan Priesteraad (Pengadilan Agama dalam tingkat pertama) di Jawa serta Madura wajib disahkan serta dilaksanakan sang Landraad (Pengadilan Negeri).   

Pengadilan Agama Jawa serta Madura diatur lebih lanjut menggunakan Staatsblad 1882/No.152.  Anehnya, Staatsblad tersebut tidak memuat ketentuan terhadap wewenang Pengadilan Agama mungkin lantaran secara praktek wewenang tadi telah cukup kentara, yaitu hal kekeluargaan.   Selain itu, Staatsblad tadi menggunakan istilah kepercayaan yg galat serta menyebabkan keberatan dan ketidakpahaman orang Islam bersangkutan. 

Kedudukan aturan Islam lalu dirugikan melalui aturan Adat.  Pasal 134 Ayat (2) Indische Staatsregeling 1929 (Undang Undang Dasar Hindia Belanda) tetapkan bahwa aturan Islam akan dianut hanya sepanjang sudah diakui dalam hukum Adat dan nir bertentangan dengan aturan Belanda.  Pasal 134 Ayat (2) tadi menurut teori receptio in complex yg menyatakan aturan Islam nir boleh berdiri sendiri kecuali sepanjang sudah sebagai norma aturan Adat. 

Dalam rangka Indische Staatsregeling, Pemerintah Hindia Belanda melakukan banyak perubahan terhadap Pengadilan Agama dengan dampak wewenangnya dibatasi.  Staatsblad 1931/No.53 menaruh kewenangan yg luas pada Pengadilan Agama.  Tetapi demikian, Staatsblad tersebut tidak pernah dilaksanakan.   

Staatsblad 1931/No.53 diganti Staatsblad 1937/No.116 mengenai Pengadilan Agama pada tingkat pertama.   Pasal dua Ayat (1) Staatsblad 1937/No.116 mencabut kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara kewarisan.  Meskipun, secara praktek, Pengadilan Agama masih berjalan menggunakan wewenang kewarisan tersebut. Staatsblad 1937/No.116 ditambah dengan Staatsblad 1937/No.610 mengenai Hof voor Islamietische Zaken (Pengadilan Agama dalam tingkat banding).  

Kedua Staatsblad tahun 1937 tersebut ditambah menggunakan Staatsblad 1937/No.638 yo. 639 mengenai Kerapatan Qadi (Pengadilan Agama dalam tingkat pertama) serta Kerapatan Qadi  Besar (Pengadilan Agama dalam tingkat banding) di  Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.   Staatsblad 1937/No.638 yo. 639 menaruh wewenang di bidang kewarisan pada Pengadilan Agama di Kalimantan. 

Pada tahun 1942, kebijakan Pemerintah Hindia Beland berhenti dengan kedatangan Pemerintah Angkatan Perang Jepang.  Pemerintah Jepang tersebut mencoba perubahan luas terhadap hukum Indonesia namun, secara praktek, perubahannya tidak dilaksanakan. 

3.  Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama pada Indonesia Pada Masa Kemerdekaan
Dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tanggal 17 dan 18 August 1945, kedudukan aturan Islam secara generik nir diubah serta masih berfungsi sebagai sistem aturan khusus orang Islam di bidang tertentu.  Kedudukan tadi diwujudkan ketentuan bahwa Republik Indonesia merupakan negara menurut sila Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sila tadi dinyatakan dengan Pembukaan dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara sinkron dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.  Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diikuti dengan Ayat (dua) yg berbunyi, `Negara mengklaim kemerdekaan tiap tiap penduduk buat memeluk agamanya masing masing dan buat beribadat berdasarkan agamanya dan kepercayaanya itu'.

Dalam rangka ketentuan UUD 1945 tadi, Indonesia tidak menjadi negara sekular seperti Negara Barat serta Negara Komunisme.  Indonesia juga nir menjadi negara agama eksklusif atau negara Islam seperti Negara Timur Tengah.  Melainkan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menimbulkan negara kepercayaan terbuka atau negara menggunakan kebebasan beragama.  Dalam negara itu, hukum Islam nir boleh menjadi sistem hukum untuk segala lembaga pemerintahan atau seluruh Indonesia.  Melainkan, hukum Islam hanya memiliki kedudukan sebagaimana ditetapkan pada masa Belanda.  

Kedudukan hukum Islam tadi dikukuhkan melalui keberlakuan peraturan perundangan Belanda.   Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 memutuskan `Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih eksklusif berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Undang Undang Dasar ini'.  

Dengan ketentuan tersebut, Staatsblad 1882/No.152 yo. Staatsblad 1937/No.116, 610, 638 dan 639 diterapkan.   Tetapi demikian, ada orang yang berpendapat Undang-Undang Dasar 1945 mengandung ketentuan baru yg mencabut teori receptio in complex sampai Pasal 134 Ayat (dua) Indische Staatsregeling 1929 tidak berlaku melalui Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ini. 

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1945 dimaksud mencapai kepastian hukum Islam.  Tetapi demikian, Pemerintah Republik Indonesia tidak menaruh wewenang yg luas pada Pengadilan Agama.  Melainkan, Pemerintah Republik Indonesia ingin mencabut dan membatasi wewenangnya.  

Usaha mencapai kepastian hukum Islam mulai menggunakan UU No.22/1946.  UU tadi mengatur pencatatan nikah, talak serta rujuk buat orang Islam dan mencabut peraturan perundangan Belanda yg nir kentara.   Selain itu, UU No.22/1946 mengandung jadwal penyusunan kompilasi hukum Islam.  

Kekuasaan Pengadilan Agama ditolak dalam masa awal kemerdekaan.  Dengan PP No.5/Sekolah Dasar/1946 pertanggung-jawaban terhadap Pengadilan Agama diserahkan dari Menteri Kehakiman kepada Menteri Agama.   Dengan UU No.19/1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, Pemerintah Republik Indonesia mencabut wewenang Pengadilan Agama.  Pasal 6 UU No.19/1948 hanya mengakui kekuasaan kehakiman pada lingkungan peradilan generik, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara.  Pengadilan dalam lingkungan tersebut bersifat mandiri. 

Selanjutnya, Pasal 35 Ayat (dua) UU No.19/1948 menyatakan, `Perkara kasus perdata antara orang Islam yg berdasarkan hukum yang hayati wajib diperiksa serta diputus menurut aturan agamanya wajib diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yg terdiri atas seorang Hakim yang beragama Islam menjadi ketua dan dua orang Hakim pakar kepercayaan Islam menjadi anggota yg diangkat sang Presiden atas usul Menteri Agama menggunakan persetujuan Menteri Kehakiman'.   

Bagaimanapun, UU No.19/1948 nir pernah dilaksanakan karena Angkatan Militer Belanda balik ke Indonesia dalam tahun 1948 serta Republik Indonesia Serikat lalu dibentukkan. 

Wewenang Pengadilan Agama kemudian diakui secara terbatas.  PP No.29/1957 menyangkut Pengadilan Agama di Aceh.  PP No.29/1957 diganti menggunakan PP No.45/1957.  Pasal 4 Ayat (1) PP No.45/1957 memutuskan kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa serta Maudura.  Wewenangnya tercantum masalah kewarisan.  Maka, wewenangnya lebih luas daripada Pengadilan Agama pada Jawa serta Maudura yang masih didasarkan Staatsblad 1937/No.116 yo. 610.   

Namun demikian, Pasal 4 Ayat (dua) PP No.45/1957 membatasi kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Maudura dengan ketentuan bahwa, `Pengadilan Agama nir berhak menilik perkara masalah tadi dalam ayat (1) bila buat perkara itu berlaku lain daripada aturan Islam'.   Selanjutnya, ketentuan Pemerintah Hindia Belanda tahun 1830 mengenai pengesahan serta aplikasi putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri masih berlaku. 

Usaha mencapai kepastian hukum Islam berjalan dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.B.1.735/1958.  Surat Edaran tadi bersumber pada PP No.45/1957.  Huruf b Surat Edaran tersebut mengandung daftar kitab buku aturan Islam.  Daftar tadi dimaksud dipergunakan oleh Pengadilan Agama dan menimbulkan kesatuan hukum Islam.   

Sejak tahun 1957, wewenang Pengadilan Agama diakui menjadi urusan kekuasaan kehakiman secara terus-menerus.  UU No.19/1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman membarui UU No.19/1948.  Pasal 7 UU No.19/1964 mengakui kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan administrasi dan peradilaan Agama.  Bagaimanapun, pengadilan dalam lingkungan tadi nir bersifat berdikari.  Melainkan, Pasal 19 UU No.19/1964 memperbolehkan Presiden Republik Indonesia turut campur tangan dalam soal soal Pengadilan.   

Oleh sebabnya, UU No.19/1964 dicabut serta diganti dengan UU No.14/1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.   Pasal 10 Ayat (1) UU No.14/1970 juga mengakui lingkungan peradilan kepercayaan .  Pengadilan pada lingkungan tersebut bersifat berdikari.   Tetapi demikian, Pasal 12 UU tadi berbunyi, `Susunan, kekuasaan serta acara serta badan badan Peradilan misalnya tersebut pada Pasal 10 Ayat (1) diatur pada Undang Undang tersendiri'.  Pada tahun 1974, Undang Undang mengenai Peradilan Agama belum dikeluarkan.

Pemerintah Republik Indonesia lalu mengurangi kedudukan Hukum Islam serta Pengadilan Agama dengan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.  UU No.1/1974 berlaku bagi semua warga negara Indonesia.  UU No.1/1974 bersama peraturan pelaksananya, PP No.9/1975, mengakui hukum Islam di bidang perkawinan, mendapat wewenang Pengadilan Agama di bidang tadi serta memuat ketentuan yg mengklaim keberlakuan aturan Islam.   

Namun demikian, Penjelesan Umum UU No.1/1974 masih melakukan teori receptio in complex pada bidang perkawinan.   Teori tadi dicabut buat aturan Islam di bidang kewarisan dengan Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 13 Pebruari Tahun 1975 No.172/K/Sip./1974.   Selain itu, Pasal 63 Ayat (2) UU No.1/1974 sebagaimana peraturan perundangan Pemerintah Hindia Belanda tersebut menyatakan, `Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum'. 

Sejak 1974, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aneka macam anggaran terhadap kepastian hukum Islam juga aturan Acara yg berlaku buat Pengadilan Agama.  Peraturan Menteri Agama No.3/1975 mengatur aturan Acara untuk peradilan Agama di bidang perkawinan dan kewarisan.  Peraturan Mahkamah Agung No.14/1977 menetapkan rapikan cara permohonan kasasi atas keputusan Pengadilan Agama.   PP No.28/1977 mengatur kompilasi hukum Islam pada bidang perwakfan tanah milik.   Pada tahun 1982, Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Departmen Agama memutuskan manajamen dan susunan Pengadilan Agama.   Bagaimanapun, masih belum terdapat Undang Undang mengenai Peradilan Agama yang disebut pada UU No.14/1970.

4.  Peraturan Perundangan Tentang Hukum Islam Pada Masa Kini
Dengan peraturan perundangan tentang hukum Islam pada masa kini , kewenangan yg luas diberikan pada Pengadilan Agama dan kepastian aturan Islam dijamin.  

4.1  UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama
UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama mengatur lingkungan tadi secara lengkap.  UU No.7/1989 menetapkan kekuasaan kehakiman pada lingkungannya berupa Pengadilan Agama pada taraf pertama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam tingkat banding.   Pasal 4 UU No.7/1989 mengatur tempat kedudukan Pengadilan tadi.   

Bab II UU No.7/1989 menyangkut Susunan Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.  Pasal 9 sampai dengan Pasal 48 tetapkan kondisi serta tata cara pengangkatan, pelaksanaan juga pemberhentian tugas para pejabat Pengadilan di lingkungan peradilan Agama, yaitu Hakim, Panitera, Juru Sita, dan Sekretaris.  Kemandirian para hakim tersebut dilindungi. 

Bab III UU No.7/1989 menetapkan ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Agama.  Pasal 49 Ayat (1) berbunyi kewenangan Pengadilan Agama merupakan memecahkan perkara masalah antara orang Islam di bidang a. Perkawinan,  b. Kewarisan,  wasiat dan hadiah maupun c. Wakaf dan shadaqh yg dilakukan menurut aturan Islam.   Sebagaimana demikian, UU No.7/1989 mencabut semua peraturan perundangan Pemerintah Hindia Belanda beserta PP No.45/1957.  UU No.7/1989 juga mencabut Pasal 63 Ayat (2) UU No.1/1974.   Dengan ketentuan ketentuan tadi, kewenangan Pengadilan Agama pada seluruh Indonesia menjadi luas serta sama.  

Bab IV UU No.7/1989 menentukan Hukum Acara Pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama.  Pasal 54 menyatakan Hukum Acara yg berlaku dalam Pengadilan Agama merupakan Hukum Acara Perdata yg telah berlaku pada Pengadilan Umum kecuali ditetapkan lain menggunakan UU No.7/1989.   

Pasal 58 Ayat (1) mensyaratkan Pengadilan tersebut mengadili menurut hukum dengan nir membedakan-bedakan orang.  Pasal 61 yo. Pasal 63 memutuskan hak meminta banding serta kasasi kepada putusan Pengadilan Agama.  Pasal 62 memutuskan putusan Pengadilan Agama serta Pengadilam Tinggi Agama `wajib memuat alasan alasan [dan] dasar-dasarnya serta pula harus memuat pasal pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yg dijadikan dasar buat mengadili'.  

4.2  Kompilasi Hukum Islam
Dalam rangka putusan Pengadilan Agama serta Pengadilan Tinggi Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjamin kepastian aturan Islam di Indonesia.  KHI berupa ucapan tertulis ketentuan aturan Islam melalui 229 pasal pasal terhadap bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.  

KHI berlandaskan Instruksi Presiden (InPres) No.1/1991.  InPres No.1/1991 menguasakan KHI.  Konsiderans menimbang a InPres tadi menyatakan bahwa, `Ulama Indonesia pada Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada lepas 2 hingga dengan 5 Pebruari 1988 sudah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Pekawinan, Buku II mengenai Kewarisan serta Buku III mengenai Hukum Perwakafan' (kursif penulis).  Loka Karya Ulama Indonesia tadi berupa output kerjasama Mahkamah Agung dan Kementerian Agama.   

Selanjutnya, Diktum pertama InPres No.1/1991 memerintah Menteri Agama  `menyerbarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a. Buku I mengenai Hukum Perkawinan, b.  Buku II tentang Hukum Kewarisan; c. Buku III mengenai Perwakafan'.  Maka, menggunakan Diktum pertama InPres tersebut rancangan buku KHI dikeluarkan sebagai dan menjadi buku KHI.

InPres No.1/1991 jua menggariskan kedudukan KHI menjadi panduan hukum Islam buat forum pemerintahan dan masyarakat bersangkutan.  Konsiderans menimbang b InPres No.1/1991 menegaskan KHI `dapat digunakan menjadi panduan dalam menuntaskan perkara kasus' pada bidang perkawinan, kewarisan serta perwakafan.  Selanjuynta, Diktum pertama InPres No.1/1991 mengungkapkan KHI dimaksud, `buat digunakan oleh Instansi Pemerintah serta sang masyarakat yang memerlukannya'.

InPres No.1/1991 dilaksanakan menggunakan Keputusan Menteri Agama No.154/1991.  Keputusan Menteri tadi menetapkan kedudukan KHI secara lebih lanjut sebagai pedoman aturan Islam yg perlu diterapkan sedapat sang instansi pemerintah serta warga , termasuk Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.  

Diktum Pertama Keputusan Menteri tadi memutuskan, `Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyerbarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan serta Perwakafan'.  KHI dimaksud `buat dipakai sang Instansi Pemerintah serta warga yg memerlukannya pada menyeleasikan kasus kasus pada bidang tadi'.  

Diktum Kedua Keputusan Menteri Agama No.154/1991 tetapkan, `Seluruh lingkungan Instansi tersebut pada diktum pertama pada menuntaskan perkara perkara pada bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan serta Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tadi di samping peraturan perundang-undangan lain'.  

Keputusan Menteri Agama No.154/1991 disampaikan pada para pejabat pemerintahan bersangkutan termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91. 

Kedudukan KHI tersebut perlu dibedakan dari kedudukan peraturan perundangan.  KHI tidak berupa peraturan perundangan yg wajib dianut.  Yaitu, KHI bukan kodifikasi hukum Islam dikeluarkan melalui Undang Undang yang memuat setiap hak atau kewajiban dalam suatu bidang hukum Islam.  Kodifikasi aturan Islam sejenis tadi sudah dilakukan di Sudan dan Singapura.   

Melainkan, KHI berupa kompilasi hukum Islam yang cuma dikuasakan atau diakui sang peraturan perundangan dan dalam hakekatnya tidak harus diterapkan.   Sebagaimana dijelaskan, pelaksanaan KHI dalam Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama mewujudkan kesatuan dan kepastian hukum Islam di seluruh Indonesia. 

5.  Ketentuan Hukum Islam di Bidang Perkawinan
Seorang wanita yg berperkara pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur UU No.7/1989 menemui ketentuan hukum Islam terhadap perkawinan (Nikah serta Munakahat) yg belum sinkron dengan CEDAW.  Pengertian perkawinan secara umum diajukan dengan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.  Pasal 1 UU No.1/1974 berbunyi, `Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria menggunakan seseorang wanita'.  Pasal 1 sinkron dengan aturan Islam.    

Di bidang tersebut, hukum Islam bersifat luas.  Ketentuannya menggariskan perkawinan dari peminangannya sampai putusnya.  Ketentuannya menyangkut setiap soal pada perkawinan seperti hak membuat ikatan perkawinan, rapikan cara kelangsungan perkawinan; hak, kewajiban serta harta kekayaan suami isteri; pemiliharaan anak (hadhonah), perwalian maupun perceraian.

5.1  Hak Membuat Ikatan Perkawinan
Hukum Islam memberikan hak menciptakan ikatan perkawinan secara belum sinkron dengan  CEDAW.  Hak membuat ikatan perkawinan bersifat bebas selama syarat persetujuan, batas usia calon mempelai serta larangan perkawinan dipenuhi.  Untuk seseorang laki-laki , hak tersebut ditambah dengan istri lebih dari satu.  Untuk seseorang wanita, hak tersebut nir dikurangi keadaan hamil.  

Syarat persetujuan tersebut ditetapkan UU No.1/1974 selaras menggunakan CEDAW.  UU No.1/1974 memutuskan bahwa ikatan perkawinan wajib didasarkan persetujuan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan .   Maka, seorang perempuan berhak memasuki perkawinan hanya dengan persetujuannya sebagaimana disyaratkan Pasal 16 Ayat (1) alfabet b CEDAW.  

Batas usia calon mempelai sebagaimana ditetapkan UU No.1/1974 melanggar CEDAW.  Salah satu calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (2 puluh satu) tahun wajib mendapat izin ke 2 orang tuanya atau orang lain bersangkutan.  Kalau orang tua atau orang lain nir sependapat, izin tadi bisa diberikan Pengadilan Agama.   Para orang tersebut atau Pengadilan Agama hanya boleh memberikan izinnya bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.   

Bagaimanapun, kedua orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan bisa mengajukan permohonan pengecualian berdasarkan ketentuan tersebut pada Pengadilan Agama.   Usia calon mempelai buat hadiah dispensasi tadi nir ditetapkan.  Melainkan, hanya baliq disyaratkan, yaitu calon mempelai bersangkutan perlu dianggap cukup dewasa untuk menciptakan tempat tinggal tangga.   

Perbedaan batas usia calon mempelai pria dan perempuan nir sesuai menggunakan Pasal 16 Ayat (1) huruf a CEDAW.  Selain itu, pengecualian dari batas usia tadi bertentangan menggunakan CEDAW.  Ada kemungkinan kuat calon mempelai bersangkutan ditentukan orang tuanya sampai perkawinannya berupa pertunangan seorang anak sebagaimana dihentikan Pasal 16 Ayat (dua) CEDAW.  

Syarat persetujuan dan batas usia calon mempelai ditambah dengan banyak sekali embargo perkawinan yg berdasarkan berbagai interaksi antara calon mempelai, misalnya interaksi darah atau susuan.  Pada kelihatannya larangan tersebut nir bertentangan menggunakan CEDAW.   

Poligami diperbolehkan hukum Islam secara tidak sinkron menggunakan CEDAW.  Hukum Islam memutuskan bahwa seseorang pria boleh beristeri lebih berdasarkan satu orang.  Poligami dibatasi sampai 4 (empat) orang isteri.  Selain itu, istri lebih dari satu hanya diperbolehkan apabila seorang laki-laki tadi sanggup berlaku adil dalam para isteri isteri dan anak-anaknya.   Menurut ajaran Islam, istri lebih dari satu dimaksud melindungi perempuan yg ditinggalkan bekas suaminya maupun anak yatim.  Poligami pula dimaksud buat menjauhi kemungkinan seorang pria buat zina.   

Ketentuan hukum Islam terhadap poligami diubah menggunakan UU No.1/1974 sebagaimana diakui KHI.  Pasal tiga Ayat (1) UU No.1/1974 menegaskan: `Pada asasnya pada suatu perkawinan seseorang laki-laki hanya boleh memiliki seseorang isteri.  Seorang wanita hanya boleh mempunyai seseorang suami'.  Bagaimanapun, seseorang pria boleh melakukan istri lebih dari satu jika dia mengajukan permohonan dalam Pengadilan Agama dan mendapat izinnya.   Permohonan tadi harus mengandung persetujuan isterinya atau isteri-isterinya yg sudah ada, kepastian bahwa pemohon bisa menjamin keperluan hidup isteri-isterinya serta anak anak mereka juga agunan  suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak anak mereka.   

Pengadilan Agama bersangkutan hanya akan menaruh ijinnya pada keadaan bahwa isteri yg sudah ada: (i) tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau (ii) memiliki cacat badan atau penyakit yg tidak dapat disembuhkan; atau (iii) tidak bisa melahirkan keturunan.   Untuk menaruh ijinnya, Pengadilan Agama bersangkutan harus memanggil serta mendengar isteri tersebut.   Poligami yg dilakukan di luar prosedur tersebut nir mempunyai kekuatan hukum. 

Jadi, seseorang laki-laki hanya dapat melakukan istri lebih dari satu selama kepentingan isterinya yang telah terdapat juga yang mendatang dilindungi.  Namun seseorang wanita dilarang bersuami lebih dari satu orang.   Perbedaan itu melanggar persamaan hak memasuki perkawinan yg disyaratakan Pasal 16 Ayat (1) alfabet a CEDAW.

Hak melakukan ikatan perkawinan nir dikurangi keadaan hamil secara sinkron dengan CEDAW.  Hukum Islam memutuskan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan menggunakan pria yang menghamilnya.  Pernikahan itu boleh dilangsungkan sebelum kelahiran ankanya dan nir perlu berulang setelah kelahiran tersebut.   Jadi, nir ada diskriminasi terhadap wanita menurut kehamilannya sebagaimana disyaratkan Pasal 16 Ayat (1) alfabet a CEDAW.  

5.2  Tata Cara Kelangsungan Perkawinan
Hukum Islam mengatur kelangsungan perkawinan melalui disparitas antara pria dan perempuan yang dalam hakikatnya melanggar CEDAW.  Kelangsungan perkawinan adalah peminangan (Khitbah), mahar (Maskawin), akad nikah, perjanjian perkawinan dan pencatatannya. 

Tata cara peminangan dapat dipercaya bertentangan dengan CEDAW.  Peminangan sebagaimana ditetapkan KHI adalah `Kegiatan upaya ke arah terjadinya interaksi perjodohan antara seseorang pria dengan seorang perempuan '.   Secara tersurat, pengertian KHI tadi berarti peminangan boleh dilakukan oleh kedua jenis kelamin.  

Namun demikian, secara tersirat dan secara praktek peminangan hanya dilakukan seorang pria terhadap seseorang wanita.   Wanita yang boleh dipinangkan tercantum wanita yg masih perawan atau seseorang janda yang sudah habis masa iddahnya.   Tetapi peminangan nir boleh dilakukan terhadap seseorang wanita yang masih pada masa iddahnya atau yang sedang dipinang pria lain.   

Kebebasan kedua pihak buat memutuskan hubungan peminangan dilindungi.   Kebebasan tadi wajib dilakukan menggunakan `tata cara yg baik sinkron menggunakan tuntunan kepercayaan dan kebiasaan setempat'.   Bagaimanapun, pada rangka peminangan yang dilakukan pihak pria, KHI tetapkan bahwa seorang pria itu bisa memutuskan buat putus hubungan pinangan dengan pernyataan atau secara diam melalui menjauhi dan meninggalkan wanitanya.  Jadi, meskipun kepentingan wanita dilindungi, peminangan berupa aktivitas serta keputusan laki-laki bersangkutan.  

Pada kelihatannya, hukum Islam terhadap peminangan tidak melanggar ketentuan CEDAW pada bidang perkawinan.  Ruang linkup Pasal 16 CEDAW adalah aplikasi hingga putusnya perkawinan.  Peminangan terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan.  Tetapi pada hakikatnya, peminangan bertentangan menggunakan Pasal lima butir a CEDAW.  Pasal 5 butir a CEDAW menetapkan kebiasaan yg memberikan kedudukan kepada perempuan yang lebih rendah menurut kedudukan laki-laki perlu dihapuskan.  Peminangan dalam hukum Islam berupa norma yg mengurangi kedudukan wanita sepanjang haknya buat meminang sendiri nir diperbolehkan.  

Tentu saja pelanggaran CEDAW tersebut hanya bersifat prosedural dan nir bersifat berat.  Tetapi pada muka hukum internasional CEDAW harus dilaksanakan sepenuhnya.  Jadi, pelanggaran CEDAW harus diatasi baik bila berat atau tidak.  

Kebiasaan mahar nir sesuai dengan CEDAW.  Mahar merupakan suatu anugerah dari calon mempelai laki-laki pada calon mempelai perempuan sebagai indikasi kesetiaannya.   Mahar berupa kewajiban calon mempelai laki-laki bersangkutan.   Bagaimanapun, mahar nir berupa rukun dalam perkawinan.  Maka, kelalaian terhadap mahar nir menyebabkan batalnya perkawinan serta tidak mengurangi sahnya.   

Mahar diberikan kepada calon mempelai perempuan secara pribadi serta menjadi hak miliknya sendiri.   Mahar boleh berbentuk barang, uang atau jasa; meskipun KHI menetapkan bahwa mahar perlu diserahkan melalui tunai secara diperbolehkan calon mempelai perempuan .   Besarnya tidak dibatasi.  Tetapi demikian, mahar wajib didasarkan `asas kesederhanaan serta kemudahan yang dianjurkan sang ajaran Islam'.   Selanjutnya, aturan Islam mengandung asas ma'ruf yang berarti bahwa mahar wajib diberikan sinkron dengan kemampuan dan kedudukan calon mempelai pria bersangkutan.   

Tentu saja mahar nir bersifat diskriminatif sebagaimana tidak boleh Pasal dua butir f CEDAW.  Yaitu, mahar nir dimaksud buat mengurangi serta menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM di bidang apapun menurut persamaan antara laki-laki serta wanita.   Melainkan, mahar berupa kebaikan calon mempelai wanita.  Selanjutnya, sebagaimana peminangan mahar dilakukan pada luar ruang lingkup Pasal 16 CEDAW.  

Namun demikian, mahar tidak sinkron menggunakan Pasal 5 butir a CEDAW.  Di belakang mahar terdapat dugaan bahwa peranan pria merupakan pemberi sedang peranan perempuan hanya penerima.  Jadi, mahar bisa dipercaya pelanggaran CEDAW meskipun berupa kebaikan seorang wanita bersangkutan.  

Akad Nikah tidak melanggar CEDAW.  Akad Nikah berupa pernyataan (shighat).   Pernyataan tersebut dapat dibagi antara pernyataan calon isteri (ijab) serta pernyataan calon suami (kabul).  Ijab diucapkan wali nikah.  Wali nikah artinya wakil calon isteri pada akad nikah.  Biasanya wali nikah terdiri atas saudara laki laki calon isteri.   Wali nikah dianggap rukun perkawinan.  Jadi, perkawinan yang dilakukan tanpa wali nikah tidak sah.   Kabul diucapkan calon suami secara langsung.   Ijab dan kabul harus diucapkan di hadapan 2 orang saksi.  Orang saksi beragama Islam dan dipercaya rukun perkawinan sebagaimana wali nikah.   

Telah kentara kedudukan laki-laki dan perempuan pada akad nikah tidak sama.  Seorang laki-laki mengucapkan pernyataannya sendiri sedang seseorang perempuan harus diwakili.  Tetapi, akad nikah hanya bersifat prosedural atau hanya berfungsi menjadi indikasi.  Akad nikah nir boleh dilakukan tanpa persetujuan calon isteri.   Akad nikah dapat dibandingkan dengan seremoni pernikahan orang beragama Kristen yg mana calon isteri diantar bapaknya ke depan gereja agar diterima uaminya.  Maka, akad nikah tidak bersifat diskriminatif sebagaimana dihentikan Pasal dua buah f CEDAW dan tidak dimaksud buat mengurangi kedudukan wanita sebagaimana dihentikan Pasal lima butir a CEDAW.  

Perjanjian perkawinan nir melanggar CEDAW.  Perjanjian perkawinan dibuat dalam masa akad nikah.   Perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak.   Taklik talak berupa janji seseorang suami buat menceraikan isterinya dalam keadaan tertentu misalnya suami tadi meninggalkan isterinya atau nir melakukan kewajibannya.  Seorang isteri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.   

Selain itu, perjanjian perkawinan boleh menyangkut harta kekayaan pada perkawinan.   Perjanjian perkawinan dimaksud buat melindungi kepentingan pihak perempuan atau ke 2 suami dan isteri.  Jadi, perjanjian perkawinan nir bertentangan menggunakan Pasal 2 buah f, Pasal lima butir a atau Pasal 16 CEDAW. 

5.tiga  Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Hak dan kewajiban suami isteri menurut hukum Islam nir sesuai menggunakan CEDAW.  Hak dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban suami isteri bersaling, kedudukan suami isteri, kewajiban suami sendiri, kewajiban isteri sendiri dan penegakannya.  

Kewajiban suami isteri bersaling ditetapkan selaras menggunakan CEDAW.  Suami isteri harus menegakkan rumah tangga yg `sakinah, mawaddah serta rahmah yang menjadi sendi dasar menurut susunan rakyat'.   Rumah tangga tadi perlu dicapai dalam tempat kediaman yg tetap dan dipilih suami isteri beserta.   Selanjutnya, suami isteri harus `saling cinta mengasihi, hormat menghormati, setia dan memberi donasi lahir batin yg satu kepada yg lain'.   Akhirnya, suami isteri wajib `mengasuh dan memlihara anak anak maupun memelihara kehormatannya'.   

Kewajiban suami isteri bersaling sinkron menggunakan Pasal 16 Ayat (1) alfabet c CEDAW.  Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW mensyaratkan hak serta tanggung jawab yg sama dalam perkawinan.  Dalam aturan Islam, persamaan tersebut masih ada pada kewajiban suami isteri bersaling yg dilaksanakan bersama serta tanpa disparitas antara kedudukan mereka.   

Kedudukan suami isteri juga kewajibannya sendiri melanggar CEDAW.  Kedudukan suami isteri digariskan UU No.1/1974 bersama KHI.  Suami adalah kepala famili serta isteri bunda tempat tinggal tangga.   Namun demikian, hak serta kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan tempat tinggal tangga serta pergaulan hidup beserta dalam rakyat.   Kedua pihak masih berhak buat melakukan perbuatan hukum sendiri.   

Dengan ketentuan tersebut, aturan Islam menegaskan bahwa suami dan isteri sederajat meskipun mereka memiliki kedudukan yg beda.  Perbedaan antara kedudukan mereka tadi tidak berdasarkan diskriminasi dan nir dimaksud buat mengurangi kedudukan isteri.  Melainkan, perbedaan tersebut adalah pembagian tugas antara suami isteri berdasarkan sifatnya masing masing.   Ny. Soemiyati mengungkapkan sifat tersebut.  Pria lebih rasional dan lebih kuat.  Selanjutnya, laki-laki `tidak mudah terpengaruh segala macam yg tiba dari luar dan juga mempunyai daya berjuang buat hidup'.   

Sedangkan perempuan `ditentukan sifat emosional yg bisa dipakai sebagai modal buat melaksanakan tugas yang menuntu ketabahan serta melakukan mpemilharaan yg susah puyah'.   Wanita juga bersifat `penuh kesabaran ketelitian, perasaan yg halus serta sifat sifat inilah yang dibutuhkan merawat dan membesarkan anak mulai menurut lahir hingga sebagai manusia'. 

Kewajiban suami sendiri dari kedudukannya menjadi ketua keluarga.  Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.   Suami jua harus memberi pendidikan pada isterinya baik terhadap agama atau pengetahuan lain.   Selanjutnya, suami menanggung nafkah, kiswan serta tempat kediaman bagi isteri.  Suami juga menanggung biaya rumah tangga, porto perawatan juga porto pengobatan bagi isteri serta anak.   

Akhirnya, suami bertanggung jawab terhadap loka kediaman keluarganya.  Tempat kediaman itu disediakan `buat melindungi isteri serta anak-anaknya dari gangguan pihak lain sebagai akibatnya mereka merasa kondusif dan tenteram'.   Tempat kediaman tersebut jua `berfungsi menjadi loka menyimpan harta kekayaan menjadi loka menata serta mengatur alat alat rumah tangga'.    Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tadi.   Suami yang beristeri lebih berdasarkan seorang wajib melakukan kewajibannya terhadap masing masing isterinya secara sama.   Dengan persetujuan para isterinya, suami boleh menempatkan para isterinya pada satu tempat kediaman. 

Kewajiban isteri sendiri menurut kedudukannya sebagai bunda tempat tinggal tangga.  Kewajiban isteri adalah `berbakti lahir serta batin pada suami pada dalam batas batas yg dibenarkan sang hukum Islam'.   Selanjutnya, isteri `menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya'.   Kewajiban suami serta isteri sendiri tersebut berdasarkan pandangan bahwa suami bertanggung jawab membayar kehidupan famili sedangkan isteri hanya perlu menerima pembayaran suaminya. 

Kedudukan suami isteri maupun kewajibannya sendiri melanggar Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW.  Persamaan  tanggung jawab tersebut berarti bahwa setiap tugas pada perkawinan boleh dilakukan baik oleh suami atau isteri dari pemilihannya.  Misalnya, jika seorang suami merasa bertenaga serta rasional dan seseorang isteri merasa emosional, suami tersebut boleh memilihi tugas memberi keperluan hidup keluarga dan seorang isteri boleh memilihi tugas tempat tinggal tangga.  

Sebaliknya, bila seseorang isteri merasa kuat dan rasional dan seorang suami merasa emosional, isteri tadi boleh memlihi tugas memberi keperluan hayati famili serta suami tersebut boleh memilihi tugas tempat tinggal tangga.  Ketentuan aturan Islam nir menjamin persamaan tadi.  Bahkan, aturan Islam membedakan tanggung jawab suami isteri pada perkawinan dari stereotip terhadap sifat pria serta sifat wanita.

Penegakan kewajiban suami dan isteri sendiri melanggar CEDAW.  Kedua pihak perkawinan bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama jika keliru satu pihak melalakan kewajibannya.   Gugatan tersebut bisa diajukan sendiri atau bisa diajukan sebagai alasan buat perceraian.   

Selain itu, KHI memutuskan bahwa seorang suami dapat menegakan kewajiban isterinya melalui nusyuz.  Dalam keadaan bahwa seorang isteri melalaikan kewajibannya, beliau dapat dipercaya nusyuz.   Selama beliau nusyuz, seseorang suami nir wajib memberikan nafkah, kiswan loka kediaman juga porto umah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya.   Ketentuan seseorang suami terhadap adanya nusyuz harus berdasarkan bukti yg absah.   

Namun demikian, Drs. Sudarsono beropini bahwa ke 2 pihak perkawinan boleh dianggap nusyuz.  Kalau seorang suami dianggap nusyuz, isterinya berhak menciptakan perjanjian yang dimaksud buat memperbaiki hubungannya dengan suaminya.   Kalau seseorang isteri dipercaya nusyuz, suaminya wajib bertindak menjadi berikut.  Pertama, seorang suami menasehat isterinya menggunakan baik.  Kedua, bila isteri tadi tidak memperhatikan suaminya, mereka harus berpisah tidur.  Ketiga, jika isteri tadi masih tidak meperhatikan suaminya, dia boleh memukul isterinya menggunakan pukulan yg tidak berat. 

Jadi, baik pada pandangan KHI juga Drs. Sudarsono, penegakan kewajiban suami serta isteri sendiri nir sesuai menggunakan Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW.  Menurut KHI, kewajiban kedua pihak perkawinan bisa ditegakkan melalui Pengadilan Agama sedang hanya kewajiban isteri dapat ditegakkan dengan nusyuz.  Menurut Drs. Sudarson, kewajiban suami dan kewajiban isteri bisa ditegakkan dengan nusyuz.  Namun demikian, akibat nusyuz yg datang berdasarkan suami beda berdasarkan nusyuz yg tiba menurut isteri.  Bagaimanapun pula, persamaan antara suami dan isteri nir dijamin.    

Ruang lingkup pelanggaran CEDAW tersebut nir kentara.  Hak dan kewajiban suami isteri sporadis ditegakkan pada Pengadilan Agama atau melalui nusyuz.   Ada kemungkinan alasan buat kejarangan tadi adalah hak serta kewajiban suami isteri tidak seringkali dilakukan, nir dianggap penting dan maka tidak perlu ditegakkan.  Dalam kemungkinan itu, pelanggaran CEDAW menggunakan hak dan kewajiban suami isteri hanya berada secara hukum dan nir berada secara praktek.  

Namun demikian, ada kemungkinan lain hak serta kewajiban suami isteri dilakukan sepenuhnya serta karenanya tidak perlu ditegakkan.  Dalam kemungkinan itu, pelanggaran CEDAW berada secara aturan serta juga berada secara praktek.  Bagaimanapun pula, dalam rangka pelaksanaan CEDAW sepenuhnya, pelanggaran CEDAW harus diatasi baik jikalau berupa pelanggaran secara hukum atau pelanggaran secara praktek.

5.4  Harta Kekayaan Dalam Perkawinan
Harta kekayaan dalam perkawinan telah sinkron menggunakan CEDAW.  Di bidang tadi, hukum Islam nir bersumber dalam al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad s.A.W. Melainkan bersumber dalam ijtihad.   Ijtihad hukum Islam ditambah menggunakan UU No.1/1974.  Ajaran dan peraturan perundangan tersebut tetapkan bahwa perkawinan pada dasarnya nir menimbulkan percampuran antara harta suami dan harta isteri.   

Dengan perkataan lain, harta suami atau harta isteri yg telah terdapat pada masa kelangsungan perkawinan tetap menjadi hak suami atau isteri serta dikuasai penuh olehnya.   Selanjutnya, harta bawaan menurut suami atau isteri dalam keadaan perkawinan pada bawah penguasaan masing masing.  Akhirnya, harta diperoleh suami atau isteri menjadi hadiah atau warisah pada keadaan perkawinan pula pada bawah penguasaan masing masing.   Atas seluruh bentuk harta tadi suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya buat melakukan perbuatan aturan.   Suami isteri masih berhak membarui ketentuan tadi melalui perjanjian perkawinan.   

Harta suami isteri masing masing tadi tidak menutup keberadaan harta bersama.   Harta bersama diperbolehkan dalam berbagai bentuk.   Hak suami dan hak isteri terhadap harta beserta dilindungi.  Yaitu, seorang suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.   Lagi jua, harta beserta hanya boleh sebagai barang jaminan buat galat satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.   Harta bersama dibagi dalam masa putusnya perkawinan.   Kedua pihak perkawinan bertanggung jawab sendiri juga beserta buat menjaga harta masing masing maupun harta beserta.   

Ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan tersebut tidak melanggar CEDAW.  Pasal 16 Ayat (1) alfabet f mensyaratkan hak yang sama buat kedua suami serta isteri bertalian dengan harta benda.  Persamaan suami isteri tadi dijamin hukum Islam.  Suami serta isteri berhak mempunyai harta sendiri dan harta beserta serta harus menjaga harta tadi tanpa disparitas antara kedudukan mereka.    

5.5  Pemiliharaan Anak dalam Perwalian
Ketentuan hukum Islam terhadap pemiliharaan anak bertentangan menggunakan CEDAW.  Di bidang tersebut, ketentuan aturan Islam merupakan kondisi buat dianggap sebagai seseorang anak, kekuasaan atau kewajiban ayah ibu terhadap anaknya dan kedudukan anak pada keadaan perceraian.

Syarat untuk dianggap menjadi seorang anak melanggar CEDAW.  Syarat tersebut adalah batas usia, sahnya seseorang anak juga penegakan sahnya.  Batas usia seorang anak buat berdiri sendiri atau dewasa merupakan 21 (2 puluh satu) tahun.   Batas usia tersebut gugur bila seorang anak tidak bercacad fisik juga mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.   

Anak yg absah merupakan anak yg lahir pada atau dampak perkawinan yang absah.   Anak yg sah juga tercantum anak yang output pembuahan suami isteri yang absah pada luar rahim dan dilahirkan isteri tadi.   Anak yg tidak absah merupakan anak yg lahir di luar perkawinan.  Anak tersebut hanya memiliki interaksi nasab atau perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.   Aturan itu mengurangi kedudukan wanita dan nir bersifat adil. 

Sahnya seseorang anak hanya dapat dibuktikan menggunakan akta kelahiran atau putusan Pengadilan Agama.   Sahnya dapat diingkari ayahnya melalui Pengadilan Agama.   Selanjutnya, sahnya dapat diangkari ayahnya melalui li'an.  Li'an bersumber dalam al-Quran.   Li'an dilakukan dalam keadaan bahwa seseorang suami mengingkari sahnya anak sedang isteri nir menyangkalnya.   Li'an berupa pernyataan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yg berbunyi isteri berbuat zina dan telah mengandung atau melahirkan anak.  Pernyataan tadi diikuti penolakan tuduhan isteri.  Li'an menimbulkan putusnya perkawinan selama-lamanya.   

Sahnya seorang anak maupun penegakannya bertentangan dengan CEDAW.  Pasal 16 Ayat (1) huruf d mensyaratkan hak serta tanggung jawab yg sama menjadi orang tua, terlepas menurut status kawin mereka, pada  urusan yang berhubungan dengan anak mereka.  Namun demikian, dalam seluruh perkara, kepentingan anak akan diutamakan.  

Dalam aturan Islam, tanggung jawab sebagai orang tua dibedakan berdasarkan status kawin mereka.  Sebagaimana dijelaskan, bila orang tua tadi telah kawin, anaknya dianggap absah dan memiliki hubungan nasab dengan ke 2 orang tuanya.  apabila orang tua tadi belum kawin, anak itu dianggap nir absah serta hanya memiliki hubungan nasab dengan isterinya.  Selanjutnya, dalam penegakan sahnya seorang anak, orang tua tidak mempunyai hak yang sama.  Sahnya seorang anak bisa diingkari ayahnya baik melalui Pengadilan Agama atau li'an sedangkan tidak dapat diingkari ibunya.  

Kewajiban serta kekuasaan ayah ibu terhadap anaknya secara generik telah sinkron menggunakan CEDAW.   Kedua orang tua harus memelihara serta mendidik anaknya sebaik-baiknya.   Kewajiban tadi berlaku hingga anaknya kawin atau dewasa serta masih berlaku sesudah putusnya perkawinan.   Kedua orang tua harus merawat serta menyebarkan harta anaknya.  Kedua orang tua nir boleh memindahkan harta anaknya kecualai dalam keadaan digariskan UU No.1/1974.   Kedua orang tua wajib ganti rugi disebabkan kelalaian mereka terhadap kewajiban tersebut.   

Selain itu, ke 2 orang tua berkuasa buat mewakili anaknya tentang segala perbuatan aturan di pada serta di luar Pengadilan.   Ayah bertanggung jawab atas porto penyusuan anaknya.  Ketentuan tadi sudah sinkron dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf d CEDAW.  Secara generik, kewajiban dan kekuasaan ke 2 orang tua nir dibedakan.

Kedudukan anak dalam keadaan perceraian sudah sesuai menggunakan CEDAW.  Setelah putusnya perkawinan, pemeliharaan anak dibagi antara ke 2 bekas pihak perkawinan sebagai berikut.  Pemeliharaan anak yg belum berumur 12 (2 belas) tahun atau dipercaya mumayyiz sebagai hak ibunya.  Pemiliharaan anak yg sudah berumur 12 tahun atau sudah mumayyiz sebagai pemilihan anak bersangkutan sendiri.  Biaya pemeliharaannya masih ditanggung ayahnya.   

Ketentuan tadi telah sinkron menggunakan Pasal 16 Ayat (1) alfabet d CEDAW.  Pasal 16 Ayat (1) huruf d CEDAW mensyaratkan kepentingan anak harus diutamakan.  Dalam keadaan putusnya perkawinan, kepentingan seorang anak yang belum berumur 12 tahun dilindungi apabila pemeliharannya sebagai hak ibunya.  Selanjutnya, kepentingan seseorang anak yang telah berumur 12 tahun dilindungi jika dia boleh memilihi pemeliharaan ayahnya atau ibunya pada rangka biaya keperluan hidup yg dijamin.  

Ketentuan hukum Islam terhadap perwalian sudah sesuai dengan CEDAW.  UU No.1/1974 bersama KHI tetapkan setiap soal terhadap perwalian dalam rangka persamaan antara pria serta perempuan secara sinkron dengan Pasal 16 Ayat (1) alfabet f CEDAW.   

5.6  Putusnya Perkawinan
Ketentuan aturan Islam mengenai putusnya perkawinan melalui cerai hayati melanggar CEDAW.  Di bidang tadi, hukum Islam berdasarkan ajaran Islam sebagaimana diubah UU No.1/1974,  PP No.9/1975, UU No.7/1989 bersama KHI.  

Perceraian pada ajaran Islam nir sinkron menggunakan CEDAW.  Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah ikatan yang bersifat selama-lamanya.  Maka, perceraian tidak boleh dan menjadi sesuatu yang paling dimarahi Tuhan.  Namun demikian, Islam masih menyadari fenomena bahwa perkawinan dapat gagal serta sebagai tidak mampu diteruskan.  Oleh sebabnya, ajaran Islam memberi kesempatan buat perceraian pada keadaan serta melalui program eksklusif. 

Seorang suami boleh menceraikan isterinya melalui suatu ucapan atau sumpah berdasarkan alasan yang bersifat generik (talak  serta ila' ). Seorang suami tersebut pula boleh menceraikan isterinya menggunakan sumpah atau asumsi berdasarkan alasan yg berupa suatu tindak isterinya (zhihar,  fahisah,  nusyuz, li'an).  

Sebaliknya, seorang isteri hanya bisa menceraikan suaminya menggunakan persetujuannya (khuluk)  atau dari perjanjian perkawinan (talik talak).  Selain itu, ajaran Islam memperbolehkan perceraian berdasarkan persetujuan kedua pihak perkawinan baik buat alasan generik (mubaaro'ah)  maupun suatu tindak salah satu pihak perkawinan (murtad  serta fasakh ).  

Jalan perceraian ajaran Islam melanggar Pasal 16 Ayat (1) alfabet c CEDAW.  Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW mensyaratkan hak dan tanggung jawab yg sama dalam putusnya perkawinan.  Ajaran Islam tersebut membedakan kedudukan suami serta isteri serta tidak menjamin persamaannya.  

Jalan perceraian ajaran Islam tadi diubah peraturan perundangan secara sesuai dengan CEDAW.  UU No.1/1974 memutuskan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan pada depan sidang Pengadilan Agama sesudah Pengadilan Agama tersebut berusaha serta nir berhasil mendamaikan pihak bersangkutan.   

PP No.9/1975 menetapkan perceraian baik diminta suami atau isteri hanya dapat dilakukan buat alasan menjadi berikut: Pertama, keliru satu pihak perkawinan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi serta lain sebagainya yang sukar disembuhkan.   

Kedua, keliru satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijian pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya. 

Ketiga, salah satu pihak mendapat sanksi penjara atau pidana penjara 5 (5) tahun atau lebih berat selesainya perkawinan berlangsung.   

Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.   

Kelima, keliru satu pihak menerima cacad badan atau penyakit menggunakan dampak tidak dapat menjalankan kewajibannya menjadi suami atau isteri. 

Keenam, antara suami isteri terus menerus terjadi perseilishan dan pertengkaran serta nir terdapat asa akan hidup rukun lagi dlaam rumah tangga. 

Alasan PP No.9/1975 ditambah alasan KHI.  KHI tetapkan perceraian boleh didadasarkan alasan bahwa seorang suami melanggar taklik talak atau peralihan kepercayaan atau murtad yg menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Alasan PP No.9/1975 beserta alasan KHI diajukan dalam rangka rapikan cara perceraian.  Tata cara perceraian tersebut ditetapkan PP No.9/1975 bersama UU No.7/1989.  Tata cara perceraian suami berupa permohonan talak sedangkan buat isteri berupa gugatan perceraian.  Dahulu, prosedur talak suami diatur PP No.9/1975 serta merupakan permohonan yg diajukan seorang suami dan dikabulkan dengan Surat Keterengan yang dibentuk Pengadilan Agama.   Prosedur talak tersebut jauh lebih gampang menurut prosedur somasi perceraian isteri.   Oleh sebabnya, mekanisme talak suami diubah UU No.7/1989.  

UU No.7/1989 menetapkan bahwa prosedur talak suami adalah permohonan yg diajukan seorang suami pada Pengadilan Agama bersangkutan.   Permohonan tadi harus berdasarkan alasan PP No.9/1975 atau alasan KHI tersebut.   Permohonan tersebut lalu diperiksa Pengadilan Agama dalam rangka usaha perdamaian ke 2 pihak bersangkutan.   

Setelah disimpulkan bahwa terdapat alasan buat perceraian serta kedua pihak tidak mungkin didamaikan, Pengadilan Agama dapat tetapkan permohonan dikabulkan.   Isteri bersangkutan bisa memintakan banding maupun kasasi terhadap penetapan Pengadilan Agama.  Setelah itu, cerai talak diselesaikan dengan ucapan ikrar dan pencatatannya.   

Gugatan perceraian diajukan isteri dalam Pengadilan Agama bersangkutan didasarkan alasan PP No.9/1975 bersama alasan KHI.  Dahulu, PP No.9/1975 menetapkan bahwa Pengadilan Agama tersebut merupakan yg daerah hukumnya mencakup tempat kediaman tergugat.   PP No.9/1975 diubah UU No.7/1989.  Pengadilan Agama bersangkutan menjadi yang wilayah hukumnya meliputi loka kediaman penggugat.   Perubahan tadi dimaksud buat melindungi pihak wanita.   

Gugatan perceraian diperiksa Pengadilan Agama.   Pengadilan Agama berkuasa panggil ke 2 pihak perkawinan, wakilnya juga orang lain bersangkutan.   Selanjutnya, Pengadilan Agama berkuasa dalam permohonan pihak berperkara buat memutuskan tempat kediaman suami isteri, nafkah ditanggung suami maupun harta kekayaan suami isteri. 

Dalam pemeriksaan tadi, Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua pihak perkawinan.   Apabila terjadi perdamaian, `maka tidak bisa diajukan gugatan perceraian baru menurut alasan atau alasan alasan yang aa sebelum perdamaian dan sudah diketahu olen penggugat pada saat dicapainya perdamaian'.   Jika nir terjadi perdamaian, masalah perceraian diputuskan.  

Suami bersangkutan bisa meminta banding atau kasasi dalam putusan tadi.   Putusan tadi lalu diumumkan dan pada keadaan gugatan perceraian dikabulkan, putusnya perkawinan dicatat.   Alasan juga tata cara perceraian tadi telah sesuai menggunakan Pasal 16 Ayat (1) alfabet c CEDAW.  Kedudukan suami isteri tidak dibedakan serta persamaannya dijamin.

Bagaimanapun, peraturan perundangan tersebut masih memperbolehkan jalan perceraian lain yg melanggar CEDAW.  Suami masih boleh mencerakan isterinya melalui li'an sebagaimana sudah dijelaskan.   Sebaliknya, isteri tidak boleh menceraikan suaminya melalui li'an.  Dia hanya boleh mencari putusnya perkawinan melalui somasi perceraian biasa.  Selain itu, isteri boleh menceraikan suaminya melalui khuluk  dan kedua pihak perkawinan boleh melakukan perceraian melalui fasakh.  Li'an bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf c CEDAW.

Jalan perceraian peraturan perundangan tersebut mengandung akibat yang melanggar CEDAW.  Pasal 41 UU No.1/1974 memutuskan akibat putusnya perkawinan baik melalui talak atau gugatan perceraian.  Akibat tersebut berupa kewajiban kedua bekas pihak perkawinan terhadap anaknya,  kewajiban bekas suami terhadap porto pemeliharaan serta pendidikan anak itu maupun kewajiban bekas isteri pada keadaan suaminya melalalikan kewajiban tadi  serta kewajiban bekas suami terhadap porto penghidupan bekas isterinya.   Secara umum, ketentuan UU No.1/1974 tidak bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (1) alfabet c CEDAW.  

Ketentuan UU No.1/1974 ditambah KHI.  KHI menetapkan pemeliharaan anak dalam putusnya perkawinan sebagaimana tersebut.   Selanjutnya, KHI tetapkan bekas isteri wajib mengikuti masa iddah.  Masa iddah adalah waktu tunggu yang berlaku sesudah baru putusnya perkawinan.  Bekas isteri selama dalam masa iddah nir boleh menerima pinangan atau menikah menggunakan laki-laki lain.   Ruang lingkup masa iddah tergantung pada jalan putusnya perkawinan.   

Akhirnya, KHI menetapkan dampak khusus putusnya perkawinan melalui permohonan talak suami.  Akibat tadi adalah kewajiban dan hak bekas suami.  Bekas suami wajib menaruh mut'ah atau setengah mahar yang sudah ditentukan pada bekas isterinya.   Bekas suami pula wajib memberi nafkah, maskan serta kiswah dalam bekas isterinya.  Kewajiban tadi gugur bila talak telah terjadi tiga kali (talak ba'in kubraah), berdasarkan kehendak bekas isterinya (talak ba'in shughraa) atau bekas isterinya telah dipercaya nusyuz.   Bagaimanapun jua, bekas suami harus memberi porto hadhanah buat anak-anakynya yg belum mencapai umur 21 (2 puluh satu) tahun. 

Bekas suami tersebut berhak melakukan rujuk selama isterinya pada masa iddahnya.   Rujuk dilakukan bekas suami tadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.  Pada masa hadapan itu, bekas isteri boleh mengucapkan keberatannya mengenai rujuk.  Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan isteri boleh dinyastakan nir sah sang Pengadilan Agama.   

Rujuk nir boleh dilakukan terhadap talak bain shughraa tetapi bekas isteri bersangkutan boleh melakukan akad nikah baru menggunakan bekas suaminya.   Rujuk nir boleh dilakukan terhadap talak bain kubraah dan bekas isteri bersangkutan tidak boleh melakukan akad nikah baru menggunakan bekas suaminya kecuali apabila telah menikah dan telah menceraiakan seorang pria lain.   

Ketentuan KHI tentang dampak putusnya perkawinan melanggar Pasal 16 Ayat (1) alfabet c CEDAW.  Kedudukan bekas suami dan bekas isteri dibedakan.  Masa iddah harus diikuti bekas isteri bukan bekas suaminya.  Rujuk boleh dilakukan bekas suami terhadap bekas isterinya namun tidak boleh dilakukan sebaliknya.  

6.  Ketentuan Hukum Islam di Bidang Kewarisan
Seorang perempuan yang berperkara dalam Pengadilan Agama menemui ketentuan hukum Islam terhadap kewarisan yang melanggar CEDAW. Di bidang tersebut, ketentuan aturan Islam bersumber dalam al Quran, Sunnah beserta sumber logika insan.   Sumber tadi ditambah peraturan perundangan.  Hukum kewarisan Islam nir diatur peraturan perundangan secara lanjut sebagaimana perkawinan.  Bahkan, aturan kewarisan Islam belum tersusun menggunakan satu Undang Undang yang berlaku bagi seluruh warga negara misalnya UU No.1/1974.   

Selanjutnya, ketentuan UU No.7/1989 tentang memperinci kewarisan sebagaimana ketentuannya terhadap perkawinan.  Pasal 49 Ayat (1) UU No.7/1989 menaruh dalam Pengadilan Agama kewenangan pada bidang kewarisan.  Pasal 49 Ayat (3) UU No.7/1989 menegaskan kewenangan kewarisan tadi berupa `penentuan siapa siapa yang menjadi pakar waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing pakar waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut'.   

Sebagaimana demikian, Pasal 54 UU No.7/1989 tetapkan bahwa hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Negeri jua berlaku pada Pengadilan Agama `kecuali yg sudah diatur secara spesifik' dengan UU No.7/1989.  Ketentuan spesifik tersebut hanya menyangkut perkawinan.   Yaitu, tidak terdapat ketentuan khusus terhadap kewarisan.    Akhirnya, KHI mengatur kewarisan secara garis garis besar dalam bidang itu. 

Ketentuan aturan kewarisan Islam menyangkut 3 grup orang: pewaris, orang yg bisa mendapat pemberian harta peninggalannya maupun orang yang berhak menerima bagian harta peninggalannya.   

Seorang dapat menerima anugerah harta peninggalan pewaris melalui wasiat serta hadiah.  Wasiat merupakan pemberian kepada seseorang atau lembaga yg dimaksud berlaku selesainya pewaris bersangkutan tewas dunia.   Pewaris hanya berhak memberikan wasiat sebanyak-banyaknya sepertiga menurut harta warisan kecuali jika semua pakar waris menyetujui.   Orang yang dapat menerima wasiat nir dibatasi menurut jenis kelaminnya.  Bagaimanapun, seorang pakar waris tidak boleh sebagai penerima wasiat kecuali menggunakan persetujuan para pakar waris. 

Hibah merupakan hadiah suatu benda, `secara sukarela dan tanpa imbalan berdasarkan seseorang pada orang lain atau forum yg masih hayati buat dimiliki'.   Pewaris boleh menghibahkan sebesar-banyaknya 1/3 harta bendanya.   Biasanya, hadiah dilakukan menggunakan persetujuan para pakar waris.   Suatu benda yg dihibahkan orang tua pada anaknya apat diperhitungkan sebagai warisannya. 

Orang yang berhak menerima bagian harta peninggalan pewaris dikenal dengan istilah pakar waris.  Ahli waris merupakan orang yg mempunyai interaksi darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.   Kelompok pakar waris laki laki merupakan golongan laki laki yang terdiri atas ayah, anak laki laki, saudara laki laki, paman, kakek serta duda pewaris.   Kelompok pakar waris wanita terdiri atas ibu, anak perempuan , saudara wanita, nenek serta janda pewaris.   Dalam keadaan terdapat seluruh ahli wais tadi, maka yang berhak menerima bagian harta peninggalan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.   

Besarnya bagian ahli waris bersumber dalam al Quran serta ditetapkan berdasarkan jenis kelaminnya.   Apabila pewaris cuma mempunyai satu anak dan anaknya perempuan , beliau menerima separoh bagian.  Jika pewaris tadi mempunyai 2 anak wanita atau lebih mereka secara beserta-sama menerima 2 pertiga bagian.  Tetapi demikian, bila anak wanita tersebut beserta-sama menggunakan anak laki laki, maka bagian anak laki laki merupakan 2 berbanding satu dengan anak wanita.   Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki interaksi saling mewaris dengan ubunya serta keluarga berdasarkan pihak ibunya. 

Orang tua pewaris jua berhak mendapat warisan.  Ayah menerima sepertiga bagian bila pewaris nir meninggalkan anak.   Sebaliknya, mak hanya menerima sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak dan, selanjutnya, pewaris nir mempunyai dua orang saudara atau lebih.   Jika terdapat anak pewaris, ayah mendapat seperenam bagian.   Bila terdapat anak atau dua orang saudara wanita pewaris atau lebih, bunda menerima sepernam bagian.   Selain itu, ayah serta bunda pewaris bersama-sama mendapat sepertiga bagian dari residu sehabis diambil janda atau duda. 

Bila pewaris mati dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, seseorang saudara laki laki maupun seseorang saudara perempuan pewaris masing masing menerima seperenam bagian.  Jika ada 2 orang saudara laki laki atau dua orang saudara wanita atau lebih, maka mereka bersama sama mendapat 1/3 bagian.   

Bagaimanapun, apabila pewaris meninggal global tanpa meninggalkan anak dan ayah melainkan beliau meninggalkan seseorang saudara wanita kandung atau seayah, saudara tersebut mendapat separoh bagian.  Jika saudara tadi lebih menurut satu orang, maka mereka bersama-sama mendapat 2 pertiga bagian.  Jika saudara tadi bersama dengan saudara laki laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki laki tadi merupakan 2 berbanding satu menggunakan saudara wanita. 

Duda atau janda berhak mendapat bagian pewaris.  Duda menerima separoh bagian jika pewaris nir meninggalkan anak.  Duda hanya mendapat 1/4 bagian jika pewaris memang meninggalkan anak.   Janda menerima 1/4 bagian jika pewaris nir meninggalkan anak serta hany0a menerima seperdelapan bagian jika pewaris memang meninggalkan anak.   Bagi pewaris yg beristeri lebih berdasarkan stau orang, para jandanya berhak menerima permukaan gonogini menurut tempat tinggal tangga menggunakan suaminya.   Selanjutnya, para isteri mendapat sepermpat atau seprdelapan bagian yang kemundian dibagi antara mereka masing masing. 

Alasan buat perbedaan jenis kelamin dalam hukum kewarisan Islam diajukan Sajuti Thalib, SH.  Menurut dia, disparitas tadi perlu dilihat dalam rangka kewajiban laki laki terhadap isterinya serta anaknya.  Kalau seseorang laki laki sebagai pakar waris, bagiannya akan dipakai sebagai pemberian pada isterinya serta anaknya.  Sebaliknya, jikalau seseorang wanita menjadi ahli waris, bagiannya akan dipakai sendiri dalam rangka penerimaan dari suaminya atau ayahnya. Maka, pakar waris laki laki tadi perlu mendapat bagian yang lebih akbar daripada pakar waris perempuan . 

Hukum kewarisan Islam nir sinkron menggunakan Pasal 16 Ayat (1) CEDAW. Pasal 16 Ayat (1) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap hak serta tanggung jawab pada hubungan kekeluargaan.  Telah kentara aturan kewarisan Islam mengurangi kedudukan perempuan dan bersifat diskriminatif.  

7.  Hukum Islam dan CEDAW
Hubungan hukum Islam serta CEDAW belum diputuskan baik pada peraturan perundangan maupun kebijakan Parpol dan masyarkat Indonesia.  Persoalan hukum Islam dan CEDAW bisa dibagi dengan kemampuan serta kemauan membarui hukum Islam supaya menghapuskan diskiminasi terhadap wanita dan melindungi haknya.  

Kemampuan mengubah hukum Islam pada dasarnya tergantung sumbernya.  Dalam keberadaan suatu ketentuan aturan Islam bersumber dalam al-Quran, Sunnah Mutawatir atau Sunnah Masyur yg telah jelas, ketentuan tadi tidak boleh diubah baik bila bersifat diskriminatif, melanggar hak perempuan atau nir.  

Namun demikian, kalau suatu ketentuan hukum Islam yang diturunkan Allah  nir kentara serta sudah ditafsirkan secara diskriminatif dan melanggar hak perempuan , penafsiran baru bisa dilakukan serta ketentuan tersebut disesuakian menggunakan CEDAW.  Selain itu, ketentuan aturan Islam yang berlandaskan asal nalar insan jua boleh diubah selaras dengan CEDAW.

Peraturan perundangan nasional dalam kelihatannya dapat membarui ketentuan aturan Islam.  Waktu UUD 1945 berancang, Prof. Muhammad Yamin mengajukan usulan bahwa Mahkamah Agung berhak menguji peraturan perundangan terhadap UUD 1945, hukum Adat dan hukum Islam serta mencabut peraturan perundangan yang bertentangan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum tadi.   Jadi, peraturan perundangan tidak boleh dikeluarkan secara nir sesuai dengan sistem aturan Islam.  Sebaliknya, ketentuan hukum Islam nir boleh diubah melalui peraturan perundangan nasional.  

Saran Prof. Muhammad Yamin ditolak.  Namun sarannya ditolak menurut keberatan terhadap ruang lingkup wewenang Mahkamah Agung.  Kemampuan atau ketidakmampuan membarui Islam nir diklaim dan bahkan tidak ditetapkan dengan UUD 1945. 

Dalam masa keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundangan nasional sudah mengubah ketentuan hukum Islam.  Sebagaimana dijelaskan, UU No.1/1974, PP No.9/1975 beserta UU No.7/1989 mengganti ketentuan hukum Islam terhadap putusnya perkawinain dengan tujuan mempertinggi persamaan antara pria dan wanita.  Maka, terdapat kemungkinan bahwa peraturan perundangan nasional bisa mengganti aturan Islam secara sesuai menggunakan CEDAW.

Kemampuan tadi perlu ditambah menggunakan kemauan membarui aturan Islam.  Dalam peraturan perundangan yang sudah dikeluarkan, sikap pemerintah Indonesia terhadap perubahan hukum Islam selaras dengan CEDAW tidak konfiden.  UU No.7/1984 menolak perubahan aturan Islam menurut CEDAW.  Penjelasannya menyatakan, `Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan menghipnotis asas serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional'.   

Selain itu, Penjelasan UU No.7/1984 berpendapat bahwa `pada pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib diubahsuaikan menggunakan tata kehidupan masyarakat yang meluputi nilai-nilai budaya, tata cara adat serta norma-kebiasaan keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas sang rakyat Indonesia'.   

Namun, perlu diingat bahwa UU No.7/1984 dimuntahkan dalam masa Orde Baru.  Dalam Era Reformasi, Undang Undang mengenai pengesahan suatu Konvensi umumnya menyatakan peraturan perundangan nasional akan diubahsuaikan dengan Konvensi bersangkutan.  Namun Undang Undang tersebut tidak menjelaskan bila harmonisasinya berupa peraturan perundangan nasional saja atau tercantum sistem aturan yg berlaku pada bawah peraturan perundangan nasional misalnya aturan Islam. 

UU No.7/1984 ditambah RANHAM yg nir menegaskan kedudukan aturan Islam dalam aplikasi CEDAW.  Sebagaimana tersebut, RANHAM menyatakan wawasan HAM pada Indonesia.  Satu prinsip pada wawasan tersebut adalah pengakuan atas kondisi nasional.  Prinsip ini berarti bahwa pada pelaksanaan HAM pemerintah Indonesia akan memperhatikan sepenuh `keanekaragaman tata nilai, sejarah, kebudayaan, sistem politik, tingkat pertumbaan sosial serta ekonomi serta faktor faktor lain'.   Istilah `faktor lain' jikalau dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundangan lain mungkin termasuk kepercayaan . 

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat (dua) KepPres No.129/1998 menyatakan kemajuan serta proteksi HAM akan dilakukan menggunakan `mempertimbangkan nilai nilai norma norma, budaya dan agama bangsa Indonesia yg menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945'.  Ketentuan  ketentuan RANHAM tadi nir tetapkan ruang lingkup perhatiannya serta pertimbangannya.  Yaitu, ketentuan RANHAM tidak mengungkapkan interaksi antara faktor dan nilai tersebut serta HAM serta memang tidak berkata yang mana gugur dalam keadaan bahwa faktor serta nilai tadi bertentangan dengan HAM.  

Selain itu, RANHAM menetapkan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan CEDAW akan dilakukan.   Tetapi sebagaimana Undang Undang mengenai ratifikasi suatu Konvensi tersebut, RANHAM nir mengungkapkan kalau peraturan perundangan nasional tercantum aturan yg berlaku di bawah peraturan perundangan misalnya aturan Islam.

UU No.39/1999 secara implisit mengandung kemauan mengubah hukum Islam secara sinkron menggunakan CEDAW.  Pertama, ada kemungkinan UU No.39/1999 memerintah pemerintah buat melaksanakan HAM pada bidang kepercayaan .   Bab V UU No.39/1999 menyangkut kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM.  Pasal 71 menyatakan  pemerintah wajib `menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi insan'.  

Pasal 72 menetapkan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tadi `meliputi langkah implementasi yg efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain'.   Sebagaimana RANHAM, kata `bidang lain' mungkin termasuk bidang kepercayaan . 

Kedua, UU no.39/1999 secara implisit memutuskan ketentuan hukum Islam pada bidang perkawinan perlu diubahsuaikan dengan CEDAW.  Sebagaimana tersebut, Pasal 50 yo. Pasal 51 UU No.39/1999 menggariksan hak perempuan menurut CEDAW.  Pasal 50 memutuskan seorang perempuan yg telah dewasa atau sudah kawin `berhak untuk melakukan perbuatan aturan sendiri, kecuali ditentukan lain sang hukum agamanya'.  

Pasal 51 menaruh hak serta tanggung jawab kepada seseorang isteri yg sama dengan suaminya selama pada maupun dalam putusnya perkawinan.  Pasal 51 tidak mengandung pengecualian aturan agama sebagaimana Pasal 50.  Jadi, Pasal 51 secara implisit menetapkan persamaan seseorang isteri dengan suaminya dijamin baik bila ditentukan lain sang aturan agamanya atau tidak.  

Ketentuan UU No.39/1999 terhadap aturan Islam tadi dapat dibandingkan menggunakan ketentuannya terhadap hukum Adat.  UU No.39/1999 memilih aturan tata cara akan dihormati hanya sepanjang nir bertentangan dengan HAM.  Pasal 6 Ayat (1) tetapkan pada rangka penegakan HAM, aturan adata wajib diperhatikan dan dilindungi oleh aturan, warga serta Pemerintah.   

Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (dua) tetapkan, `Identitatas budaya warga aturan tata cara, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman'.  Penjelasan Atas UU No.39/1999 memutuskan Pasal 6 Ayat (2) berarti bawah aturan adat tetap dihormati sepanjang nir bertentangan menggunakan `asas-asas negara aturan yg berintikan keadilan dan kesejahteraan warga '.  Dapat disimpulkan bahwa asas asas tadi tercantum HAM.  

UU No.39/1999 nir mengajukan alasan buat perbedaan antara hubungan aturan Islam serta aturan Adat menggunakan HAM.  Ada kemungkinan aturan Adat bisa dibatasi secara tersebut karena dalam hakekatnya hukum Adat berkembang selaras menggunakan HAM.  Hukum Adat berlandaskan kebiasaan yang hayati dalam masyarakat.  Kebiasaan tadi dipengaruhi pendidikan maupun advokasi dan mobilisasi sosial.  RANHAM tetapkan bahwa pendidikan, advokasi serta mobilisasi tadi akan didasarkan HAM.  Jadi, hukum Adat akan sebagai sesuai menggunakan HAM.  

Sebaliknya, terdapat kemungkinan lain hukum Islam nir dibatasi misalnya hukum Adat karena telah mengandung ketentuan yang bertentangan dengan CEDAW serta, selama dalam dasarnya, mungkin nir boleh diubah.  

TAP MPR No.iv/MPR/1999 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 mengandung kemauan buat melakukan harmonisasi hukum Islam menggunakan CEDAW yang cukup jelas.  Di bidang hukum, Arah Kebijakan GBHN ingin `menata sistem aturan nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum kepercayaan serta aturan adat serta memperbaharui [] aturan nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender'.   Perkataan tadi bisa berupa ketentuan ahwa hukum nasional sebagaimana tercantum aturan Islam perlu diubah menggunakan tujuan buat menghapuskan subordinat terhadap wanita.  

Kebijakan Parpol Indonesia belum sependapat tentang hukum Islam serta CEDAW.  Partai PDI dan Golkar berpendapat bahwa hukum Islam telah bertentangan serta perlu disesuaikan dengan HAM melalui peraturan perundangan nasional.   

Partai PPP merasa hukum Islam selalu melindungi hak hak perempuan .  Tetapi demikian, jikalau memang terdapat hukum Islam yang bertentangan menggunakan HAM ketentuannya perlu `nir diterapkan dalam pelaksanaan dilakukan fleksibel'.   

Partai PKB menyatakan hukum Islam sudah melindungi persamaan antara laki-laki serta wanita serta nir perlu diubah.   ABRI terdapat pemahaman bahwa hukum Islam yang berlaku sudah dikompilasi hingga tidak bertentangan dengan HAM serta tidak perlu diubah. 

Perbedaan pendapat mengenai aturan Islam serta CEDAW hidup pada masyarakat Indonesia pula.  Ibu Nursyahbani Katjasungkana merupakan pejabat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK.  Dia berpendapat bahwa aturan Islam dalam prinsipnya nir bertentangan menggunakan CEDAW.  Namun demikian, penafsiran berdasarkan aturan Islam yang sudah dikeluarkan memang bertentangan dengan CEDAW.  Jadi, tidak perlu mengubah atau mencabut hukum Islam.  Melainkan, penafsiran hukum Islam baru yg selaras menggunakan CEDAW perlu dibentuk.   

Drs. Haji Suharto M, ialah Hakim Tinggi Agama menurut Pengadilan Tinggi Agama, DIY.  Dia memiliki pemahaman bahwa aturan Islam telah melindungi persamaan antara laki-laki serta perempuan .  Tentu saja hukum Islam mengandung disparitas antara pria dan wanita namun disparitas tadi tidak bersifat diskriminatif.  Melainkan, disparitas tadi berupa pembagian tanggung jawab tempat tinggal tangga atau cuma job description yg beda.  Jadi, hukum Islam nir perlu diadaptasi menggunakan CEDAW.   

Drs. Sudjana, SH, merupakan seorang advokat, ketua Parpol PSII 1905 dan penulis buku tentang hukum Islam serta Adat.  Dia merasa hukum Islam nir bersifat dan bahkan melarang subordinat terhadap perempuan .  Sebagaimana demikian, aturan Islam nir jauh berdasarkan CEDAW.  Bagaimanapun juga, hukum Islam diciptakan Allah.  HAM nir diterima sepenuhnya dalam aturan Islam.  Jadi, kecuali ketentuannya yg telah terdapat, aturan Islam nir wajib diadaptasi menggunakan CEDAW. 
BAB V – KESIMPULAN

Seorang wanita yang mencari penghapusan diskriminasi atau perlindungan haknya sebagaimana diggariskan CEDAW boleh menyimpulkan bahwa hukum Indonesia perlu diubah.  Dalam sistem aturan negara, seorang wanita tersebut menemui pengakuan ketentuan CEDAW yang telah lengkap.  Pengakuannya masih ada pada UUD 1945 maupun Pancasila secara perlu diperbaiki maupun TAP MPR No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 sebagaimana dilaksanakan UU No.39/1999 secara cukup rupawan.  

Bagaimanapun, pengakuan hak serta penghapusan diskriminasi buat seorang wanita tadi dikurangi prosedur penegakannya.  Mekanisme pengekannya perlu diubah dengan penetapan keberlakuan CEDAW pada hukum negara, pengukuhan hak menguji dalam lingkungan peradilan generik juga peradilan TUN serta peningkatan wewenang forum eksekutif misalnya Komnas HAM.  

Hubungan antara CEDAW dan aturan negara di Indonesia perlu ditetapkan.  Hubungan tadi sangat nir kentara.  Ada kemungkinan bahwa ketentuan CEDAW sebagaimana disahkan UU No.7/1984 berlaku pada aturan negara secara pribadi serta dapat ditegakkan sepenuhnya.  Ada kemungkinan lain ketentuan CEDAW tidak berlaku kecuali selama peraturan pelaksana UU No.7/1984 dapat diundangkan.  Praktis-mudahan keberlakuan CEDAW ditegaskan secara sesuai dengan kemungkinan pertama tersebut.

Hak menguji dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan TUN perlu dikukuhkan.  Hak menguji sebagaimana sudah ditetapkan mengandung akibat bahwa mayoritas peraturan perundangan juga Keputusan TUN pada Indonesia nir dapat diuji terhadap HAM (termasuk penghapusan diskriminasi terhadap wanita maupun perlindungan haknya).  Hak menguji perlu diubah segala bentuk peraturan perundangan dapat diuji terhadap HAM pada bentuk tadi.  

Wewenang forum eksekutif misalnya Komnas HAM perlu diluaskan.  Sekarang, kewenangan tadi berarti bahwa Komnas HAM juga KNKP nir bisa mengikat pihak bersangkutan.  Sebagaimana demikian, pelanggaran HAM nir bisa diatasi Komnas HAM atau KNKP serta bisa berjalan apapun pendapatnya.  Wewenang Komnas HAM serta KNKP perlu tercantum hak memaksakan pihak tadi.  

Tetapi seorang wanita tadi nir perlu risi.  Perubahan buat sistem hukum negara secara sesuai dengan CEDAW sudah dijamin sang RANHAM, Ketentuan UU No.39/1999 terhadap Pengadilan HAM maupun kebijakan Parpol yg lengkap.  

Dalam sistem hukum Islam, seseorang wanita yg berperkara melalui Pengadilan Agama menemui anggaran yg bertentangan dengan CEDAW.  Di bidang perkawinan, seseorang wanita  menemui anggaran aturan Islam yang sudah sinkron dengan CEDAW.  Aturan tadi merupakan kondisi persetujuan buat perkawinan, akad nikah juga perjanjian perkawinan, kewajiban suami isteri bersaling, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak dan  perwalian.  

Namun demikian, seseorang perempuan masih menemui aturan aturan Islam terhadap perkawinan yang melanggar CEDAW misalnya istri lebih dari satu, peminangan, mahar, kedudukan maupun kewajiban suami isteri, sahnya dan penegakan sahnya anak mereka maupun jalan putusnya perkawinan.  Di bidang kewarisan, seseorang wanita menemui aturan aturan Islam yg bertentangan menggunakan CEDAW sepenuhnya.  

Bagaimanapun pula, hubungan antara aturan Islam dan CEDAW nir diputuskan.  Di muka aturan internasional, CEDAW wajib dilaksanakan.  Kalau ketentuan aturan nasional baik dalam sistem hukum negara, Islam atau Adat mengurangi pelaksanaaan CEDAW, ketentuan tersebut harus diubah.  

Sikap Republik Indonesia terhadap kondisi aturan internasional tadi tidak jelas.  Peraturan perundangan yg telah dikeluarkan, kebijakan Parpol maupun orang Indonesia nir sependapat terhadap harmonisasi aturan Islam menggunakan CEDAW.  Ada kemungkinan bahwa aturan Islam dianggap perlu diubahsuaikan menggunakan CEDAW.  Tetapi demikian, masih ada orang yang berpendapat bahwa hukum Islam dan kedudukan wanita di dalamnya bersifat beda menurut CEDAW serta nir perlu diubahsuaikan.   

Maka, seorang perempuan tadi memang perlu risi tentang hukum Islam.  Dia menemui aturan hukum Islam yg melanggar CEDAW dan, selanjutnya, beliau akan menemui pelanggaran CEDAW secara terus hingga perilaku Indonesia terhadap perubahan aturan Islam ditetapkan.  

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945 
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi RIS 1950 
UUDS 1950. 

TAP MPRS No.xx/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia 
TAP MPRS No.xxXIII/MPRS/1966 Tentang Pencabutan Mandataris MPRS berdasarkan Presiden Sukarno.
TAP MPR No.xliv/MPRS/1968 Tentang Pengankatan Pejabat Presiden Republik Indonesia 
TAP MPR No.V/MPR/1973 
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.vii/MPR/1973 Tentang Keadaan Presiden Dan / Atau wapres Republik Indonesia Berhalangan, 
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan / Atau Antar Lembaga Lembaga Tinggi Negara
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IX/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978.
TAP MPR No. VII/MPR/1998 Tentang Perubahan serta Tambahan Atas TAP MPR No.I/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diuban serta Ditambah Terakhir Dengan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 1/1998
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.X/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 Tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara 
TAP MPR No.xiii/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden serta wapres Republik Indonesia.
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.xvii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 Tentang Hak Asasi Manusia 
TAP MPR No.xviiI/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor II/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.
TAP MPR No.I/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Perubahan Kelima Atas TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.I/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1983 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
TAP MPR No.ii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib MPR Republik Indonesia.  
TAP MPR No.iv/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
TAP MPR No.vi/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan serta Pemilihan Presiden dan wapres Republik Indonesia. 
TAP MPR No.vii/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia 
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.viiI/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1999 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republic Indonesia. 
TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat No.ix/MPR/1999 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No.19/1948 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
UU No.7/1950.
UU No.32/1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak serta Rujuk
UU No.14/1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 
UU No.1/1974 Tentang Perkawinan.
UU No.lima/1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah pada Daerah 
UU No.lima/1979 Tentang Pemerintahan Desa 
UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discirmination Against Women).
UU No.14/1985 Tentang Mahkamah Agung 
UU No.lima/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 
UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama.
UU No.10/1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
UU No.20/1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama 
UU No.lima/1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) 
UU No.2/1999 mengenai Partai Politik 
UU No.3/1999 Tentang Pemilihan Umum 
UU No.4/1999 Tentang Susunan serta Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR serta DPRD 
UU No.19/1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.105 Concerning the Abolution of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa), 
UU No.20/1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum buat Diperbolehkan Bekerja),
UU No.21/1999 mengenai Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan).
UU No.22/1999 mengenai Pemerintah di Daerah
UU No.25/1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah
UU No.26/1999 Tentang Pencabutan UU/11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi 
UU No.29/1999 Tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
UU No.35/1999 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; 
UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

KepPres No.48/1950.
KepPres No.52/1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara; 
KepPres No.16/1992 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang serta pada Padang.
KepPres No.50/1993 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KepPres No.129/1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Hak Asasi Manusia,
KepPres No.181/1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekarasan Terhadap Perempuan.  
KepPres No.L88/1998 Tentang Tata Cara Mepersiapkan Rancangan Undang Undang 
KepPres No.44/1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden.  

PP No.9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan 
PP No.28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.  
PP No.7/1991 Tentang Penerapan UU No.lima/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 
PP No.43/1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaskanaanya Pada Peradilan Tata Usaha Negara 

InPres No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6/1977 Tentang Tata pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, 
Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1978
Peraturan Menteri No.se-04/Men/1988 

Keputusan Menteri Agama No.154/1991 Tentang Pelaksanaan InPres No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.  

PERMA No.1/1993. 

Surat Presiden No.2826/HK/1960.

Rancangan Keputusan Pimpinan MPRS No.: A3/1/Ad Hoc B/MPRS/1966 Tentang Piagam Hak Hak Asasi Manusia serta Hak Hak Serta Kewajiban Warga Negara.


DAFTAR PUSTAKA

H. Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Amrullah Ahmad (ed.), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,  Gema Insani Press, Jakarta, 1998.
Mohammad Daud Ali, SH, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 1998.
J N D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994. 
Chairul Anwar, Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa Bangsa, Djambatan, Jakarta, 1989.
Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH, Pelembagaan Hukum Islam pada Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan serta Prospeknya, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, Gema Insani Press, Jakarta,  1996.
Drs. Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM Dan Jajaran HANKAM / ABRI, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
H. Ahmad Azhar Basyir MA, Hukum Waris Islam, Bagian Penerbitan Fakulas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
Drs. Cik Hasran Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998.
Drs. Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997. 
A. Rachmad Budiono, SH, MH, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Dr. Lance Castles (Pengantar), Tujuh Mesin Pendulang Suara, Perkenalan, Prediksi, Harapan Pemilu 1999, Jakarta, 1999. 
Dr. Lance Castles, "The Program of the Partai Amanat Nasional", unpublished, 1999.
Dr. H. Chuzaimah dan Dr. T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
Drs. Rojikin Daman, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Prof. Darji Darmodiharjo dkk., Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya, 1990.
R. Abdul Djamali, SH, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Saekan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam pada Indonesia, Arkola Surabaya, Surabaya, 1997.
A. Malik Fadjar dkk., Pancasila: Dasar, Filsafat Negara, UMM Press, Malang, 1992.
Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yurdis Terhadap Konstitusi Indonesia, Gama Media, Yogyakarta, 1999. 
Mohammad Farid (ed.), Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan, LBH APIK, Jakarta, 1999.
Andi Tahir Hamid, SH, Beberapa Hal Baru Tentang Pengadilan Agama dan Bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.  
Drs. Ahrun Hoerundin, SH, Pengadilan Agama: Bahsan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara serta Keweangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang Undang No.7/1989 Tentang Peradilan Agama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.  
Drs. Ismauan, Tinjauan Pancasila, Carya Remadja, Bandung, 1991.
Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998.
O C Kaligis, SH, Praktek Pratkek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia: Buku Pertama, Alumbi, Bandung, 1999.
R G Kartasapoetra, SH, Sistematika Hukum Tata Negara, Bina Asara, Jakarta, 1987.
Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LLM, Pengantar Hukum Internasional, Putrabardin, Bandung,  1999.
Alex Lanur (ed.), Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
Suhrawardi K Lubis, SH; Komis Simanjuntak, SH, Hukum Waris Islam: Lengkap serta Praktis, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
Ratno Lukito, Pergumalan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia INIS, Jakarta, 1998..
Prof. Dr. Muchsan, SH, "Penggantian Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Indonesia Baru Yang Demokratis" Makalah Seminar "Amandmen UUD 1945", Fakultas FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Tanggal 18 September Tahun 1999
Dr. Suwarmaal Muchtar, SH, Peradilan Tata Usaha Negara, Epsilon Grup, Bandung, 1999.
B J Nasution serta S Warjiati, Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah, Mandar Maju, Bandung, 1997.
Y. Sri Pudyatmoko, SH dan W. Riawan Tjandra, SH, Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1996. 
Mohd. Iris Ramulyo, SH, MH, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
Prof. Dr. A. Gunawan Setiardja, Hak Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogkayarta, 1993.
Prof. Mr. Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1996.
Soehino, SH, Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1985.
Soehino SH, Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992.  
Soehino SH, Perkembangan Pemerintah pada Daerah, Liberty, Yogyakarta, 1995.
Soehino SH, Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1996.
Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri, M, SH, Hak Uji Material pada Indonesia, Alumni, Bandung,. 1997.
Ny. Soemiyati, SH, Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1997.
Prof. R Subekti SH, Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Alumni, Bandung, 1980.
Drs. Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
Bambang Sunggono, SH, MS serta Aries Harianto, SH, Bantuan Hukum serta HAM, Mandar Maju, Bandung, 1994.  
Edy Suryono SH, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasionl pada Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1988.
Sudirman Tebba (ed.), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Mizan, Bandung, 1993.
Sajuti Thalib, SH, Hukum Kewarisan Islam pada Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
Tim Alumni (ed.), Kasus Pencabutan SIUPP Majalah Tempo: Suatu Yurisprudensi dalam Bidang Hukum Nasional Indonesia, Alumni, Bandung, 1998.
Samsul Wahidin, SH, Hak Menguji Materiil Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Cendana Press, Jakarta, 1984.
H. Abdullah Zaini, SH, Pengantar Hukum Tata Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.

Tentang-soal.