Makalah Kedaulatan dan Bentuk Negara serta Sistem pemerintahan

Contoh Makalah  Kedaulatan serta Bentuk Negara serta Sistem pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN


A.Latar Belakang


Kedaulatan, Bentuk Negara serta Sistem pemerintahanadalah materi yang sangat menarik buat dipelajari, diketahui serta dipahami.sangat penting bagi kita semua buat mengetahui serta tahu apa itukedaulatan, macam-macam bentuk negara serta macam-macam sistem pemerintahanyang ada serta yg dianut oleh berbagai negara-negara pada global dengan mengetahuidan memahami karakteristik menurut macam-macam bentuk negara, ciri dari macam-macam sistempemerintahan serta banyak sekali hambatan-hambatan yg ada dalam suatu pemerintahan.

B.Tujuan

a.mengetahui serta memahami apayang dimaksud dengan kedaulatan, teori-teori kedaulatan, bentuk-bentuk negara,susunannya serta sistem pemerintahan suatu negara.
b.untuk dapat membedakan antaramacam-macam teori-teori kedaulatan, macam-macam bentuk negara,susunan-susunannya serta macam-macam sistem pemerintahan yang terdapat.


BAB II

PEMBAHASAN


2.1Pengertian Kedaulatan

Mula-mula, Kedaulatan diartikan menjadi kekuasaantertinggi yg bersifat mutlak, lantaran nir terdapat kekuasaan lain yangmengatasinya ( superlatif ).
Jean Bodin ( 1530 – 1596 ) yg pertama kali mengemukakan teori kedaulatan inidengan definisi bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap para warganegara serta rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Raja nir terikat olehundang-undang.

2.1.1Kedaulatan MenurutSejarahnya serta Menurut Urutan Waktunya

·KEDAULATAN TUHAN

            Ajaran inimenerangkan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan. Tuhan yangmenciptakan alam semesta ini, segala makhluk hayati di global maupun di jagadraya. Oleh karenanya, pada teori kedaulatan ini, Tuhan-lah dianggap yangberkuasa pada suatu negara.
            Tokoh dalam teoriini yaitu Thommas Aquinos,yg beropini bahwa kekuasaan / kedaulatan tertinggi suatu negara yaituterletak dalam Tuhan lantaran Tuhan-lah sebagai pencipta alam semesta ini besertasegala isinya.
·KEDAULATAN RAJA-RAJA

            Kedaulatan Tuhanhancur karena wakil Tuhan pada dunia ini bisa dikalahkan sang raja-raja sehinggakepercayaan rakyat terhadap wakil Tuhan pada global ini pudar, lantaran wakil Tuhanmudah ditaklukkan oleh Raja-Raja sehingga muncul Kedaulatan Raja-Raja.

Ajaran Kedaulatan Raja-Raja ini usang kelamaan ditolakoleh warga lantaran sifat raja yg sewenang-wenang. Rakyat nir bisa tempatperlindungan lagi berdasarkan raja serta warga mulai sadar, Kedaulatan Raja yang tidakterbatas serta sewenang-wenang tadi nir dapat dipertahankan lagi.

·KEDAULATAN RAKYAT

Ajaran yg memberi kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ke tanganrakyat atau juga disebut pemerintahan menurut masyarakat oleh warga serta buat rakyatatau pada Bahasa Inggris diklaim “Government from the people, by the peopleand for the people”.

Tokoh dalam teori Kedaulatan Rakyat ini merupakan J.J. Rousseauyang menyatakan bahwa, ada 2 macam kehendak rakyat, yaitu :
üKehendak Rakyat Seluruhnya ( volente de tours )

üKehendak Sebagian Dari Rakyat ( volente gene rale )


·KEDAULATAN NEGARA

Ajaran kedaulatan negarasebenarnya merupakan kelanjutan ajaran kedaulatan raja pada susunan kedaulatanrakyat. Ajaran ini ada di Jerman buat mempertahankan kedudukan raja yangpada ketika itu mendapatkan dukungan berdasarkan 3 lapisan masyarakat. Oleh karenaajaran kedaulatan warga sangat populer di kalangan rakyat Jerman maka rajamembuat ajaran baru buat menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Dalam ajaranini, rakyat membentuk dirinya sebagai negara, sebagai akibatnya masyarakat itu identikdengan negara. Kalau masyarakat itu berdaulat, berarti negara juga berdaulat. Akantetapi negara itu memiliki arti yg abstrak sebagai akibatnya timbul sebuahpertanyaan, yaitu : Siapakah yang memegang kekuasaan negara ? Jawabannya yaitu,yg memegang kekuasaan negara nir lain serta nir bukan merupakan Raja sendiri.
Pengertian negarayang abstrak itu dikonkritkan dalam tubuh raja. Ajaran ini diklaim Verkulpringstheorieyang artinya negara menjelma pada tubuh raja.

  • KEDAULATAN HUKUM

Ajaran Kedaulatan Hukum merupakan ajaran yg paling terkini yg masihberlaku sampai sekarang. Tokoh dalam teori kedaulatan hukum ini adalah Krabbeyang mengemukakan bahwa kekuasaan tertinggi itu nir terletak pada kehendakpribadi dari dalam raja, melainkan terletak dalam hukum yang nir berpribadiatau onpersonlijk.

Yang menjadi asal hukum merupakan kesadaran hukum menurut dalam insan yangmerupakan indera pengukur untuk menentukan baik tidaknya suatu peraturan hukumyang berlaku karena tidak oleh serta sesuai dengan kesadaran hukumnya.
Krabeberpendapat bahwa kekuasaan itu tidak bersumber pada kekuasaan langsung raja.kalau rakyat negara taat dalam peraturan undang-undang, itu tidak disebabkankarena dia mentaati raja melainkan undang-undang itu dibuat oleh parlemen yangmembawakan kesadaran hukum rakyatnya.

2.2Bentuk Negara

Dalam Ilmu Negara, pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu-kaladibagi menjadi dua ( 2 ), yaitu :
  • Monarchie

  • Republik

Untuk menentukan suatu negara itu berbentuk Monarchie atau Republik,dalam Ilmu Negara banyak macam ukuran yg digunakan, yaitu :
ØJika kehendak negara itu dipengaruhi oleh satuorang saja, maka bentuk negara itu adalah Monarchie.
ØJika kehendak negara itu ditentukan olehbanyak orang yg merupakan suatu majelis, maka bentuk negara itu adalahRepublik.

Negara itu berbentuk Monarchie, apabila :
nSeorang kepala negara diangkat berdasarkan hakwaris / keturununan.
nKepala negaranya adalah Raja / Ratu.
nContoh negara berbentuk Monarchie, yaitu Inggris, Thailand,dan lain-lain.

Negara itu berbentuk Republik, jika :
nSeorang ketua negaranya dipilih berdasarkanatau melalui suatu pemilihan umum buat masa jabatan yang ditentukan.
nKepala negaranya adalah seorang Presiden.
nContoh negara yg berbentuk Republik, yaitu Indonesia,Perancis, Amerika Serikat, Cina, serta lain-lain.

2.3Susunan Negara

Dalam Ilmu Negara, susunan negara sang Jellinek disebut menjadi “Staatenverbindungen”.
Ada tiga macambentuk susunan negara, yaitu, negara Federal, Konfederal serta Kesatuan.
nJellinek membedakan negara Federal serta Konfederal padaletak kedaulatannya. Pada negara Konfederal, kedaulatan terletak padanegara-negara bagiannya.
nSedangkan pada negara Federal, kedaulatan adapada keseluruhannya, yaitu dalam negara Federal sendiri.
nBagi Negara Federal, Jellinekmenyatakan kelemahan berdasarkan negara Federal, masih ada dalam pengertian kedaulatanyang nir absolut disebabkan keluar kedaulatan itu dibatasi sang HukumInternasional serta kedalam oleh Hukum positif, sebagai akibatnya membedakan negaraFederal menurut negara Konfederal menggunakan alat pengukur yang nir tetap itu.
nAlat pengukur lain buat membedakan negaraFederal berdasarkan negara Konfederal dapat secara pribadi mempengaruhi rakyat darinegara-negara bagian melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.
nDalam negara Federal, pemerintah pusat Federaldapat mempergunakan wewenangnya secara pribadi terhadap setiap masyarakat negaradalam negara-negara bagiannya, sedangkan kewenangan ini nir masih ada padanegara Konfederal.

Perbedaan antara negara Federal serta negara Kesatuan, yaitu :
nPada negara Federal, negara-negara bagianmempunyai kewenangan buat membuat Undang-Undang Dasar sendiri ( pouvoir constituant )dan dapat memilih bentuk organisasinya masing-masing dalam batas-batas yangtidak bertentangan menggunakan konsititusi berdasarkan negara Federal seluruhnya. Dalam halini organisasi menurut bagian-bagian negara Kesatuan pada garis besarnya telahditentukan sang pmbuat UU di sentra. Organisasi itu merupakan aplikasi darisistem desentralisasi pada negara Kesatuan. Bagian-bagian dalam negaraKesatuan yang lazimnya disebut menjadi Propinsi tidak memiliki wewenang untukmembuat UUD sendiri.
nDalam negara Federal, kewenangan pembuat UUpemerintah sentra Federal dipengaruhi secara jelas, sedangkan wewenanglainnya ada dalam negara-negara bagiannya (sisa power / reserved power).
nSebaliknya pada negara Kesatuan, wewenangsecara terang terdapat dalam propinsi-propinsi, serta residu power-nya adapada pemerintah sentra negara Kesatuan.


2.4Sistem Pemerintahan

2.4.1Sistem Pemerintahan MenurutSifatnya

Sistem adalah suatu holistik, terdiri berdasarkan beberapa bagian yangmempunyai fungsionil, baik antara bagian-bagian juga hubungan fungsionilterhadap keseluruhannya, sehingga interaksi itu menimbulkan suatu ketergantunganantara bagian-bagian yg akibatnya bila salah satu bagian nir bekerja denganbaik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.
Pemerintahan pada arti luas adalah segala urusan yang dilakukan olehnegara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya serta kepentingan negara itusendiri. Jadi, nir diartikan menjadi pemerintah yang hanya menjalankan tugaseksekutif saja, melainkan juga mencakup tugas-tugas lainnya termasuk Legislatifdan Yudikatif.
Jadi, sistem pemerintahan dari sifatnya yaitu menjalankantugas-tugas eksekutif, legislatif maupun yudikatif.


2.4.2Sistem Pemerintahan Ditinjau Dari Segi Pembagian Kekuasaannya

Organisasi Pemerintah itu dibagi menurut garis Horizontal serta Vertikal.pembagian kekuasaan secara Horizontal didasarkan atas sifat tugas yg tidak sinkron-bedajenisnya yang      mengakibatkan berbagaimacam forum dalam suatu negara, sedangkan pembagian kekuasaan secara Vertikalmelahirkan 2 garis interaksi antara Pusatdan Daerah dalam sistem          desentralisasidan dekonsentrasi.

uDesentralisasi, yaitukekuasaan yg diberikan sang pemerintah sentra pada pemerintah daerah sebagaihak otonomi wilayah untuk mengatur wilayahnya masing-masing.
uDekonsentrasi, yaitupembagian kekuasaan yang terpusat berdasarkan pemerintah sentra. Pemerintah daerahmengikuti segala peraturan yg ditetapkan sang pemerintah sentra. Dalam halini, nir diberikan hak otonomi daerah sang pemerintah pusat.

  • SISTEM PARLEMENTER

Sistem Parlementer di negeri Belanda antara tahun 1866-1868 ketikaterjadi perselisihan yang terus menerus antara raja serta parlemen. Kabinet padawaktu itu dipimpin oleh van Zuylen serta Heemskerkdimana pemerintah pada akhirnya mengundurkan diri, serta sejak itu jikaterjadi perselisihan antara pemerintah serta parlemen, raja tidak akanmempertahankan menterinya, sehingga kabinet harus bubar. Setelah peristiwa ini,maka lahirlah sistem parlementer di negeri Belanda.
            Ciri-karakteristik dari Sistem Parlementer,yaitu :
uRaja / Ratu atau Presiden menjadi kepalanegara. Kepala negara tidak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yangdiambil oleh kabinet.
uEksekutif bertanggung jawab pada Legislatif.yang diklaim Eksekutif disini merupakan kabinet. Kabinet wajib mengembalikanmandatnya pada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan pernyataan mositidak percaya kepada menteri eksklusif atau seluruh menteri.
uDalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagaipembentuk kabinet serta sekaligus sebagai Perdana Menteri adalah Ketua PartaiPolitik yang memenangkan pemilihan umum, sedangkan Partai Politik yang kalahakan berlaku sebagai pihak oposisi.
uDalam sistem banyak partai, formatur kebinetharus menciptakan kabinet secara koalisi, karena kabinet harus menerima dukungankepercayaan menurut parlemen.
uApabila terjadi perselisihan antara kabinetdengan parlementer, serta kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yangbenar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan adalah menjaditanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilihan umum dalam tempo 30 harisetelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai politik yangmenguasai parlemen, menang dalam pemilihan umum tersebut, maka kabinet akanterus memerintah. Sebaliknya apabila partai oposisi yang memenangkan pemilihanumum, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan mandatnya serta partai politikyang menang akan membentuk kabinet baru.

Keuntungan serta Kelemahan dari Sistem Parlementer itu adalah :
uKeuntungannya adalah penyesuaian antara pihakeksekutif serta legislatif mudah dapat dicapai.
uKelemahannya adalah jika pertentangan keduanyaitu ( esksekutif serta legislatif ) bisa sewaktu-waktu terjadi yang pada akhirnyadapat menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri serta akibatnya pemerintahantidak stabil.

·SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Sistem Presidensil ini masih ada pada Amerika Serikat yang mempertahankanajaran Montesquieu, dimana kedudukan tiga kekuasaan negara, yaitu :
üLegislatif à ditangan DPR / MPR
üEksekutif à ditangan Presiden
üYudikatif à ditangan Kehakiman

Ciri-karakteristik menurut Sistem Pemerintahan Presidensil,yaitu :
uKedudukan eksekutif nir tergantung kepadabadan perwakilan masyarakat.
uDasar hukum kekuasaan eksekutifnyadikembalikan pada pemilihan warga .
uKepala eksekutif adalah Presiden danPresiden-lah yang menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpindepartemen-nya masing-masing serta mereka itu hanya bertanggung jawab kepadaPresiden.

Keuntungan serta Kelemahan dari Sistem Pemerintahan Presidensil iniadalah :
uKeuntungannya adalah pemerintahan untuk jangkawaktu yang ditentukan itu stabil.
uKelemahannya adalah kemungkinan terjadi apayang ditetapkan menjadi tujuan negara dari eksekutif sanggup tidak sinkron daripendapat legislatif.


Jadi, sistem pemerintahan berdasarkan pembagian kekuasaannya yaitu ;
§UUD 1945 nir membatasi secara tajam, bahwasetiap kekuasaan itu wajib dilakukan oleh satu organ atau badan tertentu yangtidak boleh saling campur tangan.
§UUD 1945 tidak membatasi kekuasaan itu dibagiatas 3 bagian saja serta juga tidak membatasi pembagian kekuasaan dilakukan oleh3 organ atau badan saja.
§UUD 1945 nir membagi habis kekuasaan rakyatyang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 1 ayat 2), pada forum negara lainnya.

Ada 6 Lembaga Negara yang ditetapkan olehUndang-Undang Dasar 1945, yaitu :
uMajelis Permusyawaratan Rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
uPresiden
uDewan Perwakilan Rakyat (DPR)
uDewan Pertimbangan Agung (DPA)
uMahkamah Agung (MA)
uBadan Pemeriksa Keungan (BPK)


BAB III

PENUTUP



3.1       Kesimpulan

uKedaulatan, bentuk negara serta sistempemerintahan suatu negara sangat penting untuk diketahui, dipelajari dandipahami.
uKedaulatan itu terdiri dari kedaulatan Tuhan,kedaulatan Raja, kedaulatan Hukum, kedaulatan Rakyat serta kedaulatan Negara.
uBentuk negara terbagi atas Monarchie danRepublik.
uSusunan Negara berdasarkan Jellinek,yaitu negara Federal, Konfederal serta Kesatuan.

uSistem pemerintahan terbagi atas sistempemerintahan Parlementer serta Presidensil.


Tentang-soal.