MAKALAH HUKUM DAGANG Peran Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan

MAKALAH HUKUM DAGANG Peran Direksi Dalam Pengelolaan Perusahaan

BAB I

PENDAHULUAN


1.1P e n d a h u l u a n
Seperti yg kita ketahui bahwa dalam suatu perusahaanpastilah ada pengelolahnya. Pengelolah yang dimaksud merupakan orang-orang atauseseorang yg menjalankan serta mengelolah suatu perusahaan. Dalam suatuperusahaan perseroan, pastilah terdapat yg namanya organ perseroan. Orang-orangyang terlibat pada dalam organ perusahaan inilah, yg akan mengelolah danmenjalankan suatu perusahaan yg masing-masing telah mempunyai tugas danwewenang yg telah diatur serta ditentukan. Di dalam perusahaan yg berbentukperseroan, Direksi adalah organ perusahaan yg akan menjalankan danmengurus suatu perseroan. Maka menurut itu, kiprah Direksi sangat menunjang danberpengaruh dalam kemajuan ataupun kemunduruan dari suatu perusahaan. Direksisebagai organ perseroan yg sangat krusial, pula memiliki tanggung jawabdalam mengelolah suatu perusahaan. Tentu saja tanggung jawab itu tidaklahringan dan mudah, melainkan adalah tanggung jawab yg relatif berat yangdiembankan pada para Direksi selaku pengurus atau organ perusahaan.
Maka dari itu, penulis tertarik buat membuat makalahyang membahas tentang “Peran DireksiDalam Pengelolaan Perusahaan”.

1.2Rumusan Masalah

  • Apakah yg dimaksud menggunakan Direksi ?
  • Bagaimana cara pengangkatan serta pemeberhentian suatu Direksi dalam perusahaan perseroan ?
  • Bagaimanakah kiprah Direksi dalam pengelolaan suatu perusahaan perseroan ?
  • Apakah  persyaratan direksi, tugas, tanggung jawab, wewenang serta kewajiban Direksi ?



BAB II

PEMBAHASAN MASALAH


2.1 Pengertian Direksi
Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawabpenuh atas pengurusan perseroan buat kepentingan serta tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik di dalam juga di luar pengadilan sinkron denganketentuan Anggaran Dasar.

2.2 Keharusan PerseroanMemiliki Direksi
Kepungurusan perseroan ( yg diantaranya meliputipengurus sehari-hari ) dilakukan sang Direksi. Suatu perseroan diwajibkanmempunyai paling sedikit 2 orang anggota Direksi apabila :
  1. bidang usahanya mengerahkan dana warga , misalnya Bank dan Asuransi ;
  2. meneribitkan surat pengakuan utang misalnya obligasi, atau
  3. merupakan Perseroan Terbuka.

2.3 Persyaratan AnggotaDireksi
Persyaratan buat dapat diangkat sebagai anggota Direksiadalah orang perseorangan :
  1. yang bisa melaksanakan perbuatan aturan, dan
  2. yang tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang sebagai anggota Direksi, atau Komisaris yg dinyatakan bersalah mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau yang pernah dieksekusi lantaran melaksanakan tindak pidana yg merugikan keuangan negara pada jangka saat lima (lima) tahun sebelum pengangkatan. Jangka ketika 5 tahun tadi terhitung sejak yg bersangkutan dinyatakan bersalah mengakibatkan perseroan pailit, atau jika dieksekusi terhitung sejak selesai menjalani sanksi.



Pembatasan waktu limatahun ini pula dianut sang negara maju misalnya Inggris. Orang yang bertindakselaku direktur perusahaan yg dinyatakan nir mampu membayar utang-utangnya(insolvent) tidak diperkenankan bertindak sebagai direktur perusahaan baru dengannama yg sama atau serupa. Larangan atau restriksi tersebut dimaksudkan untukmencegah penyalahgunaan perusahaan-perusahaan menggunakan tanggung jawab terbatas,menggunakan memakai sedertan perusahaan-perusahaan, yg satu dilikuidasimeninggalkan utang-utang dan mulai dengan perusahaan yg baru.
Yang dimaksud menggunakan ‘organ perseroan’ dalam persyaratananggota Direksi adalah individu ( Individual ) serta bukan badan hukum ( legalentity ). Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yg memungkinkan untukmendudukkan atau mengangkat “badan hukum” menjadi anggota Direksi ( instead ofnatural person individually). Namun menurut Undang-Undang PT ditegaskan bahwahanya “orang perseorangan” yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi.
Selanjutnya, seperti yang disebutkan bahwa yg mampumelaksanakan perbuatan aturan, merupakan orang itu wajib ‘cakap’ dalam pengertianhukum             ( bekwaam atau capable: possessing legal power or capacity ). Jadi, memenuhi persyaratan aturan untukmembuat persetujuan-persetujuan eksklusif ( Pasal 1330 KUHPerdata ).undang-undang pula menjelaskan bahwa setiap orang merupakan cakap untuk membuatperikatan-perikatan, apabila ia oleh undang-undang nir dinyatakan tidak cakap(onbekwaam – Pasal 1329 KUHPerdata ).

2.4 Pengangkatan danPemberhentian Direksi
Anggota Direksi diangkat sang RUPS buat jangka waktutertentu menggunakan kemungkinan dapat diangkat balik . Untuk pertama kalipengangkatan anggota Direksi dilakukan menggunakan mencantumkan susunan dan namalengkap, loka dan lepas lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dankewarganegaraan anggota Direksi pada Akta pendirian.
Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentiananggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar tanpa mengurangi hak pemegang sahamdalam pencalonan.


2.4.1 PemberhentianSewaktu-waktu
Anggota Direksi bisa sewaktu-ketika diberhentikanberdasarkan keputusan RUPS menggunakan menyebutkan karena sesudah yangbersangkutan diberi kesempayan buat membela diri pada RUPS. Dengan demikiankedudukannya menjadi anggota Direksi berakhir.

2.4.dua PemberhentianSementara
1)Anggota Direksi dapatdiberhentikan ad interim oleh RUPS atau sang Komisaris menggunakan menyebutkanalasannya yang diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yangbersangkutan, sebagai akibatnya anggota Direksi yang bersangkutan nir berwenangmelakukan tugasnya. Mengingat pemberhentian hanya dilakukan pada RUPS yangmemerlukan waktu untuk pelaksanaannya, maka buat kepentingan perseroan tidakdapat ditunggu sampai dilakukan RUPS. Oleh karena itu, telah sewajarnya sebagaiorgan pengawas diberi wewenang buat melakukan pemberhentian ad interim.
2)Paling lambat tiga puluh harisetelah lepas pemberhentian sementara itu, wajib diadakan RUPS serta yangbersangkutan diberi kesempatan buat membela diri. Panggilan RUPS harusdilakukan oleh organ perseroan yg memberhentikan ad interim tadi.
3)RUPS dapat mencabut keputusanpemberhentian tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yg bersangkutan.
4)Apabila pada waktu 3 puluhhari tidak diadakan RUPS, pemberhentian sementara tadi batal.
5)Dalam Anggaran Dasar diaturketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong, atau dalamhal Direksi diberhentikan buat ad interim atau berhalangan.

2.lima Tugas serta WewenangDireksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksiserta akbar serta jenis penghasilannya ditetapkan sang RUPS. Namun pada AnggaranDasar bisa ditetapkan bahwa kewenangan RUPS dilakukan sang Komisaris atas namaRUPS.

2.6 Tanggung Jawab Direksi
1)Direksi bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan, untuk kepentingan serta tujuan perseroan sertamewakili perseroan baik pada pada juga pada luar pengadilan ( persona standi in judicio ).
2)Setiap anggota Direksi wajibdengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas untukkepentingan serta bisnis perseroan.
3)Setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh secara eksklusif jika yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya.

Namun, adakalanya anggota Direksi nir berwenangmewakili perseroan, yaitu bila :
1)Terjadi perkara pada depanpengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yg bersangkutan.
2)Anggota Direksi yangbersangkutan memiliki kepentingan yang bertentangan menggunakan kepentinganperseroan ( conflicts of interest ).

2.7 Kewajiban Direksi /Anggota Direksi
1)Direksi harus :
a.membuat serta memelihara DaftarPemegang Saham, selebaran RUPS serta selebaran rapat Direksi.
b.menyelenggarakan pembukuanperseroan yang semuanya disimpan di loka kedudukan perseroan.
Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksimemberi biar kepada pemegang saham buat mengusut serta mendapatkan salinanDaftar Pemegang Saham, risalah serta pembukuan.
2)Direksi harus memintapersetujuan RUPS buat mengalihkan atau menjadikan agunan utang semua atausebagian besar kekayaan perseroan serta nir boleh merugikan pihak ketiga yangberitikad baik serta mengumumkan pada 2 surat informasi paling lambat tiga puluh harisejak perbuatan aturan tadi dilakukan. Dan keputusan RUPS sah apabiladihadiri bagian dari jumlah seluruh saham menggunakan hak suara yang absah dandisetujui sang paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara tersebut.
3)Direksi wajib mendaftarkandalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor tiga Tahun 1982 tentangWajib Daftar Perusahaan :
a.akta Pendirian beserta surat pengesahan MenteriKehakiman          ( yaitu setelahperseroan memperoleh status badan hukum ).
b.akta perubahan Anggaran Dasarbeserta suratpersetujuan Menteri Kehakiman atas perubahan tertentu yg sifatnya mendasarseperti dimaksud dalam pasal 15 ayat dua Undang-Undang PT.
c.akta perbuahan Anggaran Dasar besertalaporan kepada Menteri Kehakiman atas perubahan selain yg dimaksud pasal 15ayat 2 Undang-Undang PT.
Dalam ketika paling lambat tiga puluh hari terhitungsejak pendaftaran , Direksi melakukan permohonan perseroan pada Tambahan BeritaNegara Republik Indonesia.selama registrasi serta pengumuman tadi belum dilakukan, maka anggotaDireksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumyang dilakukan perseroan. Selain itu, anggota Direksi jua bertanggung jawabsecara tanggung renteng atas semua kerugian yg diderita pemegang saham yangberitikad baik, yang timbul dampak batal demi aturan karena perolehan saham olehperseroan baik secara langsung juga tidak eksklusif bertentangan denganketentuan pasal 30 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995.
4). Anggota Direksi harus melaporkankepemilikan sahamnya, dan atau keluarganya ( Istri / Suami dan anak-anaknya )kepada perseroan tadi dan perseroan lain.
5). Direksi wajib mencatatpemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebutdalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
6). Direksi wajib memberitahukansecara tertulis keputusan RUPS mengenai pengurangan modal perseroan kepada semuaKreditor dan mengumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan dua surat liputan harian paling lambat tujuh hariterhitung semenjak tanggal keputusan.
7). Direksi wajib menyerahkanperhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik buat diperiksa apabila :
  1. bidang usaha perseroan berkaitan dengan penyerahan dana warga      ( bank, asuransi, serta Reksa Dana ).
  2. Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang ( obligasi )
  3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka
8)Direksi menyelenggarakan RUPStahunan serta buat kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPSlainnya. Panggilan RUPS adalah kewajiban Direksi.
Sudah sepatutnya seseorang Direktur bertindak amanah (honestly) serta bertugas menggunakanketekunan yang pantas (reasonablediligence) dalam melaksanakan tugas jabatannya

Tugas seseorang Direktur dapat dikelompokkan menjadi 3,yaitu :
  1. Tugas dari kepercayaan ( fiduciary duties-trust and confidence ).
Direktur harus bertindak dengan pertimbangan yg jujurberdasarkan kepentingan perusahaan serta bukan atas dasar kepentingan sekelompokorang atau badan.
  1. Tugas berdasarkan kecakapan, kehati-hatian serta ketekunan ( duties of skill, care and diligence ).
Direktur tidak menempatkan dirinya pada posisi yangmengakibatkan terjadinya pertentangan antara kepentingan perusahaan dankepentingan langsung ( conflict of interests ) atau antara tugas dankepentingannya.
  1. Tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang ( statutory duties ).
Direktur harus memakai kewenangan serta aset yangdipercayakan kepadanya buat maksud yg sudah diberikan dan bukan buat tujuanlain. Tugas-tugas ini hanya adalah aspek dari tugas-tugas direktur agartidak lalai ( negligent ) pada aplikasi kegunaannya. Tugas dijalankan sesuaiapa yg diamanatkan oleh undang-undang ( by Act ) seperti direktur harusmelaksanakan “reasonable diligence” dalam tugas jabatannya atau “disclosure”.

2.8 K e p a i l i t a n
            Kepailitan yangdimaksud yaitu bila perusahaan mengalami kerugian akbar sehinggamengakibatkan kebangkrutan oleh lantaran kesalahan atau adanya penyimpangan yangterjadi pada dalam organ perseroan atau Direksi.
1)Permohonan ke Pengadilan Negeriagar perseroan dinyatakan pailit hanya boleh diajukan oleh Direksi berdasarkankeputusan RUPS.
2)Dalam hal kepailitan yangterjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi serta kekayaan perseroan tidakcukup buat menutup kerugian dampak kepailitan tadi, maka setiap Direksisecara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
3)Jika anggota Direksi dapatmembuktikan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, beliau tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian.

2.9 Kepengurusan Direksi
            Definisi ataubatasan mengenai Direksi yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Undang-Undang PT ) pasal 1 ayat (4) jo pasal 82 mencakup unsur-unsur sebagaiberikut :
 Direksi merupakan : ( i )    organ perseroan
                           ( ii )   yangbertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan
                          ( iii )   untukkepentingan dan tujuan perseroan
      ( iv )   mewakiliperseroan baik di dalam juga pada luar pengadilan, sinkron dengan ketentuanperundang-undangan.

Organ perseroan terdiri atas :
  1. Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS )
  2. Direksi
  3. Komisaris

            Tiap-tiap organperseroan tersebut memiliki fungsi masing-masing, mempunyai kedudukan yangpararel dan yang satu tidak berada pada bawah yang lainnya.
            Apabila anggotaDireksi terdiri lebih berdasarkan satu orang maka mereka merupakan dewan pengurus ataudewan pimpinan perusahaan yang biasa diklaim “The Board of Directors”, yangapabila diterjemahkan berarti Dewan Direktur atau Direksi. Tetapi perludiketahui disini bahwa Board of Directorshanya dalam penamaan saja dan bukan pada arti serta tanggung jawab menurutsistem Anglo Saxon atau Amerika, karena dalam sistem ini anggota Direksidipilih dan diangkat sang para pemegang saham ( the governing body of corporation elected  by stockholders ).

            Perseroan sebagai badandan subjek aturan mempunyai hak serta kewajiban. Hak serta kewajiban perseroandilaksanakan oleh organ yg terdiri atas para direktur yg tiada lain adalahsubjek aturan berupa orang atau naturalperson / natuurlijke persoon.
            Selanjutnya Direksibertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Artinya secara “fiduciary” wajib melaksanakan “standard of care”. Yang dimaksud denganFiduciary Duty merupakan tugas yangdijalankan oleh Direktur menggunakan penuh tanggung jawab buat kepentingan (benefit ) orang atau pihak lain ( perseroan ).
            Pengurusanperseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan sang Direksi, kecuali pada halDirektur tidak terdapat, maka undang-undang memberi wewenang kepada komisaris untukmelakukan pengurusan perseroan ( Pasal 100 ayat dua ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 tentang PT.  Jadi disini masih ada “Confidential relation” antara perseroansebagai badan hukum menggunakan pengurus sebagai badan hukum dengan pengurus sebagainatural person, yg dibebankan tugas dan kewajiban dan tujuan perseroan. Olehkarena itu, Direksi melakukan tugas dan kewajiban atau tindakan hukumberdasarkan kemampuan dan kehati-hatian ( duty of skill and care ) yangdiperlukan buat mewujudkan kepentingan dan tujuan perseroan. Dalam hal ini,dalam akhirnya, dalam akhirnya fiduciaryjuga bermanfaat bagi pemegang saham secara holistik karena kepentinganperseroan merupakan identik dengan kepentingan pemegang saham dan juga termasuk didalamnya kepentingan pihak kreditor perseroan.
            Jelaslah bahwakewenangan pengurusan perseroan diberikan sang undang-undang kepada Direksiuntuk melakukan tindak-tindakan aturan yg diharapkan. Atau kewenanganpengurusan dipercayakan pada Direksi supaya Direksi dengan itikad baiksenantiasa bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan ( duty of loyalty ).
            Sebagai contohterkaitnya “kontradiksi/benturan kepentingan” ( conflict of interest) antara Direksi secara langsung denganperseroan, antara lain menjadi berikut :
1.direktur nir bolehmenggunakan kekayaan atau uang perseroan buat menciptakan keuntungan bagi dirinya.
Apabila terjadi demikian, beliau tidakhanya melanggar tugasnya ( breach of hisduty ), tetapi laba yang diperoleh akan sebagai milik perseroan.direktur yang menyalahgunakan kekayaan perseroan buat laba sendiri bisadituntut secara pidana lantaran harta perseroan hanya boleh dipakai untuktujuan yg sudah ditentukan.
2.         Direktur tidak boleh menggunakaninformasi yang diperoleh atas dasar jabatan buat menciptakan keuntungan bagidirinya.
            Maksudnya merupakan memakai informasitersebut guna memperoleh laba bagi dirinya atau buat orang lain yangmengakibatkan karugian dalam perseroan.
            Direktur mengetahui bahwaperusahaannya menghadapi resiko likuidasi dan memakai kabar tersebutuntuk melindungi dirinya dan perusahaan lain yg beliau jua menjadi direkturnya (interlocking directorate) dankonsekuensi likuidasi tersebut, terhadap kerugian para kreditor yang bertindaksecara rancu.
3.         Direktur nir boleh menggunakanjabatannya buat menerima laba langsung. Jika direktur menggunakanjabatannya buat memperoleh laba, beliau bertanggung jawab kepadaperusahaan. Ini analog dengan tugas “agent”yang nir menciptakan “secret profits”keluar dari jabatannya. Jadi apabila direktur menerima suap karena jabatan, dansecara jelas melanggar fiduciary duty.
4.         Direktur tidak boleh menunda keuntunganyang dibuat dengan alasan pada dalam “fiduciaryrelationship”-nya menggunakan perusahaan.
            Peraturan terhadap direktur “making a secret profit” sangat keras.keuntungan atau manfaat tadi wajib dilaporkan kepada perusahaan dandisetujui. Bila tidak, direktur wajib bertanggung jawab.

Selain itu ada yg dianggap “corporate opportunity doctrine” yg mencegah adanya pengalihanatau penyelewengan sang Direksi atas “businessopportunities” yg seharusnya dimiliki sang perusahaan. Direksi terikatuntuk tidak merogoh laba pribadi (no secret profit rule ) atas opportunityyang seharusnya menjadi milik perseroan.
Berbicara tentang tanggung jawab, bagaimanakah tanggungjawab tiap-tiap direktur pada pengurusan perseroan ?
Dalam pasal 85 ayat 1 UU No.1 Tahun 1995 mengenai PTdisebutkan bahwa: “setiap anggota Direksi wajib menggunakan itikad baik dan penuhtanggung jawab menjalankan tugas buat kepentingan dan usaha perseroan”.
Pasal 85 ayat dua UU No. 1 Tahun 1995 tentang PTdisebutkan bahwa “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai menggunakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tadi diatas”.
            Dengan demikian,maksudnya yaitu sesuai yang tercantum pada Pasal 85 ayat 1 dan dua UU PT No. 1Tahun 1995, bahwa anggota Direksi harus melaksanakan tugasnya menggunakan itikadbaik serta dengan penuh tanggung jawab.


BAB III

P E N U T U P


3.1Kesimpulan
Bahwa peran Direksi sangat mensugesti kemujuan maupunkemunduran suatu perusahaan. Kemajuan suatu perusahaan tidak tanggal menurut peranDireksi pada mengelolah perusahaannya. Untuk mengelolah suatu perusahaan,diperlukan tanggung jawab, itikad baik (goodfaith ), dan kejujuran dalam menjalankan tugas-tugas yang sudahditentukan serta diamanatkan, seperti yang sudah diatur pada perundang-undangantentang PT. Direksi wajib mengutamakan kepentingan perusahaan dan menjalankantugas, kewenangan dan kewajibannya sesuai dengan aturan yg sudah mengaturnya.
Dengan demikian, peran Direksi sangat mempengaruhikemajuan suatu perusahaan. Jika terjadi kesalahan yg ditimbulkan olehkelalaian Direksi, maka Direksi wajib bertanggung jawab penuh secara pribadi.oleh karena itu, kiprah Direksi wajib sahih-sahih maksimal dalam mengelolah danmemajukan perusahaannya.

3.2S a r a n
  • Diharapkan agar Direksi benar-benar bisa menjalankan tugasnya menggunakan baik, penuh tanggung jawab serta itikad baik serta penuh kejujuran dan kehati-hatian dalam pengelolaan suatu perusahaan perseroan.
  • Diharapkan supaya Direksi tidak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan tugas serta kewenangan yg dapat menyebabkan terjadinya kepailitan terhadap perusahaan.
  • Diharapkan pada mengelolah suatu perusahaan perseroan, harus berpatokan dan berlandaskan apa yang sudah diatur di pada Undang-Undang PT No.1 tahun 1995 yg memang dibuat menjadi landasan atau rambu-rambu dalam mendirikan ataupun mengelolah suatu perusahaan perseroan menjadi badan serta subjek aturan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA


I.G.rai Widjaya,S.H., M.A., “Hukum Perusahaan PerseroanTerbatas” ., Cetakan ke-6., Rawa Lumbu, Bekasi Timur, Indonesia.,Kesaint Blanc., 2006.
I.G.rai Widjaya,S.H., M.A., “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas”., cetakan ke-6, Rawa Lumbu, Bekasi Timur, Indonesia.,Kesaint Blanc., 2006.



Tentang-soal.