MAKALAH BENTUKBENTUK PERBUATAN PEMERINTAH




Forbidden

You don't have permission to access /api.php on this server.

Additionally, a 403 Forbiddenerror was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

,

oleh sebab ituperbuatan hukum itu ada dua kategori pula :
  1. .


  1. Perbuatan yang bersegi dua ( tweezijdige rechttelijke handeling ).

Contoh tentang suatu perbuatan hukum yang bersegi dua,yaitu perjanjian menurut adalah perjanjian kerja jangka pendek (kortverband contract ) yang diadakan oleh seorang partikelir, sebagai pekerja,dengan pemerintah, selama tiga tahun. Perjanjian jangka pendek itu diadakankarena suatru perbuatan hukum yang bersegi dua, yaitu suatu perjanjian. Disiniada penyesuaian kehendak antara pekerja

pemberi pekerjaan,

perbuatanhukum itu diatur oleh suatu hukum “istimewa”, yaitu peraturan , dantidak diatur oleh hukum “biasa”, yaitu hukum privat ( KUHPerdata ). Pekerja itudapat diangkat selaku pegawai negeri berdasarkan kontrak jangka pendek selamawaktu berlakunya perjanjian kerja jangka pendek itu.
  1. Perbuatan bersegi satu ( eenzijdige rechtelijke handeling )


.

  • ( yang dibantu oleh Menteri

    Pemerintah )

Paragraf 2 :Peraturan

ketetapan, Dekrit Presiden tertanggal 5Juli 1959, penetapan Presiden

Ketetapan MPRS

MPR.


Menurut UUD kekuasaan administrasi negara membuatperaturan terdapat dalam kekuasaan membuat peraturan pemerintah penggantiundang-undang ( PPPUU  Pasal 22 ) padawaktu UUD sementara tahun 1950 masih berlaku ada kekuasaan membuatundang-undang darurat – pasal 96

97, yaitu : membuat peraturan perundang-undangan atas inisiatif sendiri dalam “halihwal kepentingan yang memaksa”, berdasarkan delegasi perundang-undangan kepadaPresiden ( pasal 4 ayat 1 ), berdasarkan delegasi perundang-undangan dariundang-undang kepada pemerintah ( pasal 5 ayat 2) ; ketika undang-undang dasarsementara tahun 1950 masih berlaku : pasal-pasal 98

99.

Dalam praktek administrasi negara, bagian terbesar darikekuasaan membuat peraturan yang didelegasi kepada pemerintah itu diserahkanterus kepada para ahli pemerintahan ( bestuursspecialisten ), yakni kepadakepala jawatan, kepala bagian, kepala direksi ( Pasal 99 UUD Sementara tahun1950 ), bahkan kepada badan yang tidak termasuk kalangan administrasi negara (badan swasta yang diberi kekuasaan pemerintah ) yang disebut delegasi istimewa.agar dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya maka pemerintah memerlukandekonsentrasi

desentralisasi yang juga kita kenal dalam rangka UDD,misalnya desentralisasi teriturial, yaitu mendelagasi kekuasaan membuatperaturan kepada administrasi daerah swatantra.

ØPeraturan dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapatdiketahuo terlebih dahulu

yang mungkin akan terjadi ( hal umum ). Peraturanditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak.



  1. Undang-undang

    peraturan pemerintah pengganti undang-undang

·
·
Pengertian “batal”

“dapatdibatalkan” itu terpenting bagi akibat sesuatu perbuatan yang oleh hakimdibatalkan karena mengandung kekurangan. Bilamana sesuatu yang mengandungkekurangan dibatalkan oleh hakim. Adaperbuatan yang akibatnya bagi hukum dianggap tidak pernah ada, jadi, batal samasekali,

ada perbuatan yang akibatnya oleh hukum diakui walaupun hendaknya,bila mungkin, akibat itu semuanya atau sebagiannya dihapuskan.



·
berarti, bagi hukumperbuatan yang dilakukan

akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalanoleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berwenang.



  • Salah kira ( dwaling ), terjadi bilamana seorang ( subyek hukum ) menghendaki sesuatu

    membuat suatu pernyataan yang sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas suatu bayangan ( voorstelling ) ( tentang suatu hal ) yang salah.
Akibat perbuatan yang diadakan dengan menggunakanpaksaan keras ( vias absoluta ) adalah batal mutlak, oleh karena pada pihakyang dipaksa sama sekali tidak ada suatu kehendak. Misalnya, A sesudah dipukulsehingga hampir tidak lagi menyadari diri, diikat diatas kursinya

tangannyadipegang. Dapat dikatakan bahwa keterangan yang ditulis A itu bukan pernyataankehendaknya, walaupun tangannyalah yang menulis keterangan itu. Keterangantersebut semata-mata pernyataan kehendak yang memaksa.

  • terjadi bilamana yang melakukan perbuatan menggunakan beberapa muslihat ( kunstgrepen ) sehingga pada pihak lain ditimbulkan suatu bayangan palsu ( valse voorstelling ) tentang suatu hal. Agar ada tipuan maka perlu ada beberapa muslihat, ada gabungan muslihat-muslihat ( complex van kunstgrepen ) ; satu bohong belum menjadi tipuan. Pasal 1328 KUHPerdata,

    keputusan Hoge Raad Belanda tertanggal 28 Juni 1929 dalam Weekblad van her Recht ( majalah Belanda ) Nr 12033.


Menurut , maka dalam menjalankan secara analogipengertian-pengertian hukum privat dalam hukum administrasi negara ( hukum ) haruslah diperhatikan tiga hal istimewa, yaitu :

beberapan kewajiban tertentu. Tetapi agarhak-kewajiban itu dapat dijalankan, maka jabatan itu memerlukan perwakilan.perwakilan itu oenjabat ( ambtsdrager ). Pejabat itu manusia. Jadi, padahakekatnya realitas biasa ! Kehendak administrasi negara itu kehendak manusia,yakni kehendak pejabat yang bertugas menjalankan peraturan ( Bohtlingk ). Olehkarena dalam hal ketetapan jugalah manusia yang berbuat, maka ditinjau darisudut tertentu pada hakekatnya antara ketetapan

perbuatan hukum privattidak ada perbedaan asasi.

a.dalam hal yang tidak membawaakibat kekal

yang tidak begitu penting bagi administrasi negara, sehinggatidak diperlukan suatu ketetapan tertulis.

Bentuk tertulis ketetapan itu bermacam-macam. Berbagaimacam bentuk itu oleh karena ada bermacam-macam alat negara yang membuat

    1. Suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi peristiwa-peristiwa disebut dalam ketetapan itu

      yang menurut peraturan yang bersangkutan adalah benar, sebetulnya alasan-alasan bagi pembuatan suatu ketetapan lain dari pada ketetapan yang telah dibuat. Dalam hal demikian suatu alasan salah ( valse oorzaak ) menjadi dasar suatu
    2. Suatu alat negara membuat ketetapan, tetapi alat negara itu tidak menggunakan wewenangnya secara yang sesuai dengan tujuan yang telah diberi oleh peraturan yang bersangkutan kepada wewenang itu. Dalam hal demikian alat negara yang membuat ketetapan, menggunakan wewenangnya secara yang tidak sesuai dengan tujuan kekuasaan itu,

      salah menggunakan wewenang itu diberi nama istimewa yang berasal dari bahasa Perancis, yaitu, .


.


Contoh : suatu alat negara tertentu membuat suatu Sebelum dapat berlaku maka ketetapan ini memerlukan persetujuan darisuatu alat negara yang lebih tinggi. Setelah mendapat persetujuan itu, makabarulah ketetapan tersebut mempunyai kekuasaan hukum.

·Yang dikenai suatu ketetapantidak menyelenggarakan apa yang dicantumkan dalam ketetapan itu,

setelahperkara yang bersangkutan dibawa muka hakim, maka diusahakannya supaya hakimitu menyatakan ketetapan tersebut batal karena bertentangan dengan hukum.


Ø
Ø diragu-ragukan apakah asas : tiap ketetapan dapat ditarik kembalioleh alat negara yang membuatnya apabila perlu, itu benar. Juga alasan mengenai kemerdekaan kembali, yaitu oleh karena ketetapan adalah suatuperbuatan hukum yang bersegi satu, itulah kurang tepat. Yang menjadi alasanalasan menarik kembali suatu ketetapan adalah sifat

corak akibat hukum yangditimbulkan oleh isi ketetapan itu

yang ditimbulkan olehperaturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Ø
  1. .
  2. Suatu ketetapan yang bermanfaat bagi yang dikenainya

    yang diberi kepada yang dikenai itu dengan beberapa syarat tertentu, dapat ditarik kembali pada waktu yang dikenai tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan itu.
  3. )

  1. Ketetapan yang positif

    ketetapan yang negative

  1. Ketetapan yang deklaratur ( declaratoir )

    ketetapan konstitutif            ( constitutief )

  1. Ketetapan yang kilat ( “vluchtig”)

    ketetapan yang tetap (“blijvend”)

Oleh disebut ada empat macam ketetapan yang kilat:
  1. Suatu ketetapan yang negative. Ketetapan semacam ini hanya membuat suatu keputusan yang bermaksud tidak mengadakan sesuatu,

    ketetapan semacam ini bukan halangan bagi administrasi negara untuk pada hari kemudian masih juga bertindak, bilaman keadaan atau pendapat administrasi negara itu telah berubah.
  2. Suatu menarik kembali atau suatu pembatalan. Seperti suatu ketetapan yang negatif maka suatu ketetapan semacam inipun tidak membawa suatu hasil yang positif,

    suatu ketetapan inipun bukan halangan bagi administrasi negara untuk mengadakan suatu ketetapan lain yang sama ( identik ) dengan ketetapan yang ditarik kembali atau yang dibatalkan.

  1. Dispensasi ( dispensatie ), izin ( vergunning ), lisensi ( licentie )

    konsesi ( concessie ).


Sifat hukum (rechtskarakter ) dari suatu izin

suatu konsesi

            MenurutKraneburg-Vegting di Negeri Belanda ada aliran yang agak kuat yang hendakmelihat izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukanoleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegidua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi

yangdiberi konsesi ( concessionaris ).
            Menurut Van der Potdalam hal izin tidak mungkin diadakan suatu perjanjian oleh karena tidakmungkin diadakan suatu penyesuaian kehendak. Konsesi biasanya diadakan suatuperjanjian, yakni suatu perjanjian yang mempunyai sifat sendiri

yang tidakdiatur oleh seluruh peraturan-peraturan KUHPerdata mengenai hukum perjanjian.










daerah


kelurahan

di indonesia
contoh

yang baik