Iklan Responsive

8 Penggolongan Hukum dan Uraiannya

Kehidupan insan sangat akrab dengan yg namanya aturan. Hukummerupakan galat satu bentuk anggaran yg bermanfaat buat membatasi seluruh aspekkehidupan manusia pada kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Aspek kehidupan insan yang sangat luas pula berarti bahwa ruanglingkup atau cakupan aturan pula begitu luas. Karenanya, diperlukan juga penggolonganhukum.

Penggolongan hukum bisa didasarkan pada beberapa hal yang berdasarkankepustakaan ilmu hukum. Penggolongan tadi dapat dari sumbernya,tempat berlakunya, bentuknya, ketika berlakunya, cara mempertahankannya,sifatnya, wujudnya serta isinya. Untuk detail, ayo kita lihat uraianberikut ini.


1. Penggolongan hukumberdasarkan sumbernya           

a)Hukumundang-undang, yakni hukum yang terletak pada dalam peraturan perundang-undangan.
b)Hukumkebiasaan, yakni hukum yang berlaku pada pada peraturan- peraturan atau kebiasaan
c)Hukumtraktat, yakni aturan yang ditetapkan sang negara-negara melalui suatuperjanjian antar negara (traktat)
d)Hukumyurisprudensi, yakni hukum yg ada lantaran adanya keputusan hakim.

2. Penggolongan hukumberdasarkan tempat berlakunya

a)Hukum nasional, yakni aturan yang berlaku di dalamwilayah negara eksklusif.
b)Hukum internasional, yakni hukum yang bergunauntuk mengatur hubungan hukum antar negara pada dalam interaksi internasional.hukum internasional ini berlaku secara universal. Artinya, dapat berlaku secarakeseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjianinternasional (traktat) tertentu serta bisa jua mengikat negara lain yg tidaktermasuk pada perjanjian tadi.
c)Hukum asing, yakni hukum yang berlakunya didalam daerah negara lain.
d)Hukum gereja, yakni sekumpulan norma yangditetapkan sang gereja serta berlaku buat para anggotanya.

3. Penggolongan hukumberdasarkan bentuknya

a)Hukum tertulis, di bedakan ke dalam 2 macam yakni:
i.hukum tertulis yg dikodifikasikan. Yakni hukumyang disusun lengkap, sistematis, teratur dan dibukukukan, sebagai akibatnya tidak lagidiperlukan peraturan pelaksanaan. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan misalnyaKUH Pidana, KUH Perdata dan KUH Dagang.
ii.hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yakni hukumyang walaupun tertulis, akan tapi nir disusun dengan sistematis, tidaklengkap, dan masih terpisah-pisah. Karenanya hukum ini seringkali masih memerlukanperaturan aplikasi pada pada penerapannya. Contoh undang-undang, peraturanpemerintah serta keputusan presiden.
b)Hukum tidak tertulis, adalah aturan yg berlakuserta diyakini oleh warga serta dipatuhi, akan tetapi nir dibentuk menurutprosedur yg formal, melainkan lahir serta tumbuh pada kalangan masyarakattersebut.

4. Penggolongan hukumberdasarkan waktu berlakunya           

a)Ius Constitutum (hukum positif), adalah hukumyang berlaku kini serta hanya bagi suatu masyarakat eksklusif saja di dalam daerahtertentu. Contohnya UUD Republik Indonesia 1945, Undang-UndangRI Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
b)Ius Constituendum (aturan negatif), adalah hukumyang diperlukan bisa berlaku pada ketika yg akan datang. Misalnya rancanganundang-undang (RUU).

5. Penggolongan hukumberdasarkan cara mempertahankanya           

a.hukum material, adalah hukum yg mengaturhubungan antara anggota masyarakat yg berlaku secara umum mengenai hal-halyang dihentikan dan hal –hal yg dibolehkan buat dilakukan. Contohnya hukumpidana, aturan perdata, hukum dagang serta sebagainya.
b.hukum formal, merupakan aturan yg mengatur tentangbagaimana cara mempertahankan serta melaksanakan hukum meterial. Contohnya HukumAcara Pidana (KUHAP), Hukum Acara Perdata serta sebagainya.

6. Penggolongan hukumberdasarkan sifatnya     

a.hukum yang memaksa, merupakan aturan yg biladiterapkan buat keadaan bagaimana pun, harus serta mempunyai paksaan yg mutlak.contoh, hukuman bagi orang yg melakukan penghilangan nyawa, maka sanksinya secarapaksa wajib buat dilaksanakan.
b.hukum yang mengatur, adalah hukum yang dapatdikesampingkan ketika pihak-pihak yg bersangkutan sudah menciptakan peraturan tersendiriberupa suatu perjanjian. Dengan istilah lain, hukum ini mengatur interaksi antarindividu yang baru bisa diberlakukan jika yang bersangkutan nir menggunakanalternatif lain yang dimungkinkan sang hukum (undang-undang). Contoh ketentuandalam pewarisan ab-intesto (pewarisan menurut undang-undang), yg baru memungkinkanuntuk dilaksanakan bila nir masih ada surat wasiat (testamen).

7. Penggolongan hukumberdasarkan wujudnya 

a.hukum objektif, adalah aturan yang mengatur tentanghubungan antar 2 orang atau lebih yang berlaku generik. Dalam artian, hukum pada dalamsuatu negara ini berlaku secara generik dan nir mengenai terhadap orang ataugolongan eksklusif saja.
b.hukum subjektif, yakni hukum yg muncul darihukum objektif serta berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif inijuga seringkali disebut sebagai hak.

8. Penggolongan hukumberdasarkan isinya        

a)Hukumpublik, adalah hukum yg mengatur interaksi antara negara dengan individu atau warganegaranya, yang menyangkut mengenai kepentingan umum atau publik. Hukum publik dapatdibagi lagi ke pada :
•Hukum Pidana, yang mengatur terkait pelanggarandan kejahatan, serta memuat embargo serta hukuman.
•Hukum Tata Negara, yang mengatur terkaithubungan antara negara menggunakan bagian -bagiannya.
•Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yg mengaturtentang tugas dan kewajiban para pejabat negara.
•Hukum Internasional, yg mengatur terkait hubunganantar negara, seperti aturan perjanjian internasional, aturan perang internasional,dan sejenisnya.
b)Hukumprivat (sipil), yakni hukum yg berguna buat mengatur interaksi antaraindividu satu menggunakan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukumprivat bisa dibagi lagi dalam:
•Hukum Perdata, yakni aturan yg mengaturhubungan antar individu secara umum. Contoh hukum perdata seperti hukumkeluarga, hukum perjanjian hukum kekayaan, hukum waris, , dan aturan perkawinan.
•Hukum Perniagaan (dagang), yakni hukum yang mengaturhubungan antar individu di pada kegiatan perdagangan. Contoh hukum dagangyakni aturan mengenai jual beli, hutang piutang, hukum buat mendirikanperusahaan dagang serta sebagainya.

Baca pula: 

Hukum Perikatan dan Perjanjian


Tujuan Hukum

Dibentuknya hukum menjadi aturan ini tentu mempunyai tujuan –tujuantertentu. Tujuan hukum bagi suatu negara pada dasarnya adalah buat menegakkankebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yg sewenang-wenang, melindugni hakazasi manusia serta membentuk suasana yang tertib, tentram, aman dan tenang.

Tujuan hukum jua dapat dipandang berdasarkan beberapa ahli hukumlain. Rumusan tujuan aturan dari beberapa pakar hukum, seperti :

1. Apeldoorn  
Tujuan aturan dari Apeldoorn dalam bukunya berjudul “Inleidentot de studie van het Nederlandse recht” menyatakan bahwa : Tujuan aturan adalahuntuk mengatur tata tertib pada masyarakat secara hening dan adil.

2. Aristoteles  
Tujuan hukum berdasarkan Aristoteles yang tertulis pada dalambukunya “Rhetorica” mengungkapkan bahwa: Tujuan hukum merupakan menghendakisemata-mata serta isi berdasarkan aturan yg ditentukan oleh kesadaran etis tentang apayang dikatakan adil serta apa yg dikatakan nir adil.

3. Jeremy Bentham
Jeremy Bentham menulis di dalam bukunya “Introduction to themorals and legislation” menyatakan bahwa Hukum bertujuan semata-mata supaya dapatberfaedah bagi orang.

4. Wirjono Prodjodikoro        
Wirjono Prodjodikoro menyebut dalam bukunya “PerbuatanMelanggar Hukum: bahwa Tujuan aturan merupakan buat mengadakan keselamatan,kebahagiaan serta tata tertib dalam masyarakat.

5. Van Kan


Van Kan beropini bahwa pada dasarnya Hukum bertujuanuntuk menjaga kepentingan tiap-tiap insan agar kepentingan-kepentingan tersebuttidak bisa diganggu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel